Pendanaan iklim dinilai masih terlalu birokratis dan sulit diakses Masyarakat Adat, padahal mereka berada di garis depan krisis iklim. Dalam COP30, masyarakat sipil mendesak peralihan ke pendanaan langsung berbasis hak dan kepercayaan, serta menegaskan bahwa pendanaan iklim adalah kewajiban negara maju, bukan bantuan, agar manfaatnya benar-benar dirasakan hingga tingkat komunitas.

Masyarakat sipil menilai target penurunan emisi Indonesia dalam SNDC masih “critically insufficient”, sehingga Indonesia belum layak menjual kredit karbon internasional

Koalisi masyarakat sipil menilai Indonesia perlu melakukan perubahan mendasar agar pendanaan iklim benar-benar adil dan sampai ke masyarakat adat serta komunitas penjaga hutan, bukan justru memperkuat industri ekstraktif dan deforestasi.

Koalisi JustCOP menilai konsultasi SNDC yang digelar pemerintah lebih menyerupai sosialisasi karena minim partisipasi publik yang bermakna dan akses dokumen sejak awal. Secara substansi, SNDC dinilai lemah karena masih mengandalkan batu bara, gas, dan sektor ekstraktif

Menjelang COP 30 Brasil, komitmen iklim Indonesia dinilai makin jauh dari realisasi, terutama di sektor kehutanan yang justru terus menjadi sumber emisi akibat karhutla.

Pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB dinilai belum menjawab akar krisis iklim dan pangan di dalam negeri, serta absen dari perspektif keadilan iklim dan HAM.