Perhutanan Sosial merupakan program nasional yang bersifat solutif dalam menjawab ketimpangan dan konflik penguasaan lahan, pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. 

Melalui program ini, hak pengelolaan dan akses masyarakat terhadap hutan diakui secara legal. Sehingga masyarakat turut memiliki andil dan dapat berpartisipasi dalam mitigasi dan pengendalian perubahan iklim khususnya di sektor penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan.

Saat ini sedikitnya pemerintah telah memberikan hak kelola hutan kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial seluas 4,048 juta hektare dari alokasi 12,7 juta hektare. Namun, belum secara signifikan dapat dinilai kontribusinya dalam penurunan emisi GRK.

Melihat potensi ini, Yayasan Madani Berkelanjutan dan Yayasan Climate and Society telah menyelesaikan studi pemetaan kontribusi perhutanan sosial terhadap pencapaian NDC Indonesia. Studi ini dilakukan di tiga wilayah Perhutanan Sosial dalam Kesatuan Pengusahaan Hutan (KPH) Bukit Barisan, Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mengetahui lebih lengkap terkait dengan kajian ini, selengkapnya dapat diunduh di tautan di bawah ini. Semoga Bermanfaat.