PUBLIKASI

Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, setelah satu tahun berjalan, masih didominasi oleh tahap persiapan dan koordinasi tanpa adanya pencapaian yang signifikan. Mayoritas dari 25 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota yang memiliki perkebunan kelapa sawit belum merespons Inpres ini. Lebih lanjut, identifikasi awal mengungkapkan adanya tumpang tindih yang signifikan antara perkebunan kelapa sawit dan kawasan hutan di beberapa daerah, termasuk Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.

Meskipun demikian, beberapa pemerintah daerah, seperti Provinsi Aceh, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Sanggau, telah menunjukkan komitmen kuat melalui kebijakan lokal, namun menghadapi kendala karena kurangnya petunjuk teknis atau anggaran daerah khusus. Strategi implementasi juga dikritik karena menetapkan tujuh provinsi prioritas berdasarkan luas perkebunan, sementara mengabaikan wilayah dengan tutupan hutan terbesar, seperti Papua dan Papua Barat, yang memiliki potensi besar untuk konservasi hutan. Selain itu, program-program yang bertujuan meningkatkan produktivitas petani kelapa sawit rakyat, seperti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), jauh tertinggal dari target, dengan realisasi di bawah 10% hingga pertengahan tahun 2019.