Platform kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dan GGGI ini menempatkan ekonomi hijau sebagai motor pertumbuhan baru. Pembiayaan menjadi tantangan yang paling banyak dibahas sepanjang acara.
Green Indonesia Future Initiative (GIFT) resmi diluncurkan di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, pada Kamis, 4 Juni 2026. Platform kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dan Global Green Growth Institute (GGGI) ini menargetkan mobilisasi investasi hijau senilai 2 miliar dolar AS sepanjang 2026 hingga 2030, atau dua kali lipat dari total capaian investasi pada seluruh fase kerja sama sebelumnya.
Peresmian yang mengusung tema "Scaling Indonesia's Green Growth" dilakukan bersama oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Direktur Eksekutif GGGI, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, serta Menteri Kelautan dan Perikanan. Acara turut dihadiri Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo, serta disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kementerian PPN/Bappenas.
Menempatkan Ekonomi Hijau sebagai Motor Pertumbuhan
Membuka rangkaian acara, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A. A. Teguh Sambodo, mendefinisikan ekonomi hijau sebagai model pengembangan ekosistem ekonomi yang menyeimbangkan kesejahteraan nasional dengan keberlanjutan lingkungan. Fokusnya mencakup investasi, infrastruktur, lapangan kerja, dan pengembangan keterampilan, dengan prinsip menumbuhkan ekonomi sekaligus menurunkan intensitas emisi.
Ia memetakan empat tantangan utama: kebutuhan investasi dan mobilisasi pembiayaan, risiko transisi dan potensi aset terlantar (stranded asset), kesiapan proyek dan investasi hijau, serta kesiapan sumber daya manusia dalam transformasi tenaga kerja.
Capaian Indonesia sejauh ini disebut menunjukkan arah yang positif. Indeks Ekonomi Hijau Nasional meningkat sepanjang 2011 hingga 2024 dengan rata-rata pertumbuhan 2,15 persen per tahun. Kontribusi tertinggi berasal dari luas tutupan hutan terhadap luas daratan, dengan nilai indeks sebesar 89,05.
Dalam paparan Kementerian PPN/Bappenas, penerapan ekonomi hijau diproyeksikan mampu menopang pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sekaligus mengantar Indonesia menuju Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat. Proyeksi manfaatnya mencakup 1,2 juta lapangan kerja hijau baru per tahun dan pengurangan emisi gas rumah kaca hingga 33 juta ton setara CO2 pada periode 2025 sampai 2045.
Menutup Celah Pembiayaan di Luar APBN
Pembiayaan menjadi benang merah dalam talk show bertajuk "Peluang GIFT dalam Mendukung Transformasi Ekonomi Hijau". Diskusi dibuka dengan satu penegasan dari moderator: implementasi ekonomi hijau sudah berjalan, dan pertanyaan utamanya kini adalah bagaimana mempercepat langkah-langkah yang telah dimulai.
Direktur Eksekutif Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) menyebut investasi dan pembiayaan iklim sebagai hambatan terbesar. Kebutuhan pembiayaan transisi hijau dinilai melampaui kemampuan APBN, dengan sekitar 50 persen di antaranya perlu bersumber dari luar anggaran negara. Untuk menutup celah itu, ICCTF mendorong instrumen seperti carbon finance, blended finance, dan climate guarantees.
Salah satu terobosan yang disorot adalah fasilitas penjaminan biogas dari limbah kelapa sawit. Skema ini menghasilkan compressed natural gas (CNG) sebagai sumber pembangkit listrik sekaligus mengurangi ketergantungan pada LPG impor. ICCTF juga memosisikan diri sebagai pusat pembiayaan iklim melalui skema blue finance untuk pengelolaan pesisir dan perikanan, samurai bond, serta blue-carbon financing.
Mendorong Investasi lewat Nilai Ekonomi Karbon
Dari sisi kebijakan, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 mencakup pembayaran berbasis hasil (results-based payment), pendanaan karbon, hingga pajak karbon.
NEK tidak berhenti pada transaksi kredit karbon. Tujuan yang lebih besar adalah menggeser struktur ekonomi Indonesia ke arah yang lebih rendah karbon, sekaligus memberi apresiasi terhadap upaya perlindungan lingkungan yang selama ini kerap tidak diperhitungkan sebagai nilai ekonomi. Dalam kerangka ini, GIFT dinilai dapat menjadi etalase nyata bagi pendanaan global.
Mewakili Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral memetakan tiga faktor yang dinilai paling menentukan dalam memperluas investasi untuk transisi energi yang berkeadilan. Pertama, kepastian kebijakan dan kemudahan berusaha, termasuk kejelasan target Nationally Determined Contribution (NDC), Net Zero Emission, serta peta jalan transisi energi. Pengelolaan mineral kritis untuk energi bersih juga dapat dilihat sebagai peluang untuk memperkuat rantai pasok dan membuka lapangan kerja baru. Kedua, partisipasi yang lebih luas, termasuk keterlibatan perempuan dalam transisi energi. Ketiga, dukungan pembiayaan dan kelembagaan yang kuat.
Membaca Potensi Energi Terbarukan dan Ekonomi Sirkular
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menyoroti daya tarik ekonomi hijau dari perspektif bisnis. Ia menyebut 11 lini usaha baru di kawasan Asia yang bersama-sama mencatatkan pendapatan hingga 5,8 triliun dolar AS per tahun. Indonesia sendiri memiliki potensi energi terbarukan sebesar 3.687 gigawatt, dengan sebaran terbesar di Sumatera (1.240,64 GW), Kalimantan (517,53 GW), dan Sulawesi (257,36 GW).
Dari sektor industri daur ulang, Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) menggambarkan bahwa sektor ini telah tumbuh menjadi industri besar sejak awal 1970-an dengan orientasi ekspor. Dengan konsumsi plastik nasional mencapai 7 juta ton per tahun, daur ulang ditempatkan sebagai bagian penting dari pendekatan ekonomi sirkular perkotaan, termasuk peluang transfer teknologi.
Menegaskan Kolaborasi, Bukan Relasi Donor-Penerima
Hadir secara daring, Menteri PPN/Kepala Bappenas periode 2016 sampai 2019, Bambang Brodjonegoro, menyebut pertanyaan mendasar pembangunan saat ini adalah bagaimana Indonesia dapat terus tumbuh tanpa mengorbankan lingkungan. Ia menekankan bahwa kerja sama dengan GGGI merupakan inisiatif bersama, bukan relasi donor dan penerima. Menurutnya, target GIFT untuk menarik investasi 2 miliar dolar AS tergolong ambisius dan menandai babak baru kemitraan tersebut.
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan bahwa kerja sama Indonesia dan GGGI telah berjalan sejak 2013. Ia menyoroti Bali Roadmap sebagai tonggak sejarah yang menjadi cikal bakal Paris Agreement. SBY juga menilai kerja sama multilateral untuk menangani perubahan iklim sempat mengalami kemandekan akibat ketegangan dan dinamika geopolitik global. Ia menegaskan bahwa menyelamatkan bumi adalah keharusan, bukan pilihan, dan mempertahankan pola business as usual hanya akan berujung kegagalan.
Menyiapkan Transisi yang Berkeadilan
Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat menyatakan Indonesia berpeluang mencapai Net Zero Emission dan Indonesia Emas 2045 jika ekonomi hijau diterapkan secara holistik. Ia menggarisbawahi bahwa kebutuhan pendanaan iklim Indonesia terlalu besar untuk dipenuhi hanya oleh pendanaan publik.
Dari sektor kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan memaparkan lima arah kebijakan: konservasi laut, penangkapan ikan berbasis kuota, pengembangan budi daya berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.
Kementerian PPN/Bappenas menutup rangkaian kegiatan dengan menekankan kesiapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk masuk ke ekonomi hijau. Arah pembangunan diletakkan dalam kerangka pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penurunan kemiskinan, serta tata kelola pemerintahan yang berkualitas.
Peluncuran GIFT menempatkan pembiayaan, kepastian kebijakan, dan kesiapan sumber daya manusia sebagai tiga simpul yang akan menentukan seberapa cepat ekonomi hijau Indonesia bergerak dari komitmen menuju pelaksanaan di lapangan.
MADANI mengapresiasi inisiasi GIFT sebagai tonggak strategis yang telah dinantikan oleh berbagai pemangku kepentingan. Kehadiran platform ini menegaskan urgensi kolaborasi lintas sektor dalam mengakselerasi transisi ekonomi, sekaligus menjawab tantangan mobilisasi pembiayaan yang selama ini menjadi hambatan utama. Dalam perspektif MADANI, yang aktif melakukan pendampingan di tingkat tapak, komitmen nasional yang progresif ini memberikan angin segar bagi perluasan ruang sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat lokal.
Namun, perlu dicermati bersama bahwa cita-cita besar GIFT akan sangat ditentukan oleh sejauh mana investasi hijau benar-benar menjangkau tingkat subnasional dan masyarakat, yang merupakan garda terdepan dan menanggung beban krisis iklim. Pengalaman lapangan kami (dalam konteks mendampingi Pemerintah Daerah ya khususnya) menunjukkan bahwa komitmen nasional kerap berhenti di dokumen perencanaan karena keterbatasan kapasitas daerah dan masih belum optimalnya partisipasi publik seperti komunitas adat, perempuan, anak muda dalam proses pengambilan keputusan. Instrumen pendanaan perlu dirancang dengan kehati-hatian agar justru tidak menggeser hak-hak komunitas dan lahan dan hutan yang selama ini mereka jaga. Pada akhirnya, GIFT akan benar-benar bermakna tidak hanya dari besar angka investasi yang mampu dimobilisasi namun juga seberapa adil manfaatnya dirasakan oleh mereka yang paling menanggung beban krisis iklim
