Pada 13 Juli 2020 lalu banjir bandang melanda Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Banjir bandang ini telah mengakibatkan 38 orang meninggal, 106 orang luka-luka dan 10 orang hilang. Dan lebih dari 14 ribu orang mengungsi di 76 titik. Mereka berasal dari tiga kecamatan, yakni Masamba, Baebunta, dan Sabbang. Sementara itu, ada enam kecamatan terdampak banjir bandang tersebut, yaitu Kecamatan Masamba, Sabbang, Baebunta, Baebunta Selatan, Malangke, dan Malangke Barat. Banjir bandang ini juga menerjang kawasan pemukiman, sawah dan lahan perkebunan. Bupati Luwu Utara menetapkan status tanggap darurat selama 30 hari, sejak 14 Juli hingga 12 Agustus 2020. 

Banjir bandang di Luwu Utara ini sebenarnya telah diprediksi oleh Pusat Studi Kebencanaan Universitas Hasanuddin sejak 2019, karena banyaknya alih fungsi lahan, adanya perluasan kawasan pertambangan, penebangan hutan dan perluasan lahan-lahan perkebunan sawit di kawasan hulu.

Pusat Studi Kebencanaan Universitas Hasanuddin telah membuat kajian sejak 2017. Dan di tahun 2019 hasil penelitian ini diterbitkan dalam Journal of Physics. Dalam laporannya disebutkan bahwa Luwu Utara merupakan salah satu daerah dengan risiko tinggi banjir karena wilayah hulu sungai di Masamba telah terjadi degradasi akibat banyaknya kawasan yang beralih fungsi.

Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung KLHK menyebut jika faktor penyebab terjadinya banjir bandang di Luwu Utara ini karena faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam disebabkan karena curah hujan yang tinggi, lebih dari 100 mm per hari di DAS Balease. Ditambah dengan kemiringan lereng di hulu DAS Balease sangat curam, lebih dari 45%. Karakteristik tanah dan batuan di lereng yang curam mudah longsor, membentuk bending alami atau tidak stabil, sehingga mudah jebol ketika ada debit air tinggi.

Faktor manusia disebabkan karena adanya pembukaan lahan di hulu DAS Balease dan perkebunan kelapa sawit yang masif. KLHK merekomendasikan adanya pemulihan lahan terbuka di daerah hulu.

WALHI Sulawesi Selatan mengatakan bahwa sejak 2018 telah terjadi alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit yang luasnya mencapai 22.000 Ha. Perubahan fungsi ini menjadi penyebab banjir bandang. Ini terbukti dari batang-batang kayu dalam jumlah besar yang ikut terbawa banjir ke kawasan permukiman masyarakat, yang menjadi bukti kuat pengrusakan hutan di bagian hulu maupun daerah aliran sungai. Perubahan fungsi kawasan hutan menjadi areal perkebunan sawit telah menurunkan kemampuan kawasan hulu dan daerah aliran sungai dalam menampung curah hujan yang tinggi. 

BNPB pun mengungkap bahwa penyebab banjir bandang Luwu Utara karena adanya curah hujan yang tinggi, adanya alih fungsi lahan yang diantaranya untuk perkebunan sawit, serta adanya sejarah patahan yang mengakibatkan kondisi formasi di kawasan hulu lemah sehingga mudah longsor.

Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Sulsel mensinyalir hal yang sama, bahwa banjir bandang ini disebabkan adanya konsesi-konsesi sawit dan pertambangan. Dalam catatan KPA Sulsel dijelaskan bahwa Luwu Utara yang memiliki luas 750.268 Ha ini memiliki HGU seluas 90.045 Ha. Dan ada tujuh perusahaan swasta menguasai 84.389 Ha, dan satu BUMN seluas 5.665.00 Ha. Dari luas wilayah HGU tersebut, lebih dari 61.000 Ha digunakan untuk perkebunan kelapa sawit. Padahal dalam RTRW Luwu Utara dan geoportal ESDM menunjukkan bahwa lokasi-lokasi tersebut masuk dalam kawasan rawan bencana.

Namun temuan bahwa penyebab banjir bandang di Luwu Utara karena adanya dugaan pembabatan hutan, perluasan kawasan pertambangan, dan pembukaan lahan baru di hulu sungai ini ditampik oleh Bupati Luwu Utara. Bupati Luwu Utara bersikukuh bahwa banjir ini murni bencana setelah dua gunung mengalami longsor, yaitu Gunung Lero yang berdampak ke Sungai Radda, dan Gunung Magandrang yang berdampak ke Sungai Masamba. Hal ini diperparah karena curah hujan yang sangat tinggi. 

Penjelasan Kepala Pusat Penginderaan Jarak Jauh LAPAN menarik untuk disimak. Ia menjelaskan bahwa berdasar analisa citra satelit Landsat 2010 dan 2020 telah terjadi perubahan luas tutupan hutan besar-besaran di daerah aliran sungai Balease, Rongkong dan Amang Sang An. Terjadi penurunan hutan primer sekitar 29 ribu Ha, dan peningkatan pertanian lahan basah sekitar 10.595 Ha serta peningkatan lahan perkebunan itu sekitar 2.261 Ha.

Hasil pemantauan lainnya yang dilakukan oleh LAPAN dengan menggunakan satelit juga menemukan banyak wilayah daerah longsor di wilayah hulu Sungai Rangkong, Radda dan Masamba. Pantauan BPBD setempat, akses jalur poros Masamba–Baebunta, Jalan Poros di Kecamatan Sabbang menuju Desa Malimbu masih tertimbun lumpur dan hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua. Sementara itu lahan produktif yang rusak mencapai 219 ha lahan pertanian dan 214 ha lahan sawah.

LAPAN merekomendasikan perlunya dilakukan mitigasi agar tidak terjadi banjirbandang berikutnya. [ ]