Dokumen Indonesia:
Situasi Politik Indonesia Januari 2020
Pembaruan Bulanan Madani untuk Januari 2020 menyoroti isu-isu penting dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Poin-poin utama mencakup putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan pencabutan Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2015, yang dinilai melegitimasi perkebunan di kawasan hutan lindung.
Dokumen ini juga membahas rencana struktur tata kelola Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur, yang diindikasikan akan menguntungkan politisi nasional dan lokal beserta keluarga mereka, sekaligus berpotensi menimbulkan konflik sosial dan kebakaran hutan, mengingat banyaknya konsesi di wilayah IKN. Selain itu, rencana Undang-Undang Omnibus Law, yang akan mencakup izin lingkungan, menuai kritik karena Satuan Tugasnya tidak melibatkan organisasi lingkungan hidup, meskipun ada usulan untuk mengubah pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Undang-Undang Kehutanan.
Terakhir, laporan tersebut mencatat penangkapan editor Mongabay.com, Philip Jacobson, yang diduga karena meliput isu-isu sensitif bagi pemerintah dan perusahaan, serta serangkaian insiden yang berkontribusi pada penurunan peringkat Indeks Demokrasi Indonesia, khususnya terkait kebebasan sipil.
