[Sumba Timur, 19 September 2025] Sebagai bagian dari Pekan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) 2025, sebanyak 109 peserta dari berbagai daerah menuntut negara untuk menghadirkan solusi konkret dan berkelanjutan guna menjamin pengakuan, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak perempuan dan kelompok rentan yang menghadapi dampak berlapis dari bencana ekologis dan krisis iklim di Indonesia.
Di tengah meningkatnya bencana terkait iklim seperti banjir, kekeringan, krisis air, dan krisis pangan, perempuan dari berbagai komunitas lokal di Indonesia telah terbukti berada di garda terdepan dalam membangun solusi berbasis lokal. Namun, kontribusi mereka masih sering terabaikan dalam kerangka kebijakan nasional maupun global.
Meskipun dalam beberapa tahun terakhir terdapat upaya untuk mendorong inklusi gender melalui dokumen kebijakan seperti Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI), tantangan masih sangat besar—terutama dalam memastikan partisipasi bermakna perempuan akar rumput.
“Banyak orang menganggap kami tidak bisa mandiri, padahal saya tinggal sendiri di rumah tanpa anak maupun suami. Dengan identitas kami, kami membutuhkan akses informasi dan partisipasi bermakna yang mendukung, bukan belas kasihan,” ujar Yustina May Nggiri, perempuan penyandang disabilitas dari PAHDIS.
Bencana Ekologis dan Iklim Memperparah Ketimpangan Gender
Data dari Solidaritas Perempuan menunjukkan bahwa di 57 desa di Indonesia, sebanyak 3.624 perempuan menjadi korban dan mengalami pemiskinan akibat pembangunan berbasis ekstraktif (Laporan Tahunan 2024).
Kondisi ini memperparah dampak bencana iklim, di mana akses terhadap air bersih, pangan, dan sumber penghidupan—yang sebagian besar ditopang oleh kerja perempuan—menjadi semakin sulit. Perjuangan perempuan untuk mencapai kedaulatan juga membuat mereka rentan terhadap kekerasan struktural dan kultural, termasuk intimidasi dan kriminalisasi, akibat identitas berlapis yang mereka miliki.
“Kami berjuang bukan untuk diri kami sendiri, tetapi untuk generasi berikutnya. Perempuan sejak lama memahami bahwa tanah adalah warisan leluhur. Namun proyek panas bumi di Poco Leok telah menghancurkan sumber penghidupan perempuan petani dan identitas masyarakat adat di sana,” ujar perempuan petani dan perempuan adat dari Poco Leok.
“Kekeringan, krisis air, dan serangan belalang menambah beban berlapis bagi perempuan. Kami harus berjalan sejauh dua kilometer untuk mengambil air, dan membutuhkan waktu lama hanya untuk mengisi jeriken lima liter,” ungkap seorang perempuan adat dari Desa Ndapayami.
Pengetahuan Komunitas: Solusi yang Telah Terbukti
Di berbagai komunitas, termasuk di Nusa Tenggara Timur dan Maluku, perempuan telah menginisiasi praktik adaptasi berbasis kearifan lokal—mulai dari sistem pertanian tahan iklim, pengelolaan air, hingga konservasi ekosistem laut dan hutan.
Praktik-praktik ini terbukti efektif dan berakar pada nilai solidaritas, keberlanjutan, serta hubungan harmonis dengan alam.
“Kami mengumpulkan umbi hutan (Iwwi) dan mengelolanya sebagai bagian dari kedaulatan pangan kami dalam menghadapi krisis iklim,” ujar Garselia, perempuan adat dari Mbatakapidu, Sumba Timur.
“Sebagai anak muda dari Maluku, kami mengorganisir diri dan bekerja bersama komunitas untuk menyelaraskan perspektif serta mengoordinasikan gerakan, seperti advokasi di Haya, Maluku Tengah. Kami menggabungkan pengetahuan lokal lintas generasi dengan pengetahuan ilmiah modern dari kampus untuk membangun pendidikan politik, inventarisasi data, serta ruang solidaritas antar generasi. Saat ini, sebagai generasi muda, kami tidak hanya kehilangan lingkungan yang sehat—kami juga khawatir kehilangan siklus pengetahuan lokal dan kemampuan untuk membayangkan masa depan yang lebih baik di tengah ancaman keruntuhan ekologis,” ujar Yolis Atikah, perempuan muda dari Maluku.
Pengetahuan komunitas tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan menuju keadilan iklim, termasuk pemahaman bahwa hutan, tanah, dan laut adalah sumber kehidupan dalam menghadapi bencana dan krisis ekologis.
