Dokumen Indonesia:
Laporan Pemutakhiran REDD+ “Pemilihan Kepala Daerah dan Nasib Hutan serta Lahan Gambut”
Laporan pembaruan ini meninjau kondisi hutan serta platform lingkungan dan masyarakat adat dari gubernur dan wakil gubernur terpilih di 17 provinsi pasca pemilihan kepala daerah Juni 2018. Provinsi-provinsi ini memiliki 78,8 juta hektar hutan—63% dari total luas hutan Indonesia—dan menyumbang 83% dari deforestasi nasional pada tahun 2017. Secara keseluruhan, agenda lingkungan para kandidat sebagian besar masih samar, dengan hanya Riau, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan yang menguraikan tindakan lingkungan yang konkret, dan hampir tidak ada yang secara eksplisit membahas hak-hak masyarakat adat atau lokal.
Pemerintah provinsi memainkan peran penting dalam tata kelola kehutanan pasca Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 2014, yang mengalihkan kewenangan utama kehutanan dari kabupaten ke provinsi. Kewenangan ini sangat penting bagi perlindungan dan restorasi lahan gambut, perluasan perhutanan sosial, dan pelaksanaan inisiatif pengurangan emisi seperti REDD+, serta untuk mengintegrasikan kebijakan iklim nasional ke dalam rencana pembangunan dan anggaran daerah.
