Jakarta, 12 Oktober 2026 - Yayasan MADANI Berkelanjutan mendesak pemerintah untuk menghentikan berbagai pernyataan yang disampaikan oleh pejabat publik yang terus menerus menyesatkan. Rencana kebijakan pembukaan lahan baru untuk memenuhi ambisi bioenergi nasional termasuk program bioetanol E20 dan biodiesel B50, merupakan kebijakan yang salah kaprah.
Dalam keynote speech pada acara Indonesia Sustainability Forum (ISF) 2026 di Jakarta, Selasa (06/10), Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyatakan pemerintah tidak lagi melihat kebutuhan memperluas budidaya padi ke kawasan hutan karena swasembada beras telah tercapai, sehingga fokus beralih ke intensifikasi. Dalam sesi panel berikutnya pada acara ISF itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu menyampaikan atas nama Hashim bahwa produksi pangan maupun biofuel ke depan akan menggunakan lahan terdegradasi, yang ia sebut mencapai lebih dari 12 juta hektare, dan hal ini telah disepakati dengan Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan.
Namun, usai forum yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa target bauran etanol 20% (E20) membutuhkan perluasan kebun tebu. Dalam pidatonya di ISF, Zulhas juga menyebut B50 sudah berjalan dan E20 akan dibangun dalam lima tahun. Ini bukan sekedar penyataan, tapi melanjutkan rencana yang disampaikan Zulhas usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana pada 16 September
2026: pemerintah menyiapkan sekitar 2 juta hektare lahan tebu untuk E20, tersebar di Kalimantan, Sumatra, Jawa, dan Papua. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di acara ISF juga memaparkan B50 yang berlaku sejak Juli dan mandat etanol 5% untuk bensin nonsubsidi di Jawa tahun ini.
"Di forum yang sama, pemerintah berkomitmen biofuel akan dikembangkan di lahan terdegradasi, lalu Menko Pangan menyatakan E20 harus dipenuhi dengan membuka kebun tebu baru. Dua pernyataan itu tidak bisa sama-sama benar. Rencana 2 juta hektare tebu yang menyasar Papua adalah ancaman langsung bagi hutan dan wilayah adat. Pemerintah harus segera memperjelas arah kebijakan biofuel Indonesia secara tegas. Sehingga ambisi pengembangan biofuel tidak mengorbankan ekosistem," ujar Nadia Hadad, Direktur Eksekutif Yayasan MADANI Berkelanjutan.
Meskipun pernyataan tentang pengembangan biofuel di lahan terdegradasi dan intensifikasi sejalan dengan pandangan kami. Namun MADANI Berkelanjutan menilai komitmen "lahan terdegradasi" maupun intensifikasi tidak akan berarti apa-apa selama belum dituangkan dalam aturan yang mengikat, tidak memiliki definisi yang jelas, dan tidak berlaku untuk sektor energi. Pengalaman food estate menunjukkan bahwa ekspansi lahan berskala besar kerap dijalankan tanpa kajian daya dukung lingkungan yang memadai dan tanpa persetujuan masyarakat adat.
Ini sejalan dengan temuan kajian Menakar Ambisi dan Realitas: Masa Depan Biofuel Indonesia dalam Kerangka Transisi Energi yang Berkeadilan yang diluncurkan MADANI Berkelanjutan pada 29 September 2026. Kajian tersebut menunjukkan biofuel Indonesia bertumpu pada satu komoditas, yaitu sawit. Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) yang dilakukan MADANI Berkelanjutan bersama Sawit Watch, Satya Bumi, dan Lokahita menetapkan batas atas luas perkebunan sawit di 18,15 juta hektare, sementara sawit eksisting pada tahun 2024 sudah mencapai 17,8 juta hektare.
Artinya, ruang ekologis untuk pengembangan komoditas bahan baku biofuel nyaris habis. Ketika sistem sudah mendekati batasnya, tambahan permintaan karena peningkatan bauran akan berubah menjadi ekspansi lahan yang menekan hutan, gambut, dan kawasan bernilai keanekaragaman hayati tinggi. Target E20 dan pembukaan kebun tebu baru menambahkan tekanan baru, termasuk di Papua. Kajian yang sama menunjukkan pilihan lain tersedia: sekitar 7 juta hektare kebun sawit berusia lebih dari 20 tahun bisa dioptimalkan lewat peremajaan, dan penggunaan biofuel lebih tepat diarahkan ke sektor yang minim alternatif dekarbonisasi, seperti transportasi laut dan udara, ketimbang transportasi darat yang sudah punya pilihan elektrifikasi.
"Kajian kami menunjukkan sawit sudah hampir menyentuh batas daya dukung lingkungannya. Bioenergi jangan dibiarkan tanpa batas. Batasnya harus jelas: tidak ada hutan alam, gambut, savana, dan wilayah adat yang dikorbankan untuk memenuhi target campuran bahan bakar" tambah Riza Egi Arizona, Program Lead Transisi Energi Berbasis Komunitas Yayasan MADANI Berkelanjutan.
Oleh karena itu, MADANI Berkelanjutan mendesak pemerintah untuk:
Menghentikan rencana pembukaan lahan baru, termasuk hutan alam, gambut, dan ekosistem alami lainnya, untuk pemenuhan target E20, B50, dan program bioenergi lainnya.
Menetapkan komitmen "pangan dan biofuel hanya di lahan terdegradasi" dalam regulasi yang mengikat, berlaku sama untuk sektor pangan dan energi.
Menyusun definisi dan kriteria lahan terdegradasi secara transparan, berbasis kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH), serta memastikan savana, ekosistem alami, dan wilayah adat tidak dilabeli "terdegradasi".
Mengevaluasi seluruh area yang telah dilepas dari kawasan hutan atau dialokasikan untuk PSN di Papua Selatan, termasuk proyek tebu dan bioetanol yang sedang berjalan, dan menghentikan pembukaan lebih lanjut di area tersebut.
Meninjau ulang target E20 dan B50 berdasarkan daya dukung lingkungan sebelum target tersebut diterjemahkan menjadi target luas lahan, termasuk menghormati batas atas tutupan sawit 18,15 juta hektare dan memprioritaskan peremajaan kebun tua ketimbang pembukaan lahan baru.
Menyusun peta jalan pengembangan biofuel di Indonesia secara insklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Catatan untuk redaksi :
Rekaman acara ISF 2026 pada youtube Kadin Indonesia: https://www.youtube.com/watch?v=Odh66exBnV4
Hashim (menit 1:14-1:21): pengumuman hanya soal padi di kawasan hutan. Doi tidak menyebut biofuel atau lahan terdegradasi. Ia juga menyebut sawah di Papua ditanam di rawa, "bukan gambut", dan mengakui banyak investor ingin masuk ke gula.
Mari Pangestu (3:21-3:23): komitmen pangan dan biofuel di lahan terdegradasi terkonfirmasi, termasuk angka 12 juta hektare dan persetujuan Menteri Pertanian dan
Menteri Kehutanan. Ia mengaitkannya dengan program aforestasi, reforestasi, dan revegetasi Kementerian Kehutanan.
Rosan (0:42): B50 sejak Juli, etanol 5% untuk bensin nonsubsidi di Jawa tahun ini, mandat SAF mulai 2027. E20 tidak disebut di sini.Zulhas: pidato ISF (klip video) menyebut "B50 sekarang, Pak Bahlil dalam tempo 5 tahun akan E20", tanpa menyebut lahan. Pernyataan "harus buka kebun baru" disampaikan kepada media usai forum (Bloomberg Technoz dan CNN Indonesia).
Release Setkab tentang pemerintah menyiapkan lahan sekitar 2 juta hektare yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Papua. https://setkab.go.id/pemerintah-siapkan-produksi-e20-dalam-dua-tahun-tebu-jadi-sumber-etanol/
Tentang Yayasan MADANI Berkelanjutan
Yayasan MADANI Berkelanjutan adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mendedikasikan komitmen pada aksi advokasi dan riset strategis guna mendorong tata kelola dan implementasi perlindungan keanekaragaman hayati, pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi pelestarian sistem ekologi serta komunitas lokal di seluruh Indonesia.
Narahubung :
Jay Fajar, jay@madaniberkelanjutan.id
