Perdagangan karbon harus diletakkan dalam upaya mencapai NZE (Net Zero Emission) Indonesia karena pada dasarnya perdagangan karbon hanya satu dari banyak instrumen untuk membantu penurunan emisi. Hal ini disampaikan oleh Knowledge Management Manager MADANI Berkelanjutan, Anggalia Putri, saat Serial TalkShop Menjaga yang Tersisa: “Menakar Kebijakan Perdagangan Karbon di Indonesia dari Kacamata Keadilan Iklim” pada 1 Agustus 2023 di Jakarta.

Menjelang Bursa Karbon diluncurkan Pemerintah Indonesia pada September 2023, semarak perdagangan karbon tanah air makin meriah. Banyak pihak mulai melihat peluang ganda dari proses ini karena tidak hanya dinilai dapat membantu mengatasi krisis iklim, tetapi juga membantu meraih pendapatan dari pemanfaatan potensi hutan yang ada.

Kendati demikian, publik tidak boleh kehilangan arah karena esensi perdagangan karbon bukan semata-mata mencari keuntungan, tetapi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Anggalia Putri, biasa dipanggil Anggi, menambahkan bahwa keadilan iklim juga harus menjadi napas perdagangan karbon karena dampak perubahan iklim dirasakan lebih dan semakin berat oleh kelompok-kelompok rentan.

“Sebenarnya, tidak hanya perdagangan karbon, tetapi seluruh aksi penanggulangan perubahan iklim harus adil terutama untuk kelompok masyarakat yang paling rentan”, tegas Anggi.

TalkShop yang kali ini berformat chatham house dihadiri oleh berbagai penanggap yang mewakili pemerintah, akademisi, praktisi, dan pelaku bisnis perdagangan karbon.

Beberapa ahli berpandangan bahwa perdagangan karbon di Indonesia akan berfokus pada pembiayaan untuk menurunkan emisi. Pembiayaan untuk mencapai target NDC hanya bisa ditanggung APBN kurang dari 30%, sehingga perdagangan karbon dibutuhkan untuk menambah pendanaan ini. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat dari kelompok pelaku usaha bisa menutup kekurangan dana tersebut.

Salah satu peserta diskusi mengatakan bahwa pasar karbon sendiri diciptakan untuk membuat penurunan emisi menjadi lebih murah, bukan untuk menurunkan emisi secara langsung, sehingga perlu ada kebijakan khusus untuk mendorong penurunan emisi.

Sementara itu, peserta yang lain juga menjelaskan bahwa keadilan dalam proses perdagangan karbon juga patut menjadi perhatian pemerintah. “Ada ketidakadilan berupa perdagangan karbon yang merusak di lokasi yang berbeda dengan lokasi ‘offset’, seharusnya di lokasi yang ada industri ekstraktif juga ada aksi [‘offset’], bukan hanya di luar areanya. Pelaku [emisi] itu harus menanggung beban paling banyak sementara yang paling rentan itu harus dapat manfaat yang paling besar,” jelas salah satu peserta.

Perdagangan karbon memang seharusnya dijalankan secara berkeadilan agar tidak sekadar membantu pengurangan emisi dalam rangka menanggulangi krisis iklim, tetapi juga memberikan rasa adil bagi pihak-pihak yang dirugikan oleh para pengemisi.

Dapatkan materi kegiatan ini lewat tautan di bawah.