Dokumen Indonesia:
Pembaruan Hutan Adat Madani
Kebijakan nasional untuk mengakui hak-hak Masyarakat Adat secara perlahan terus mengalami kemajuan, dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merevisi peraturan untuk mempercepat pengakuan hutan adat dan meresmikan Peta Indikatif Hutan Adat seluas total 451.045 hektar demi keamanan sementara. Namun, pengakuan resmi hutan adat berjalan sangat lambat, saat ini baru mencapai 1% dari total hak perhutanan sosial yang diakui.
Di tingkat regional, upaya di Papua dan Papua Barat menunjukkan langkah maju menuju pengakuan hak-hak Masyarakat Adat. Rancangan Peraturan Daerah Khusus di Papua sedang dibahas, yang mencakup klausul FPIC (Persetujuan atas Dasar Informasi Awal tanpa Paksaan/PADIATAPA), pembentukan Badan Urusan Masyarakat Adat, dan mekanisme restitusi retroaktif yang sangat progresif. Di Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintuni mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten yang berfungsi sebagai payung hukum bagi pengakuan tujuh suku tertentu, mencakup klausul FPIC, dan memiliki mekanisme untuk meninjau kembali izin-izin yang sudah ada jika terdapat tuntutan mendesak dari komunitas Masyarakat Adat.
