Kebijakan dan aksi iklim tidak akan sepenuhnya adil jika dirumuskan tanpa melibatkan mereka yang menghadapi dampak krisis iklim dengan risiko dan hambatan yang berbeda. Namun, tiga gerakan yang yang berbeda yaitu gerakan lingkungan hidup, gerakan perempuan, dan gerakan penyandang disabilitas masih kerap bekerja dalam ruang advokasi yang terpisah. 

Untuk memperkuat keterhubungan ketiganya, MADANI Berkelanjutan menggelar workshop In-Climate Connect: Terhubung, Berbagi, dan Beraksi untuk Keadilan Iklim, pada 12–14 Oktober 2026 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta. Pertemuan ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman dan membangun agenda advokasi bersama agar perspektif GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)  dan keadilan iklim terintegrasi dalam kebijakan serta pengambilan keputusan iklim.

Ada 27 perempuan muda dan perempuan penyandang disabilitas dari Jakarta dan Kalimantan Barat hadir di sana. Selama tiga hari, mereka yang selama ini bekerja di jalurnya masing-masing dipertemukan dalam satu ruang.

Bukan Lemah, tetapi Terdampak Paling Awal

Giorgio Budi Indrarto dari Badan Pengurus MADANI Berkelanjutan membuka workshop dengan satu penegasan. Perempuan muda dan perempuan penyandang disabilitas memang kelompok rentan, tetapi bukan kelompok yang lemah. Mereka hanya yang terdampak lebih awal dibanding kelompok lain.

Sambutan Badan Pengurus MADANI Berkelanjutan Giorgio Budi Indrarto pada workshop In-Climate Connect: Terhubung, Berbagi, dan Beraksi untuk Keadilan Iklim di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta. Foto : MADANI Berkelanjutan 

“Keadilan iklim adalah soal keselamatan semua manusia, tentang bagaimana semua orang mendapat kesempatan yang sama untuk selamat. Kita yang ada di ruangan ini punya kesempatan jauh lebih kecil dibanding yang lain, dan itu tidak adil. Bukan berarti kita tidak berdaya, tetapi perlu ada perlakuan khusus agar keadilan itu merata,” ujar Giorgio.

Angkanya mendukung pernyataan itu. Dari sekitar 23,3 juta penyandang disabilitas di Indonesia, sekitar 9,9 juta berada di kelompok 40 persen masyarakat termiskin. Risiko kematian mereka saat bencana bisa mencapai empat kali lipat lebih tinggi.

Tiga Peserta, Tiga Cerita

Leni Tria: Berjuang bersama Buruh Perempuan Sawit

Leni Tria dari Teraju Foundation sehari-hari mengadvokasi buruh perempuan perkebunan sawit di Sanggau, Kubu Raya, Sekadau, dan Pontianak di Kalimantan Barat. Saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), para ibu penyemprot bekerja dalam asap tebal dengan alat pelindung tak lengkap, tanpa perlindungan kesehatan kerja yang memadai dari perusahaan.

Workshop ini menjadi pengalaman pertama Teraju berkolaborasi dengan perempuan penyandang disabilitas. Sesi tentang kesetaraan gender paling membekas di benak Leni karena mengingatkan bahwa hak perempuan dan perempuan penyandang disabilitas sama pentingnya. “Kita tidak bisa sendiri untuk mencapai tujuan tertentu,” katanya.

Sepulang dari Jakarta, Leni akan berdiskusi dengan rekan-rekan Teraju, lalu membangun sebuah kampanye publik tentang iklim dan penyandang disabilitas. Kepada pemerintah, ia meminta penanganan bencana yang lebih merata di daerah, serta perhatian lebih besar bagi para perempuan di Kalimantan Barat.

Arniyati: Dari Multibeban menuju Gerakan Bersama

Arniyati, Koordinator Training & Learning Center Gemawan, menyebut perempuan Kalimantan Barat kini menanggung multibeban. Kabut asap karhutla mengganggu siklus menstruasi sebagian temannya, air PDAM yang menjadi asin di Pontianak menyulitkan kebersihan reproduksi, dan para ibu menanggung pembelian masker yang langka saat karhutla serta kuota sekolah daring anak.

Kesadaran terbesar Arniyati justru datang saat belajar soal akomodasi yang layak. Selama ini ia mengira akomodasi hanya tempat menginap, padahal jauh lebih luas bagi penyandang disabilitas. Soal adaptasi perubahan iklim, ia menilai kelompok rentan lagi-lagi dipaksa menyesuaikan diri, dan baginya itu menyebalkan.

Arniyati akan mengolah materi workshop untuk sekitar 200 kelompok dampingan Gemawan lewat lebih dari 30 community organizer, juga kelas orang muda. Ia meminta pemerintah turun ke akar rumput dan tak lagi membuat kebijakan top-down. “Kami memerlukan pemerintah yang aktif, bukan reaktif.”

Shahifa Birru: Membaca Krisis Iklim dari Lapisan Identitas

Shahifa Birru, perempuan tuli dari Feminist Themis di Jakarta, mengaku belum mengalami bencana iklim secara langsung. Namun ia melihat dampaknya berlapis: perempuan berkursi roda sulit mengakses air bersih sekaligus terbatas mobilitasnya, sementara peringatan darurat tanpa teks atau audio tak menjangkau semua orang.

Seorang juru bicara isyarat (JBI)  menerjemahkan komunikasi ke dalam bahasa isyarat untuk membantu beberapa peserta Workshop In-Climate Connect penyandang disabilitas tuli. Foto : MADANI Berkelanjutan

Bagi Shahifa yang akrab dipanggil Birru, perspektif GEDSI membuka mata bahwa krisis iklim bukan sekadar soal lingkungan, melainkan ketimpangan akses terhadap sumber daya dan ketimpangan sosial. Ia juga menegaskan penyandang disabilitas punya kapasitas merumuskan solusi; tanpa keterlibatan mereka, kebijakan bisa menjadi ableist (perilaku diskriminasi, prasangka, atau pandangan yang meremehkan penyandang disabilitas) dan diskriminatif.

Birru berencana membuat kampanye di akun Instagram Feminist Themis tentang interseksionalitas dan bencana iklim. Kepada pemerintah, ia berpesan agar partisipasi kelompok rentan benar-benar adil, bukan sekadar formalitas. “Jangan sampai ada perencanaan maupun pengambilan keputusan, tapi kami tidak dilibatkan dan ditinggalkan.”

Bekal dari Para Narasumber

Peserta workshop  In-Climate Connect: Terhubung, Berbagi, dan Beraksi untuk Keadilan Iklim mendengarkan pemaparan narasumber sebagai bekal advokasi keadilan iklim nantinya. Foto : MADANI Berkelanjutan. Foto : MADANI Berkelanjutan

Workshop ini dirancang bukan sebagai ruang ceramah satu arah. Setiap topik dimulai dengan sesi saling terhubung antar peserta, dilanjutkan penguatan konsep, pemetaan kebijakan dan aktor, lalu berbagi pengalaman advokasi. Lima topik besar dibahas: krisis iklim dan keadilan iklim berbasis GEDSI, adaptasi berkeadilan, kehilangan dan kerusakan (loss and damage), mitigasi berkeadilan, hingga strategi kampanye dan komunikasi publik. Kesaksian dari lapangan terus mengalir di sela diskusi, menunjukkan betapa keadilan distributif, rekognitif, prosedural, dan restoratif selama ini kerap terlewat dari perumusan kebijakan iklim.

Untuk itu, MADANI Berkelanjutan menghadirkan narasumber dari berbagai organisasi masyarakat sipil dengan sudut pandang yang saling melengkapi. Dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Linarti mengajak peserta kembali ke akar persoalan. “Gender bukan sekadar jenis kelamin, melainkan peran yang dikonstruksikan masyarakat. Ketidakadilan gender dilestarikan lewat budaya, hukum, hingga media, sehingga GEDSI perlu menjadi alat membaca siapa yang paling membutuhkan afirmasi khusus,” katanya. Bagi Linarti, GEDSI bukan label tambahan dalam kebijakan iklim, melainkan kacamata untuk melihat siapa yang paling perlu didahulukan.

Dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Mahretta Maha menekankan bahwa keterlibatan penyandang disabilitas tidak boleh bersifat seremonial. “Hambatan bukan lahir dari ragam disabilitas, melainkan dari lingkungan, aturan, dan sikap yang belum aksesibel. Penyandang disabilitas harus dilibatkan sejak perencanaan hingga evaluasi aksi iklim, bukan dicari ketika butuh peserta,” ujarnya. Pesan itu terasa dekat dengan ruangan yang ia hadapi. Peserta workshop sendiri mencakup disabilitas fisik, low vision, tuli dan mental, dari rentang usia 18 hingga 45 tahun.

Perspektif lain datang dari Women Research Institute (WRI), Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Yayasan PIKUL, Solidaritas Perempuan, Pergerakan Disabilitas dan Lanjut Usia (DILANS) Indonesia, JALA PRT, Xtreme Impact serta Prosper Global (sebelumnya bernama Mercy Corps). Mereka berbagi pengalaman dari komitmen gender dalam kebijakan iklim nasional, strategi adaptasi dan mitigasi, strategi kampanye kreatif, hingga advokasi RUU Keadilan Iklim.

Dari Ruang Workshop, Ajakan untuk Kita Semua

Giorgio menutup dengan harapan yang menjadi benang merah workshop ini. “Melalui In-Climate Connect, kami ingin gerakan lingkungan, perempuan, dan disabilitas saling terhubung, agar kebijakan dan aksi iklim benar-benar adil dan inklusif,” ujarnya.

Workshop  In-Climate Connect: Terhubung, Berbagi, dan Beraksi untuk Keadilan Iklim yang diselenggarakan oleh MADANI Berkelanjutan yang  mempertemukan 27 perempuan muda dan perempuan penyandang disabilitas dari Jakarta dan Kalimantan Barat. Foto : MADANI Berkelanjutan

Harapan itu kini dibawa para peserta pulang sebagai rencana aksi advokasi bersama. Namun gerakan ini tidak akan cukup digerakkan oleh 27 orang saja. MADANI Berkelanjutan mengajak publik, organisasi masyarakat sipil, media, dan pembuat kebijakan untuk ikut mengambil bagian.

Dukung pengesahan RUU Keadilan Iklim sebagai payung yang menjamin hak semua kelompok. Dorong penerapan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI) hingga tingkat daerah. Libatkan perempuan muda dan penyandang disabilitas secara bermakna di setiap ruang pengambilan keputusan iklim, dari perencanaan hingga evaluasi. Pastikan informasi kebencanaan dapat diakses semua orang, dalam bentuk teks, audio, maupun bahasa isyarat. Dan bagi siapa pun yang bergerak di isu lingkungan, perempuan, atau disabilitas, mulailah menyapa gerakan lain yang selama ini berjalan di jalur sebelah.

Sebab, seperti dikatakan Arnianti, berkumpul dan membicarakan krisis iklim bersama sudah merupakan sebuah gerakan. Harapannya sederhana: pertemuan ini tidak berhenti sebagai workshop, tetapi tumbuh menjadi gerakan bersama yang tak meninggalkan siapa pun. (***)