PUBLIKASI

Pembaruan Politik Bulanan Madani untuk Juni 2020 menyoroti beberapa peristiwa politik penting, termasuk pencairan dana insentif REDD+ sebesar Rp 840 miliar atau US$ 56 juta dari Norwegia kepada Indonesia setelah 10 tahun kerja sama. Pendanaan ini merupakan hasil dari keberhasilan Indonesia dalam mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan selama periode 2016-2017. Selanjutnya, laporan tersebut mencatat penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, yang bertujuan untuk memperoleh manfaat optimal dari hutan dan lahan bagi kesejahteraan masyarakat.

Isu penting lainnya adalah Skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diinisiasi oleh pemerintah untuk merespons melemahnya dampak ekonomi akibat Covid-19 dengan total anggaran sebesar Rp 641,17 triliun. Program ini mencakup subsidi untuk Bahan Bakar Nabati (BBN) B30 sebesar Rp 2,78 Triliun, yang menuai kritik dari para petani kelapa sawit karena dinilai sebagai cara yang keliru untuk mendukung harga Tandan Buah Segar (TBS). Di sisi lain, Pemerintah juga mengusulkan 89 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru untuk tahun 2020-2024 senilai Rp 1.422 Triliun, termasuk proyek-proyek infrastruktur yang berpotensi melemahkan perlindungan hutan alam primer dan lahan gambut karena terdaftar sebagai pengecualian dalam Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019.