Dokumen Indonesia:
Laporan Pemutakhiran REDD+ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 70/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, Peran Konservasi, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Peningkatan Cadangan Karbon
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 70/2017, yang dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2017, menetapkan kerangka hukum bagi pelaksanaan REDD+, yang mencakup instrumen-instrumen utama seperti Strategi Nasional, FREL, pengamanan (SIS-REDD+), dan MRV. Peraturan ini menetapkan 96,6 juta hektar sebagai area REDD+, mendefinisikan pelaku dan kegiatan yang memenuhi syarat, serta mengatur siklus pelaksanaan penuh, termasuk akses ke pendanaan berbasis hasil, sekaligus mengakui hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal melalui ketentuan pengamanan.
Peraturan ini menetapkan pendekatan bertahap menuju pembayaran berbasis hasil dan memperjelas peran Kementerian, entitas subnasional, dan pelaksana. Meskipun Papua memiliki area kinerja REDD+ terbesar, penguasaan lahan tetap sangat terkonsentrasi, dengan konsesi besar memegang sebagian besar area REDD+ dibandingkan dengan porsi kecil yang dikelola di bawah skema perhutanan sosial dan masyarakat.
