Menanggung Beban Berlapis Ekologis, Pemimpin Muda Perempuan dan Penyandang Disabilitas dari 27 Provinsi Deklarasikan Tuntutan Keadilan Iklim

Menanggung Beban Berlapis Ekologis, Pemimpin Muda Perempuan dan Penyandang Disabilitas dari 27 Provinsi Deklarasikan Tuntutan Keadilan Iklim

Hampir 100 perwakilan gerakan perempuan dan disabilitas dari 27 provinsi merumuskan 12 tuntutan keadilan iklim dalam siaran pers lokakarya nasional.

Hampir 100 perwakilan gerakan perempuan dan disabilitas dari 27 provinsi merumuskan 12 tuntutan keadilan iklim dalam siaran pers lokakarya nasional.

No headings found on page

Jakarta, 18 November 2026 – Menutup lokakarya Suara Perempuan untuk Keadilan Iklim selama tiga hari sejak 16 November 2026, hampir seratus orang perwakilan gerakan perempuan muda dan penyandang disabilitas dari 27 provinsi merumuskan Deklarasi "Suara Perempuan untuk Keadilan Iklim".

Perwakilan peserta lokakarya membacakan Deklarasi Bersama Suara Perempuan untuk Keadilan Iklim dihadapan peserta dan penangkap dari Kementerian PPPA, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan di Jakarta, Rabu 18 November 2026. Foto : Koalisi Suara Perempuan untuk Keadilan Iklim.

Dalam deklarasi bersama ini, perwakilan gerakan perempuan dan disabilitas menyuarakan 12 poin desakan. Tuntutan utama adalah pelibatan bermakna perempuan dan penyandang disabilitas sebagai syarat mutlak dalam pengambilan keputusan publik, termasuk dalam kebijakan transisi energi berkeadilan (just transition) dan aksi iklim lainnya. Mereka juga menuntut hak veto bagi perempuan untuk menolak proyek-proyek yang merusak ruang hidup dan mata pencaharian perempuan.

Sikap ini lahir dari realita lapangan. Perempuan dan penyandang disabilitas dipaksa menerjang genangan banjir bandang, menghirup jelaga karhutla, dan menjaga ruang hidup dalam kondisi yang belum setara.

Perempuan dan Penyandang Disabilitas Menanggung Beban Berlapis Krisis Ekologis

Seluruh peserta lokakarya Suara Perempuan untuk Keadilan Iklim dan perwakilan Kementerian PPPA, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan berfoto bersama di Jakarta, Rabu 18 November 2026. Foto : Koalisi Suara Perempuan untuk Keadilan Iklim.

“Di Riau, penyandang disabilitas menghadapi banjir dan karhutla yang terus berulang setiap tahun. Kami semakin sering terpapar ISPA sedangkan faskes masih belum aksesibel dan seringkali tidak ada akomodasi yang layak, contohnya tidak ada ram atau ram terlalu curam, tidak ada toilet aksesibel dan tempat parkir prioritas. Antrian khusus juga seringkali tidak diberikan kepada penyandang disabilitas karena perbedaan persepsi tentang disabilitas itu sendiri,” ujar Claudya Fritsca dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Riau.

Barbara dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) NTT menambahkan, “Di NTT, kemarau panjang menyebabkan kekeringan, sulitnya air bersih, dan gagal panen. Perempuan menanggung beban lebih besar, sementara kami perempuan Tuli menghadapi hambatan tambahan karena informasi peringatan bahaya sering tidak aksesibel, tanpa Juru Bahasa Isyarat maupun teks. Krisis iklim sudah nyata, jangan sampai kebijakan adaptasi justru meninggalkan kami karena kebutuhan dan hak penyandang disabilitas belum diperhitungkan.”

Eskalasi krisis ekologis menambah berat beban kelompok rentan. Deforestasi, perampasan hutan adat dan kebakaran hutan dan lahan mengikis ruang hidup dan penghidupan perempuan. 

“Saat El Niño, seribu pohon cokelat saya terbakar habis, padahal itu investasi saya untuk masa depan. Kebun cengkeh dan kelapa warga juga ikut terbakar, padahal banyak dari mereka sedang menguliahkan anak. Kebakaran di tempat kami mungkin kecil dan tidak terlihat di media sosial, tapi dampaknya langsung menghantam kehidupan masyarakat adat,” ungkap Anjelin Melna A. Meut, peserta lokakarya dari Kepulauan Seram, Maluku.

Krisis iklim juga mengubah bentang alam dan kehidupan masyarakat di Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.

“Dulu Timor Tengah Selatan dikenal sebagai daerah sejuk penghasil jeruk keprok dan apel. Sekarang itu tinggal cerita,” ujar Cici Thalar, peserta lokakarya dari So’e Timor Tengah Selatan, NTT.

Di pesisir, abrasi dan perusakan terumbu karang mengancam mata pencaharian perempuan nelayan serta warga pulau-pulau kecil. Hanum dari Tunas Bahari Maluku, menggambarkan perubahan yang terjadi di pesisir. “Di daerah saya, cuaca makin panas dan kering. Air sumur kami sudah payau karena air laut mulai masuk.”

Sementara itu, kebijakan hijau dan aksi iklim yang dirancang tanpa partisipasi bermakna justru dapat mengancam ruang hidup kelompok rentan, termasuk masyarakat adat. 

“Bagi kami, hutan adalah kehidupan. Bayi yang lahir di kampung kami dibawa ke hutan saat berumur dua minggu sampai satu bulan. Tapi sekarang, atas nama konservasi, tanah kami diambil. Warga sembilan desa di dalam taman nasional dikriminalisasi hanya karena menebang kayu untuk membangun rumah. Di tempat lain, 84 rumah akan digusur untuk proyek hilirisasi kelapa, dan empat kepala keluarga ditangkap karena melawan,” tutur Anjelin.

Dari Objek Pembangunan Menjadi Penentu Kebijakan

Perwakilan Yayasan Madani Berkelanjutan, Anggalia Putri Permatasari, menegaskan bahwa kelompok rentan—khususnya perempuan dan penyandang disabilitas—merupakan pihak dengan kontribusi emisi paling minim namun memikul dampak krisis iklim paling berat. Menurutnya, aspirasi kelompok perempuan dan penyandang disabilitas wajib menjadi pertimbangan utama di meja perundingan, dan pendanaan iklim harus dipastikan sampai ke masyarakat akar rumput, termasuk melalui mekanisme pendanaan yang dapat diakses langsung kelompok perempuan dan penyandang disabilitas.

Senada dengan hal tersebut, Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Dian Kartikasari, menekankan bahwa ketimpangan dampak krisis iklim tidak dapat diselesaikan dengan strategi yang disamaratakan. Langkah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim oleh negara mutlak berperspektif gender dan inklusif. Prinsip Kesetaraan Gender, Responsif Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) harus menjadi fondasi utama keberlanjutan, bukan sekadar formalitas, dengan menjamin akses setara terhadap perlindungan, teknologi, dan pendanaan agar tidak ada warga yang tertinggal.

Sementara itu, Rina Prasarani dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) mendesak peralihan pendekatan pemerintah dari karitatif menuju pemenuhan hak asasi konstitusional. Penyandang disabilitas tidak boleh lagi disingkirkan dari akses informasi maupun kebijakan. Inklusi sejati bukan sekadar pemenuhan kuota kehadiran, melainkan pengintegrasian gagasan dan pemetaan kebutuhan disabilitas ke dalam perencanaan tata ruang serta mitigasi bencana, disertai alokasi anggaran khusus dan sarana evakuasi yang sepenuhnya aksesibel.

Asosiasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW) menegaskan bahwa perempuan bukan hanya kelompok yang perlu dilindungi dari dampak perubahan iklim, tetapi juga aktor penting dalam membangun solusi dan ketahanan komunitas. Menurut PPSW, keadilan iklim hanya dapat terwujud jika setiap kebijakan serta strategi mitigasi dan adaptasi iklim memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal, dengan memberikan ruang yang setara agar mereka dapat didengar dan dilibatkan dalam menentukan arah perubahan. 

Komitmen dan Tanggapan Kementerian/Lembaga Terkait

Suasana perumusan dokumen deklarasi dalam lokakarya Suara Perempuan untuk Keadilan Iklim di Jakarta, Rabu 18 November 2026. Foto : Koalisi Suara Perempuan untuk Keadilan Iklim.

Komitmen dan Tanggapan Kementerian/Lembaga TerkaitDeklarasi "Suara Perempuan untuk Keadilan Iklim" disampaikan langsung kepada perwakilan kementerian/lembaga terkait yaitu kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian ESDM, dan Komnas Perempuan.

Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPPA, Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati, menyambut hangat rumusan 12 poin tuntutan deklarasi hasil perumusan kolektif tersebut.

“Suara dari tapak ini siap kami sampaikan kepada pimpinan, kami teruskan ke kementerian terkait, serta didorong ke ajang Musyawarah Ibu Bangsa bersama para legislator perempuan pada momentum Peringatan Hari Ibu, demi memastikan pengawalan agenda kebijakan berlangsung paralel dari tingkat akar rumput hingga pembuat keputusan,” tegas Laksmiadi.

Menanggapi imbas krisis ekologis yang menerpa tujuh sektor vital seperti pangan, energi, kelautan pesisir, dan kesehatan KemenPPPA menjadwalkan dialog tingkat tinggi pada akhir November atau awal Desember 2026. Pertemuan strategis tersebut ditujukan untuk menginisiasi pokja lintas sektor yang akan mengakselerasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim berkolaborasi dengan jaring jaringan masyarakat sipil.

Merespons deklarasi tersebut, Anny Meilani, Kepala Bidang Fasilitasi Penerapan Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, menilai gerakan ini sebagai langkah positif yang harus diwujudkan melalui rencana aksi nyata dan sinergi lintas kementerian di bawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia menekankan pentingnya kejelasan peran serta jaminan perlindungan bagi perempuan di sektor kehutanan, terutama mereka yang terlibat langsung dalam patroli maupun pemadaman kebakaran hutan.

Terkait tuntutan penghentian perusakan lingkungan, Meilani menegaskan komitmennya dalam menyusun laporan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta menegakkan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan. Ke depan, dokumen rinci deklarasi ini akan dibahas bersama jajaran eselon satu dan dilaporkan kepada pimpinan kementerian untuk ditindaklanjuti.

Menyambut deklarasi tersebut, Heny Puspita Affan dari Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), mengapresiasi data akar rumput yang berhasil dihimpun kelompok perempuan dari berbagai daerah. Ia menegaskan bahwa KLH mendorong perempuan agar tidak sekadar menjadi objek, melainkan tampil sebagai pemimpin dan penggerak aksi iklim di masyarakat melalui pengarusutamaan gender.

Sebagai pembina, KLH berkomitmen memberikan dukungan penuh tidak hanya pada tataran kebijakan, tetapi juga melalui implementasi program di lapangan seperti Program Kampung Iklim (ProKlim). Program tersebut telah menetapkan proporsi peran perempuan dan akan terus diperluas agar semakin inklusif, dengan melibatkan penyandang disabilitas, kelompok orang tua, serta generasi muda secara aktif.

Pertemuan berskala nasional yang berlangsung sejak 16 hingga 18 November 2026 ini diinisiasi oleh Yayasan Madani Berkelanjutan, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Asosiasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW) bekerja sama dengan Kementerian PPPA.

Setelah lokakarya ini, para utusan perempuan dan disabilitas dari 27 provinsi ini berkomitmen memperluas konsolidasi di daerah masing-masing. Mereka memegang prinsip dasar: keadilan iklim tidak akan pernah terwujud tanpa keadilan sosial, pemulihan ekologis, dan kesetaraan bagi seluruh rakyat.

Narahubung Media

Related to read