Dokumen Indonesia:
Ringkasan Eksekutif Makalah Kebijakan tentang Urgensi Perbaikan Tata Kelola Kelapa Sawit melalui Moratorium Penerbitan Izin, dari Perspektif Ekonomi serta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), 2024
Industri kelapa sawit Indonesia menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, di mana perluasan lahan tidak selalu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Tekanan regulasi global dan rendahnya tingkat sertifikasi keberlanjutan juga menuntut tata kelola yang lebih baik.
Moratorium izin kelapa sawit yang dikombinasikan dengan peremajaan tanaman dinilai memberikan hasil ekonomi jangka panjang yang lebih baik daripada ekspansi. Skenario ini diproyeksikan akan meningkatkan PDB, pendapatan, penerimaan pajak, dan lapangan kerja.
Studi D3TLH menetapkan batas maksimal kelapa sawit Indonesia sekitar 18,15 juta hektar dan menunjukkan banyak wilayah telah melampaui daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, reformasi tata kelola dan penghentian izin baru dipandang sangat penting untuk keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.
