Jakarta, 18 November 2026 — Hari ini, kami berdiri bukan sekadar sebagai pelengkap dalam ruang-ruang diskusi. Kami hadir untuk menyuarakan suara kami: suara perempuan untuk keadilan iklim.
Hari ini, kemarin, bahkan mungkin esok, masih ada perempuan yang harus menerjang banjir, menghirup asap dari hutan yang terbakar, berjalan melintasi tanah yang terus terancam, dan sembunyi-sembunyi berjuang melindungi wilayah hidupnya.
Krisis iklim bukan sekadar ancaman keberlanjutan kehidupan dan lingkungan. Dampaknya ditanggung lebih berat oleh kami: perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, nelayan lokal, masyarakat pesisir, dan kelompok rentan lainnya.
Lalu, bagaimana dengan kebijakan yang seharusnya melindungi kami?
Berbagai kebijakan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, transisi energi, dan penanggulangan bencana masih belum sepenuhnya melibatkan kami. Kebijakan-kebijakan tersebut bahkan kerap merusak lingkungan dan mengabaikan hak-hak perempuan dan penyandang disabilitas, seolah-olah kami tidak memiliki kemampuan dan hak untuk turut menentukan keputusan yang memengaruhi kehidupan kami.
Ketimpangan ini masih nyata. Keadilan masih jauh dari jangkauan.
Di mana keadilan?
Di mana kesetaraan?
Di mana partisipasi yang bermakna?
Di mana perlindungan hak kelompok rentan?
Berangkat dari kenyataan tersebut, kami menyuarakan berbagai persoalan dan tuntutan yang harus menjadi perhatian bersama dalam mewujudkan keadilan iklim di Indonesia.
Kalian juga perlu peduli, karena ini tanah kita.
INI MASALAH KAMI
1. Bencana ekologis terus meningkat akibat perusakan hutan dan alih fungsi lahan
Kami hidup di tengah krisis ekologis yang telah menjadi bencana
Deforestasi terus terjadi, termasuk di hutan adat. Kebakaran hutan dan lahan, termasuk di ekosistem gambut, semakin memperburuk krisis ekologis dan memperlebar ketimpangan dalam penanganan bencana. Pemerintah harus memprioritaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat saat bencana ekologis terjadi. Penanggulangan bencana di sektor kehutanan dan penggunaan lahan harus secara aktif melibatkan perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya dalam aksi iklim maupun perumusan kebijakan. Perlindungan ekologi dan hak asasi manusia harus ditempatkan di atas kepentingan ekonomi. Pendanaan iklim harus dapat diakses dan disalurkan secara langsung kepada masyarakat di tingkat tapak.
2. Pembangunan dan proyek hijau yang mengabaikan suara masyarakat
Proyek-proyek berskala besar yang mengatasnamakan pembangunan hijau dan pencegahan perubahan iklim masih sering diputuskan tanpa mempertimbangkan kebutuhan maupun melibatkan masyarakat secara bermakna. Masyarakat, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, harus diberi ruang dan kewenangan untuk menentukan arah pembangunan serta pemanfaatan sumber daya alam di wilayahnya sendiri. Kami harus menjadi subjek yang menentukan, bukan sekadar objek pembangunan.
3. Ketimpangan akses terhadap infrastruktur dan layanan untuk menghadapi krisis iklim
Minimnya keterlibatan perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya dalam perencanaan kebijakan dan pengambilan keputusan telah memperlebar ketimpangan akses terhadap infrastruktur dan layanan yang dibutuhkan untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Hal ini terutama terlihat dalam upaya adaptasi iklim dan mitigasi bencana yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan kelompok-kelompok tersebut.
4. Ancaman krisis iklim terhadap ekosistem laut dan kehidupan masyarakat pesisir
Krisis iklim semakin mengancam ekosistem laut dan kehidupan masyarakat pesisir. Kerusakan terumbu karang, ancaman kepunahan biota laut dan kenaikan permukaan air laut mengancam ruang hidup sekaligus sumber penghidupan perempuan, masyarakat adat, masyarakat pesisir, nelayan lokal, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Ancaman ini juga membahayakan keberadaan pulau-pulau kecil beserta ekosistem dan masyarakat yang bergantung padanya.
INI TUNTUTAN BERSAMA KAMI
Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, kami mendesak pemerintah untuk:
1. Merevisi PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan UU Cipta Kerja guna menjamin partisipasi masyarakat yang bermakna serta mencegah perusahaan memulai kegiatan usaha sebelum seluruh persyaratan perizinan terpenuhi.
2. Melindungi hutan, ekosistem laut, dan wilayah pesisir dari aktivitas industri ekstraktif serta segala bentuk perusakan lingkungan melalui penegakan hukum yang tegas.
3. Menghentikan kegiatan industri ekstraktif yang merusak lingkungan, mencabut izin usaha yang terbukti melakukan perusakan, serta memberlakukan moratorium penerbitan izin baru bagi kegiatan yang mengancam kelestarian lingkungan dan wilayah kelola masyarakat adat.
4. Memastikan seluruh upaya penanggulangan bencana dan penyusunan kebijakan kebencanaan menerapkan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).
5. Menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, melakukan investigasi secara menyeluruh, serta memastikan bantuan dan penanganan dampak bencana didistribusikan secara adil kepada seluruh masyarakat terdampak, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.
6. Menjamin partisipasi bermakna perempuan, perempuan penyandang disabilitas, masyarakat adat, masyarakat pesisir, nelayan lokal, dan kelompok rentan lainnya dalam penyusunan kebijakan iklim serta pengambilan keputusan terkait pembangunan di wilayah mereka. Partisipasi ini juga harus menjamin hak perempuan untuk menolak proyek-proyek yang merusak lingkungan dan mengancam kehidupan mereka.
7. Meningkatkan dan merealisasikan pendanaan untuk pelestarian alam, perlindungan hutan, dan aksi iklim yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat di tingkat tapak, serta menetapkan alokasi minimal pendanaan bagi kelompok perempuan dan penyandang disabilitas.
8. Mengalokasikan anggaran khusus untuk adaptasi, mitigasi, dan perlindungan iklim. Pemerintah juga harus menyediakan data terpilah dan pemetaan kebutuhan penyandang disabilitas untuk memastikan tersedianya sistem evakuasi dan layanan perlindungan yang aksesibel dan inklusif.
9. Mempercepat pengakuan dan perlindungan wilayah adat serta menjamin keterlibatan masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya dalam setiap proses penyusunan kebijakan yang memengaruhi kehidupan dan wilayah mereka.
10. Mengesahkan RUU Keadilan Iklim, RUU Kepulauan, dan RUU Masyarakat Adat.
11. Mendorong realisasi komitmen global dalam pengendalian perubahan iklim serta memperkuat penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan perusakan lingkungan.
12. Menerapkan sanksi finansial terhadap negara yang melanggar komitmennya dalam Paris Agreement.
Keadilan iklim tidak boleh berhenti sebagai komitmen di atas kertas, dalam dokumen maupun kebijakan. Keadilan iklim harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Negara harus memastikan perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, penghentian praktik pembangunan yang merusak ruang hidup, serta pemulihan ekosistem dan kehidupan masyarakat yang terdampak.
Kami mendesak pemerintah untuk menghadirkan kebijakan iklim yang berpihak pada masyarakat, menjamin perlindungan kelompok rentan, serta memastikan perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya terlibat secara bermakna dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Kami percaya, masa depan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud jika pembangunan tidak mengorbankan manusia dan lingkungan, dan jika keadilan menjadi landasan dalam setiap kebijakan.
Tidak ada keadilan iklim tanpa keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan kesetaraan bagi semua.
Ini suara kami. Kami tidak sekadar berkumpul untuk didengar. Kami hadir agar suara dan tuntutan kami ditindaklanjuti menjadi tindakan nyata.
Terima kasih.
Salam Keadilan Iklim.



