Koalisi global meluncurkan surat terbuka pada Pertemuan Musim Semi IMF/Bank Dunia dengan pesan: “Mereka untung Kita yang bayar Ubah sekarang juga.”
Jakarta, 16 April 2026 – Di saat para menteri keuangan dan gubernur Bank Sentral berkumpul di Washington DC untuk Pertemuan Musim Semi IMF dan Bank Dunia, koalisi yang terdiri dari lebih dari 130 organisasi masyarakat sipil dari seluruh dunia hari ini menerbitkan surat terbuka yang menuntut para pemimpin dunia untuk mengakhiri perang di Asia Barat, mengenakan pajak atas keuntungan rekor perusahaan bahan bakar fosil dan produsen senjata, serta membatalkan utang negara-negara yang menanggung beban krisis.
Surat yang ditandatangani oleh berbagai organisasi di bidang iklim, keadilan sosial, gender, keagamaan, gerakan buruh, dan sektor lainnya ini menekankan bahwa gencatan senjata saja tidak cukup dan perang harus diakhiri secara total dan permanen. Surat tersebut berargumen bahwa masyarakat biasa harus menanggung akibat dari krisis yang tidak mereka perbuat, sementara korporasi bahan bakar fosil dan produsen senjata mencatat keuntungan tertinggi dalam sejarah.
Menurut 350.org, hanya dalam satu bulan perang, lebih dari USD 100 miliar telah diambil dari publik melalui lonjakan harga energi sebuah jumlah yang cukup untuk menyediakan energi surya bagi 150 juta rumah tangga. Sebaliknya, uang tersebut mengalir menjadi keuntungan perusahaan bahan bakar fosil. Ribuan orang telah tewas di Timur Tengah, dan komunitas-komunitas di belahan bumi Selatan (Global South) menanggung guncangan dari konflik yang tidak pernah mereka pilih: dengan nyawa mereka; dengan tagihan energi yang meroket, jatah bahan bakar memasak yang dibatasi, harga pangan yang melambung tinggi; dan pemerintah yang terjerat utang lebih dalam hanya untuk menjaga layanan dasar tetap berjalan.
Mereka untung. Kita yang bayar. Saatnya berubah.
EMPAT TUNTUTAN
Koalisi menyerukan kepada para pemimpin dunia untuk segera mengambil empat tindakan berikut:
Akhiri perang — Pemerintah harus menjamin berakhirnya perang secara permanen dan melindungi warga sipil.
Buat para peraup keuntungan membayar — Buat perusahaan bahan bakar fosil membayar bagian yang adil dari keuntungan besar yang mereka kantongi. Gunakan pendapatan pajak baru ini untuk menjamin layanan publik dan memberikan dukungan segera bagi keluarga rentan dan pekerja yang paling terpukul oleh lonjakan harga pangan dan bahan bakar.
Amankan pangan dan energi untuk semua — Investasikan dana publik ke dalam pertanian berkelanjutan lokal dan energi terbarukan yang dibangun di komunitas dan rumah-rumah, serta hentikan aliran dana yang merusak ke industri senjata, bahan bakar fosil, dan pupuk berbahan bakar fosil.
Batalkan utang — Hentikan pembayaran utang dan sepakati aturan global yang lebih adil terkait utang. Dukung pekerja informal, petani kecil, perempuan, dan kelompok lanjut usia, serta jamin akses universal ke layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi publik.
PERNYATAAN
Sisilia Nurmala Dewi, Manajer Kampanye Indonesia 350.org
“Momen krisis tidak pernah gagal untuk menyingkap kerentanan kita. Krisis geopolitik yang dihasilkan dari perang ini menggarisbawahi kelemahan ekonomi Indonesia yang disebabkan oleh ketergantungannya pada energi fosil. Sudah saatnya mengambil langkah tegas dalam transisi energi, memberikan perlindungan kepada warga negara, dan berhenti membiarkan para peraup keuntungan dari perang dan perusakan lingkungan untuk terus menimbun kekayaan. Mekanisme 'penahan guncangan' (shock absorber) seharusnya dibebankan kepada mereka, bukan kepada publik.
Pertemuan Musim Semi IMF dan Bank Dunia menjadi momentum penting untuk mengubah arah: untuk memastikan kebijakan global berhenti memperburuk ketimpangan, dan untuk mendesak keras penerapan pajak atas keuntungan berlebih dan pembatalan utang guna melindungi masyarakat di garis depan krisis. Pemerintah Indonesia tidak boleh sekadar menjadi pengamat; sudah saatnya mengambil sikap tegas, menerapkan pajak keuntungan tidak terduga (windfall tax) pada industri bahan bakar fosil, dan mengarahkan pendapatannya untuk memperkuat layanan publik serta mempercepat transisi energi yang adil.”
Sigit K Budiono, Ko-koordinator, Aliansi Melawan Ketimpangan (Fighting Inequality Alliance) Indonesia
“Krisis sosio-ekologis yang memburuk akibat perang yang berakar pada imperialisme dan keinginan untuk mempertahankan dominasi politik-ekonomi telah memberikan dampak luas bagi rakyat. Sementara itu, korporasi senjata dan energi terus meraup untung dari situasi ini. Ketergantungan global pada energi fosil telah menghasilkan keuntungan berlipat ganda bagi korporasi bahan bakar fosil akibat lonjakan harga energi yang disebabkan oleh perang. Hal yang sama berlaku bagi perusahaan pembuat senjata.
Sebaliknya, kelompok rentan di mana pun menanggung beban terberat, mulai dari korban jiwa dan luka-luka hingga hancurnya infrastruktur dan layanan publik, serta hilangnya ruang hidup mereka di zona perang. Demikian pula, dampak ekonomi (inflasi, kelangkaan pangan, hilangnya mata pencaharian, dll.) hingga dampak ekologis dari lonjakan emisi juga berpotensi dirasakan oleh jutaan orang di berbagai belahan dunia lainnya.
Melihat pengalaman sejarah, Indonesia, yang pernah menginisiasi Gerakan Non-Blok, memiliki peluang untuk menginisiasi diplomasi, konsolidasi, dan kerja sama antara negara-negara Global South untuk mendorong berakhirnya perang, menghentikan ketergantungan bahan bakar fosil, dan memulai pembicaraan untuk membuka jalan guna mengatasi krisis yang ada di depan mata kita dan mengancam kehidupan jutaan orang di negara-negara dunia ketiga akibat perang.”
Nadia Hadad, Direktur Eksekutif, MADANI Berkelanjutan
“Setiap kali krisis global melanda, pola yang sama terus berulang: utang menumpuk di Global South, dan hutan menjadi sumber daya terakhir yang dikorbankan untuk menghasilkan devisa. Indonesia tidak akan mampu memenuhi target iklimnya selama tekanan utang terus mendorong kapitalisasi setiap jengkal tanah, dan selama korporasi bahan bakar fosil bebas meraup untung dari ketidakstabilan yang turut mereka ciptakan tanpa menanggung konsekuensinya.
Keadilan iklim bukan hanya tentang emisi; ini tentang siapa yang menanggung biaya dan siapa yang menikmati keuntungan. Windfall tax dan pembatalan utang adalah dua sisi dari keharusan yang sama: memberikan ruang bagi negara-negara seperti Indonesia untuk melindungi hutan mereka tanpa harus memilih antara ekologi dan kelangsungan ekonomi rakyatnya.”
Hening Parlan, Direktur, Green Faith Indonesia
“Iman tidak mengajarkan kita untuk diam ketika ketidakadilan terjadi. Hari ini, kita menyaksikan dunia yang terbalik: perang terus berlanjut, perusahaan bahan bakar fosil dan industri senjata meraup keuntungan berlebih, sementara masyarakat terutama di Global South dipaksa membayar harga untuk krisis yang tidak mereka perbuat.
Ini bukan sekadar krisis ekonomi atau geopolitik. Ini adalah krisis moral.
Dalam perspektif iman, ketamakan yang merusak kehidupan dan bumi adalah pelanggaran terhadap amanah suci. Tidak ada pembenaran etis untuk sistem yang membiarkan segelintir orang diuntungkan dari penderitaan banyak orang.
Keadilan iklim menuntut tindakan nyata: mengakhiri perang, mengenakan pajak atas keuntungan berlebih dari perusahaan bahan bakar fosil dan senjata, serta membatalkan utang yang menjebak negara-negara rentan. Tanpa itu, kita hanya memperpanjang ketidakadilan yang sama.
Ketika mereka terus mengeruk keuntungan dan rakyat terus membayar, iman memanggil kita tidak hanya untuk bersuara tetapi juga mendesak perubahan sekarang juga.”
TENTANG KOALISI
Surat terbuka ini didukung oleh lebih dari 130 organisasi masyarakat sipil dari berbagai belahan dunia. Daftar lengkap penandatangan dan teks lengkap surat tersebut dapat dilihat di theyprofitwepay.org.
