Dokumen Indonesia:
Laporan Pembaruan REDD+: Instruksi Presiden Moratorium Kelapa Sawit No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Izin Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit
Moratorium Kelapa Sawit, yang secara resmi merupakan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018, ditandatangani pada tanggal 19 September 2018, yang mengikat delapan pejabat untuk menangguhkan dan mengevaluasi izin perkebunan kelapa sawit serta meningkatkan produktivitas. Ini adalah kebijakan tiga tahun yang hanya berlaku untuk izin yang diusulkan di kawasan hutan, yang bertujuan untuk melindungi hutan alam yang tersisa dan menyasar izin bermasalah yang sudah ada melalui evaluasi dan penegakan hukum. Instruksi tersebut juga membahas hak atas tanah masyarakat dengan memerintahkan percepatan sertifikasi tanah bagi petani swadaya dan evaluasi "aturan 20%" untuk perkebunan kemitraan.
Keberhasilan implementasi moratorium ini menghadapi tantangan karena statusnya yang merupakan kuasi legislasi, masa berlakunya yang singkat selama tiga tahun, serta masalah keterbukaan informasi dan tidak adanya mekanisme pemantauan bawaan atau partisipasi masyarakat sipil. Para pemangku kepentingan utama memiliki perspektif yang berbeda-beda, di mana pemerintah menekankan produktivitas petani kecil dan legalisasi lahan, pelaku industri berfokus pada penyelesaian konflik izin dan produktivitas, serta masyarakat sipil yang menekankan pada penegakan hukum, transparansi, dan partisipasi publik.
