PUBLIKASI

Pada September 2018, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Laporan ini menyoroti bahwa selama semester pertama pelaksanaannya, kegiatan sebagian besar bersifat persiapan dan koordinatif tanpa pencapaian yang signifikan, dan mayoritas provinsi serta kabupaten dengan perkebunan kelapa sawit belum merespons Instruksi tersebut. Sebaliknya, terdapat kasus pelepasan kawasan hutan untuk PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP) di Buol, Sulawesi Tengah, yang diindikasikan 'membelakangi' Instruksi tersebut, terlepas dari komitmen kuat dari beberapa daerah seperti Aceh, Buol, dan Sanggau melalui kebijakan lokal.

Koalisi masyarakat sipil yang menyusun laporan ini merekomendasikan agar pemerintah pusat mengalokasikan anggaran khusus untuk daerah-daerah berkomitmen dan menyusun dokumen panduan teknis pelaksanaan Instruksi tersebut sebagai acuan bagi pemerintah daerah. Penting juga untuk menetapkan mekanisme yang memprioritaskan transparansi mengenai data, informasi, dan pembaruan tentang pelaksanaan Instruksi tersebut agar dapat dipantau dan diakses oleh publik dan kelompok masyarakat sipil. Selain itu, platform komunikasi yang lebih baik dan lebih sistematis perlu dibangun antara tim kerja nasional dan pemerintah daerah untuk menyederhanakan koordinasi serta mengatasi tantangan pelaksanaan.