Setelah tertunda lebih dari dua tahun sejak diumumkan pada bulan April 2016, Presiden Joko Widodo secara resmi menuangkan kebijakan moratorium sawit ke dalam Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 pada tanggal 19 September 2018. Instruksi Presiden ini mengikat delapan pejabat negara, yaitu: bupati/walikota, gubernur, serta enam menteri/kepala badan di bawah pemerintahan Jokowi. Moratorium sawit memberikan harapan bagi penyelamatan hutan dan hak masyarakat adat, karena dapar melindungi hutan alam yang paling rawan, menyasar data perkebunan sawit dan izin-izin bermasalah yang telah dikeluarkan, menyelamatkan hutan yang tersisa di dalam konsesi perkebunan, serta menekankan hak petani dan masyarakat adat. Laporan ini menyelami Inpres Moratorium Sawit secara komprehensif dengan menyimak komponen substansinya satu persatu, dari aktor, kewenangan, alur implementasi, hingga rekomendasi agar penerapannya efektif.

Baca selengkapnya dengan mengunduh di bawah ini.