PUBLIKASI

Kebijakan bauran energi Indonesia sangat bergantung pada biodiesel berbasis minyak sawit, yang rentan karena ketergantungan pada komoditas tunggal dan menyebabkan masalah sosio-ekologis. Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) saat ini belum mengatur diversifikasi bahan baku maupun aspek keberlanjutan.

RUU EBT harus memperkuat regulasi untuk memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan sosial dan lingkungan dalam pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN). Hal ini harus mencakup seluruh industri, dari hulu hingga hilir, untuk mengatasi masalah yang ada dan memastikan manfaat optimal dari BBN.

RUU EBT harus memperkuat ketentuan pengembangan BBN dengan memprioritaskan diversifikasi bahan baku, khususnya komoditas non-pangan dan berbasis limbah/residu. RUU ini juga harus menekankan pemanfaatan teknologi BBN generasi kedua, yang menggunakan limbah sebagai bahan baku.