Dokumen Indonesia:
Laporan Pemutakhiran REDD+ Mengurai Benang Kusut Perhitungan Deforestasi Indonesia
Laporan ini membandingkan data deforestasi dari pemerintah (KLHK dan Bappenas) dan masyarakat sipil (FWI dan WRI) untuk menyoroti perbedaan dalam definisi, metode, dan hasil perhitungan. Inkonsistensi, termasuk di antara lembaga pemerintah, menimbulkan keraguan tentang keakuratan angka deforestasi nasional yang dirilis setiap tahun.
KLHK menggunakan pendekatan 'deforestasi neto' (deforestasi bruto dikurangi reboisasi/penghijauan) untuk data deforestasi nasional, sementara dokumen Forest Reference Emission Levels (FREL) untuk REDD+ menggunakan pendekatan 'deforestasi bruto' dan hanya menghitung hilangnya tutupan hutan alam. Untuk meningkatkan keakuratan data, direkomendasikan agar pemerintah meningkatkan transparansi data, menyajikan data kehilangan hutan alam secara terpisah, mempilah angka deforestasi di dalam dan di luar konsesi, serta mendorong dialog konstruktif dengan masyarakat sipil."
