Dokumen Indonesia:
Pendapat Hukum Atas Penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Peraturan Presiden No. 92/2020 berpotensi melemahkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan pengakuan hutan adat dengan menghapus mandat untuk memperkuat partisipasi publik dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Perubahan ini menimbulkan kekhawatiran tentang meningkatnya konflik tenurial antara masyarakat adat/lokal dan pemegang izin usaha.
Peraturan ini juga melemahkan perlindungan lingkungan dan kehutanan dengan mengganti frasa "pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan" menjadi "pengendalian" dalam Pasal 24. Pergeseran ini dipandang sebagai memprioritaskan penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi, sekaligus mengurangi pendekatan kehati-hatian dalam tata kelola lingkungan hidup.
Selain itu, fungsi penelitian, pengembangan, dan inovasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dihapuskan, dengan Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi diubah namanya menjadi Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peran penelitian dan inovasi dialihkan sementara ke lembaga ini sebelum akhirnya diintegrasikan ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
