Dokumen Indonesia:
Membumikan Moratorium dan Mengevaluasi Moratorium Kelapa Sawit
Memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik, khususnya terkait data Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kelapa Sawit, karena transparansi sangat penting untuk evaluasi dan pengawasan izin yang akurat.
Rapat Koordinasi Moratorium harus menyinkronkan agenda dan hasilnya dengan tim kerja lain (selayaknya Tim PTKH, Tim Reforma Agraria, dan Tim Koordinasi dan Supervisi KPK) guna menyelesaikan tumpang tindih antara kawasan hutan dan perkebunan kelapa sawit secara efektif.
Pemerintah harus mengambil langkah hukum dan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang melanggar hukum atau menyebabkan kerusakan lingkungan dan sosial. Selain itu, masyarakat sipil dan masyarakat adat harus secara formal dimasukkan ke dalam Tim Kerja Moratorium.
