Pembangunan Hijau

Mengapa?
Indonesia telah memiliki berbagai komitmen untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, terutama berkaitan dengan perubahan iklim. Ini tercermin dengan meratifikasi Perjanjian Paris tahun 2016 melalui UU Nomor 16 Tahun 2016. Keseriusan Indonesia juga diwujudkan dengan adanya target penurunan emisi dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang terus diperbaharui. Untuk itu, pembangunan nasional dan daerah harus diselaraskan untuk pencapaian target NDC dan pembangunan rendah karbon karena pencapaian target nasional bergantung pada implementasi di tingkat lokal. Serta bersinergi dengan upaya memperkuat hak-hak serta partisipasi masyarakat adat dan komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta agenda terkait iklim untuk memungkinkan upaya yang adil dan berkelanjutan dalam mengendalikan perubahan iklim dan mencapai keadilan dalam pembangunan.

Bagaimana?
MADANI Berkelanjutan berupaya membantu pemerintah daerah untuk mencapai NDC dan target pembangunan rendah karbon melalui rangkaian kegiatanpeningkatan kapasitas. Serta memprakarsai forum dan dialog multi-stakeholder yang melibatkan kelompok masyarakat adat dan komunitas lokal untuk menghubungkan hak tenurial masyarakat dengan perencanaan pembangunan hijau. Juga memastikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah mengakomodasi perlindungan sumber daya alam dan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal, mempromosikan lebih adil distribusi manfaat bagi masyarakat adat dan komunitas lokal.