Kunci kesuksesan implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim (PRKBI) adalah kolaborasi antar-stakeholder. Seperti yang dilakukan saat ini, menyatukan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, pemerintah pusat yang diwakili Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), dan kelompok masyarakat sipil, yang dalam hal ini dilakukan oleh Yayasan Madani Berkelanjutan. 

Hal tersebut disampaikan Novia Mustikasari, selaku Regional Liaison Officer, Low Carbon Development Indonesia (LCDI) Bappenas RI pada acara bimbingan teknis AKSARA (Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon) di Penguatan Program Hijau dalam Implementasi Komitmen Iklim Indonesia di Provinsi Maluku yang dilaksanakan pada 15-17 Februari 2023 di Ambon, Maluku. 

Novia juga menyampaikan jika implementasi aksi kegiatan penurunan gas rumah kaca yang dilakukan saat ini akan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

“Untuk menjamin lancarnya implementasi penggunaan AKSARA, sekretariat LCDI Bappenas sangat terbuka untuk berdiskusi maupun berkonsultasi bersama dengan daerah sehingga terbangun kolaborasi yang harmonis dalam mencapai target Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim”, ujar Novia.

Program Officer Pembangunan Hijau Yayasan Madani Berkelanjutan, Resni Soviyana menuturkan jika Yayasan Madani Berkelanjutan sangat berkomitmen untuk mendukung pemerintah pusat maupun daerah untuk membangun sinergi dalam mencapai target komitmen iklim nasional. 

“Melalui kegiatan Penguatan Program Hijau dalam Implementasi Komitmen Iklim Indonesia serta bimbingan teknis AKSARA, Yayasan Madani Berkelanjutan ingin membuktikan jika kolaborasi yang harmonis antar stakeholder benar-benar dapat menjadi kunci dalam mencapai target Indonesia dalam mengatasi krisis iklim.” tegas Resni.

Resni juga menyampaikan bahwa kolaborasi ini diharapkan dapat memberi inspirasi bagi stakeholder di daerah lainnya sehingga pencapaian komitmen iklim Indonesia akan terasa lebih ringan karena dikerjakan dengan semangat gotong royong antara pemerintah pusat dengan non parties stakeholder seperti Pemerintah Daerah dan organisasi masyarakat sipil.  [ ]