Sawit dinilai sebagai salah satu komoditas yang menopang perekonomian Indonesia lantaran besarnya devisa dari komoditas ini yakni sebesar US$18,9 miliar atau setara dengan Rp265 triliun pada 2018. Selain itu, menurut Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, pada 2019 sebanyak 59% perkebunan sawit dikelola oleh perusahaan dan 41% dimiliki masyarakat serta perkebunan yang dikelola masyarakat telah menyediakan 2,3 juta lapangan pekerjaan. 

Namun, analisis Yayasan Madani Berkelanjutan tentang perizinan dan tutupan sawit menyebut bahwa perekbunan sawit rakyat yang berizin hanya seluas 213 ribu hektar untuk tipe plasma, 165 ribu hektar tipe koperasi, dan 64 ribu hektar tipe petani rakyat.  Sementara itu, perusahaan menguasai 19,2 juta hektar atau 84,657% izin perkebunan sawit.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan Rp18,13 triliun potensi pajak yang tidak terpungut dari sektor perkebunan sawit akibat tidak adanya  legalitas izin pada tutupan sawit serta maraknya perusahaan yang beroperasi melebih izin atau konsesi. 

Provinsi Riau bahkan kehilangan potensi pendapatan hingga Rp107 triliun per tahun akibat perkebunan sawit tanpa izin. Dengan demikian, kontribusi yang besar tersebut seyogianya perlu diimbangi dengan penyelesaian pekerjaan rumah yang hadir dalam tata kelola sawit Indonesia. 

Salah satu pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan adalah adanya area tutupan sawit terdata izinya seluas 8.4 juta hektar yang berpengaruh terhadap hilangnya potensi penerimaan negara khususnya pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Melalui Analisis ini, Yayasan Madani Berkelanjutan mencoba mengulik lebih dalam terkait dengan kebenaran fakta tersebut dengan cara menjabarkan satu persatu regulasi pendapatan dari sektor sawit yang masuk ke kantong negara, provinsi, dan kabupaten atau kota satu per satu. 

Dapatkan Madani Insight Nilai Ketimpangan Ekonomi di Sektor Perkebunan Sawit dengan mengunduh bahan yang tersedia di bawah ini.