PUBLIKASI

Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2018 tentang moratorium dan evaluasi izin perkebunan kelapa sawit secara resmi diterbitkan pada 19 September 2018, setelah tertunda selama lebih dari dua tahun. Kebijakan ini bersifat kuasi-hukum, mengikat delapan pejabat negara, dan berlaku selama tiga tahun hingga 19 September 2021. Inpres tersebut bertujuan untuk melindungi hutan alam yang rentan dengan menghentikan perluasan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan, menginstruksikan evaluasi terhadap izin-izin yang bermasalah, serta mengatasi masalah data dan hak-hak petani kecil.

Pelaksanaan Inpres No. 8/2018 menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya mekanisme pemantauan internal atau eksternal yang diamanatkan dan potensi gangguan politik menjelang Pemilu 2019. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) menyambut baik kebijakan yang telah lama dinantikan ini, namun menekankan pentingnya evaluasi izin diikuti dengan penegakan hukum, peningkatan transparansi izin, serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Implementasi yang efektif memerlukan kepemimpinan politik yang kuat dari Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mekanisme keterbukaan informasi, serta ruang untuk partisipasi dan kolaborasi antara pemerintah, OMS, dan pemangku kepentingan lainnya.