Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per November 2019, terdapat peningkatan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia yaitu mencapai 38%. Sedangkan untuk indeks inklusi keuangan mencapai 76,19%. Menurut Bank Dunia, inklusi keuangan merupakan individu atau kelompok bisnis yang memiliki akses yang cukup untuk mengadakan atau membeli barang dan jasa secara berkelanjutan. Secara praktis, inklusi keuangan merujuk pada keadaan masyarakat yang menggunakan produk layanan jasa keuangan seperti asuransi, teknologi finansial, perbankan, dan produk keuangan lainnya.

Untuk dapat menaikkan tingkat inklusi keuangan maka khususnya masyarakat harus dapat memahami dengan baik produk dan jasa layanan keuangan sehingga masyarakat tidak lagi memiliki pandangan yang skeptis. Inklusi keuangan juga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat karena akses layanan keuangan secara merata. 

BACA JUGA: Wisata Bahari Kerakyatan Berkelanjutan

Masyarakat akan yakin menggunakan suatu produk ataupun jasa layanan keuangan jika mereka memahami manfaat, regulasi ataupun sistem dari produk layanan tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan tingkat literasi keuangan seseorang. Seseorang yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi akan memudahkan individu tersebut  memahami jika terlibat dalam aktivitas layanan keuangan yang mungkin saja dapat merugikan. Dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi, maka sektor jasa keuangan juga akan mendapat keuntungan yaitu dengan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan.

Pemerintah dan lembaga keuangan telah menerapkan beberapa strategi dalam meningkatkan inklusi keuangan, misalnya dengan program edukasi keuangan, memberikan fasilitas keuangan publik, pemanfaatan teknologi keuangan sampai perlindungan konsumen. Namun di sisi lain, jika kita melihat pembangunan ekonomi nasional, masih banyak pihak-pihak ataupun program-program pembangunan yang dirasakan merugikan atau kurang memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan khususnya dampaknya terhadap lingkungan.

Kembali berbicara mengenai inklusi keuangan, terdapat hal penting juga yang harus diperhatikan yaitu khususnya bagi kaum perempuan. Tanpa adanya perempuan, roda perekonomian tidak akan pernah maju tentunya. Kebanyakan kaum perempuan bekerja pada sektor informal di mana ruang-ruang pemberdayaan terhadap ekonomi masih sangat rendah, misalnya saja pasar tradisional yang tidak dilibatkan dalam kebijakan ekonomi. Begitu juga tidak adanya asuransi kesehatan, maupun jaminan keselamatan kerja.

Perempuan merupakan pelaku ekonomi yang potensial namun kesulitan mendapatkan akses modal maupun dianggap tidak memiliki skill bahkan kadang tidak dihargai. Beberapa jenis layanan keuangan seperti kredit misalnya, dipersyaratkan hanya untuk perempuan yang memiliki gaji atau sebagai karyawan, sedangkan kaum perempuan yang tingkat pendidikannya rendah ataupun berperan sebagai ibu rumah tangga tidak memiliki akses layanan jasa keuangan seperti itu. Kaum perempuan merupakan kelompok yang rentan, baik sebagai tenaga kerja, pelaku usaha maupun sebagai ibu rumah tangga yang bergantung pada kepala keluarga. Memberdayakan ekonomi perempuan sebenarnya juga memberdayakan ekonomi keluarga. Hal ini secara tidak langsung juga akan mengubah tatanan masyarakat menjadi lebih sejahtera dengan kaum perempuan yang berdaya dan mandiri secara ekonomi.

Inklusi keuangan diharapkan tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan seperti menabung, menggunakan asuransi, investasi, melainkan juga dapat menurunkan kesenjangan ekonomi yang ada dengan menggerakan roda perekonomian. Model inklusi keuangan yang tepat dan menguntungkan kaum perempuan diharapkan dapat memberdayakan ekonomi perempuan secara mandiri. 

BACA JUGA: Blue Economy Sebagai Model Pembangunan Wilayah Pesisir 

Dalam pandangan kami, model inklusi keuangan yang tepat untuk perempuan harus dibuat program agar mampu meningkatkan literasi keuangan yang baik serta menyediakan suatu terobosan atau inovasi yang bermula dari pemikiran Ekofeminisme, yaitu paham di mana perempuan merupakan pelaku utama terhadap keberlangsungan suatu lingkungan. Program ini kami susun dalam rangka mewujudkan pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia yang dinamakan dengan Program Eco-Woman.

Program Eco-Woman merupakan ide atau gagasan dari kami yang menitikberatkan pada peningkatan literasi keuangan bagi kaum perempuan dan terbukanya peluang usaha bagi kaum perempuan. Peluang usaha yang akan dilakukan yaitu usaha berbasis lingkungan. Misalnya, pengolahan sampah organik dan anorganik, penjualan barang-barang ramah lingkungan (eco-lifestyle), dan sebagainya. Dari program Eco-Woman ini juga diharapkan akan tercipta model inklusi yang tepat dalam pemberdayaan ekonomi perempuan.

Dapatkan gagasan selengkapnya dari Tina Monroe berjudul “Program Eco-Woman Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kepedulian Terhadap Lingkungan” dengan mengunduh lampiran yang tersedia di bawah ini.

Oleh: Tina Monroe

Guru SMK Tunas Markatin