Harga Mahal Transisi Energi: Saat Deforestasi Berkedok Penyelamatan Iklim di Papua Selatan

Harga Mahal Transisi Energi: Saat Deforestasi Berkedok Penyelamatan Iklim di Papua Selatan

Temukan temuan awal kajian D3TLH Yayasan MADANI Berkelanjutan mengenai ancaman deforestasi dan kerusakan ekosistem akibat alokasi PSN pangan & bioenergi di Merauke.

Temukan temuan awal kajian D3TLH Yayasan MADANI Berkelanjutan mengenai ancaman deforestasi dan kerusakan ekosistem akibat alokasi PSN pangan & bioenergi di Merauke.

No headings found on page
  • Alokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) pangan dan bioenergi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, telah menyita sekitar 40 persen wilayahnya, yang sebagian besar masih didominasi oleh bentang hutan perawan serta ekosistem lahan basah.

  • Narasi pemerintah mengenai penggunaan lahan terdegradasi tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, sebab program ini justru menyasar kawasan penting keanekaragaman hayati yang menyimpan ratusan juta ton stok karbon atas permukaan tanah.


  • Pembersihan lahan secara masif guna mengejar ambisi bauran bahan bakar nabati mengancam integritas Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) sekaligus memotong ruang jelajah alami satwa endemik Trans-Fly.


  • Atas dasar tersebut, Yayasan MADANI Berkelanjutan mendesak dilakukannya penundaan seluruh kegiatan di lapangan hingga dokumen kajian daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup yang partisipatif diselesaikan, agar transisi energi tidak dibayar mahal oleh deforestasi.

Ambisi pemerintah untuk mencetak lumbung pangan dan bioenergi di ujung timur Indonesia rupanya menuntut harga yang sangat mahal. Di Merauke, Papua Selatan, lahan seluas 1,84 juta hektare setara hampir 40 persen wilayah kabupaten tersebut kini masuk dalam alokasi Proyek Strategis Nasional (PSN), menyasar bentang alam perawan dan mengabaikan batas daya dukung lingkungan yang ada.

Angka ini berasal dari temuan awal kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) yang dikerjakan Yayasan MADANI Berkelanjutan bersama Yayasan Lokahita dan dibahas dalam diskusi kelompok terpumpun di Bandung pada pertengahan Oktober 2026 lalu.

Kajian yang sama menemukan hanya 3.775 hektare atau 0,2 persen areal PSN, yang berada di lahan kritis. Sisanya menempati hutan, rawa, savana, dan gambut yang masih menjalankan fungsi ekologisnya. Sebagian lahan bahkan beririsan dengan hutan lindung, Taman Nasional Wasur, kawasan hidrologis gambut, dan key biodiversity area (KBA).

Ambisi bioenergi yang terus naik

Batas kawasan hutan yang telah dan akan terus dibabat untuk area konsesi penanaman kelapa sawit PT Papua Agro Lestari di Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada tahun 2016. (Foto: Mighty Earth / Auriga Nusantara)

Temuan ini muncul ditengah upaya pemerintah mempercepat ambisi bauran bahan bakar nabati (BBN). Pemerintah mewajibkan (mandatori) penyediaan biodiesel B50 berlaku sejak 01 Juli 2026 melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026, dengan masa transisi penyaluran B40 hingga 30 September 2026. Untuk BBN bioetanol, pemerintah menargetkan E5 pada 2026, E10 pada 2027, dan E20 sekitar 2028-2029, dengan kebutuhan lahan tebu yang paling sering disebut sekitar 2 juta hektare. Sekretariat Kabinet menyebut lahan itu tersebar di Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Papua.

Arah kebijakan penyediaan lahan untuk ambisi BBN itu justru saling bertentangan. Pada acara Indonesia Sustainability Forum, di Jakarta, 6 Oktober 2026, Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu menyatakan produksi pangan dan biofuel ke depan akan diarahkan ke lahan terdegradasi. Pada forum yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan target E20 menuntut pembukaan kebun tebu baru.


Sehari kemudian, di acara Investor Daily Summit, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut target E50. Sementara Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyatakan bahan baku B50 hingga B100 akan berasal dari “hutan rusak”, yang ia sebut mencapai 12,7 juta hektare. MADANI Berkelanjutan telah menanggapi pernyataan para pejabat pemerintah itu dalam siaran pers 12 Oktober 2026 dan ulasan soal “hutan rusak”.

Di Merauke, Papua Selatan, rencana itu sudah berjalan di lapangan. Melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 591 Tahun 2025, pemerintah mengubah 486.939 hektare kawasan hutan di Papua Selatan menjadi bukan kawasan hutan untuk kawasan swasembada pangan, energi, dan air. SK Menhut itu digugat masyarakat adat di PTUN Jakarta sejak Mei 2026. Sementara itu, Gubernur Papua Selatan menyebut empat pabrik tebu sedang dibangun dan ditargetkan berproduksi pada 2027.

Menakar batas ekologis Merauke

Garis batas yang memisahkan area konsesi kelapa sawit PT Tunas Sawaerma dengan kawasan hutan yang tersisa di wilayah Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada tahun 2016. (Foto: Mighty Earth / Auriga Nusantara)

Kajian D3TLH ini menjawab satu pertanyaan: seberapa jauh bentang alam Merauke masih mampu menopang ekosistem dan kehidupan masyarakat jika seluruh rencana pangan dan energi direalisasikan. Selama ini dampak pembangunan umumnya dinilai per sektor dan per izin. Belum ada kerangka yang membandingkan kondisi ekologis antar skenario pemanfaatan ruang secara kumulatif.

Kajian menggunakan pendekatan jasa lingkungan hidup (JLH) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Lokahita membangun model tutupan lahan untuk empat titik waktu: 2005 sebagai kondisi awal, 2015 setelah program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), 2025 saat PSN bioetanol dan biodiesel berjalan, serta proyeksi 2035 jika PSN terealisasi penuh. Tiap titik waktu kemudian dinilai dari enam jasa lingkungan: penyedia pangan, penyedia air, pengatur air, pengatur kualitas udara, habitat dan keanekaragaman hayati, serta penyimpanan karbon.

Kajian berlangsung dalam dua fase. Fase pertama (September-Desember 2026) memetakan tutupan lahan, jasa lingkungan, stok karbon, dan irisan PSN dengan kawasan ekosistem esensial. Fase kedua (2027) menilai daya dukung air, alih fungsi lahan pangan lokal, genangan pasang surut, serta membandingkan Merauke dengan wilayah ekstraktif lain di Indonesia Timur. Temuan yang dipaparkan di sini adalah hasil sementara fase pertama dan masih terbatas pada wilayah administrasi Kabupaten Merauke.

Temuan pertama: skala PSN dan izin yang saling tumpang-tindih

Foto udara yang memperlihatkan tumpukan kayu hasil tebangan yang telah disiapkan untuk dibakar di area calon perkebunan kelapa sawit PT Papua Alam Lestari di wilayah Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada tahun 2016. (Foto: Mighty Earth / Auriga Nusantara)

Kajian menganalisis tiga lapis data Indikatif PSN yang paling kuat terkait biofuel dan pangan: konsesi lahan tebu seluas 509.158 hektare (11% wilayah Merauke), izin lahan sawit 1.144.493 hektare (24,7%), serta lahan cadangan pangan dan energi 853.217 hektare (18,4%). Setelah dihitung area tumpang-tindihnya, total arealnya sekitar 1,84 juta hektare dari luas kabupaten sekitar 4,64 juta hektare.

Indikasi izin-izin itu saling berselingkupan. Konsesi lahan tebu dan izin sawit beririsan seluas 273.444 hektare, atau lebih dari separuh konsesi lahan tebu. Lahan cadangan pangan dan energi beririsan 317.290 hektare dengan izin lahan sawit dan 136.113 hektare dengan konsesi lahan tebu. Tumpang-tindih sebesar ini menunjukkan perencanaan ruang PSN belum disusun dalam satu peta yang utuh.

Temuan kedua: Merauke masih bentang hutan dan lahan basah

Seorang mandor PT Papua Agro Lestari (PT PAL) tengah mengarahkan alat berat untuk mengumpulkan dan menumpuk kayu yang akan dibakar (proses stacking) di area konsesi Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Papua pada Juni 2016. Setiap tahunnya, laju kerusakan hutan di Papua terus meningkat demi perluasan lahan perkebunan kelapa sawit. (Foto: Mighty Earth / Auriga Nusantara)

Model tutupan lahan 2025 yang disusun Lokahita dengan algoritma Random Forest pada citra Landsat (akurasi keseluruhan 82,37%, Kappa 0,79) memetakan 21 kelas tutupan lahan. Hasilnya, sekitar 2,39 juta hektare atau 51% wilayah Merauke masih berupa hutan alam. Hutan lahan kering primer saja mencakup 788,5 ribu hektare (16,97% ).

Ekosistem lahan basah hutan rawa, rawa, semak belukar rawa, dan mangrove mencakup sekitar 1,96 juta hektare atau 42% wilayah. Savana dan padang rumput, ciri khas bentang Trans-Fly, mencakup 325,44 ribu hektare. Sementara itu, lahan terbuka hanya 15,19 ribu hektare dan permukiman 62,18 ribu hektare.

Temuan ketiga: Indikasi lokasi PSN tidak diarahkan ke lahan terdegradasi

Lahan kritis dan sangat kritis di Merauke hanya seluas 5.606 hektare. Dari jumlah itu, 3.775 hektare (67%) berada di dalam indikasi areal PSN. Namun luas tersebut hanya 0,2% dari total areal PSN.

Temuan ini sejalan dengan data nasional. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 406 Tahun 2025 mencatat lahan kritis di seluruh Provinsi Papua Selatan hanya 47.014 hektare. Narasi “lahan terdegradasi” tidak bisa menjelaskan ekspansi di Merauke, karena ekspansi itu berada di luar lahan kritis.

Temuan keempat: Indikasi lokasi PSN beririsan dengan kawasan lindung, gambut, dan KBA

Hasil analisis spasial melalui tumpang susun (overlay) antara indikasi lokasi PSN dengan kawasan ekosistem esensial (KEE) dan kawasan penting lainnya, menunjukkan hal berikut sebagai hasil analisis sementara:

Kawasan konservasi dan hutan lindung: 20.716 hektare beririsan dengan indikasi lokasi PSN, terdiri atas hutan lindung 13.927 hektare, Taman Nasional (TN) Wasur 4.133 hektare, suaka margasatwa 1.703 hektare, dan kawasan suaka alam/wisata 954 hektare. Sebagian besar berasal dari izin lahan sawit. TN Wasur merupakan kawasan lahan basah yang diakui dan dilindungi secara internasional di bawah Konvensi Ramsar, dan kawasan konservasi serta hutan lindung tidak dapat dikonversi menjadi perkebunan menurut UU No.41/1999 tentang Kehutanan dan UU No.5/1990 jo. UU No.32/2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE).

  1. Kawasan Hidrologis Gambut (KHG): 85.988 hektare atau 51,2% KHG Merauke beririsan dengan konsesi tebu dan izin sawit. Drainase gambut memicu penurunan muka tanah, emisi berkelanjutan, dan kerawanan kebakaran.

  2. Mangrove: 12.144 hektare atau 4,1% ekosistem mangrove di Merauke beririsan dengan PSN, terutama dari izin lahan sawit. Mangrove melindungi pantai dan menjadi area hidup ikan dan udang.

  3. Key Biodiversity Area (KBA): 70.839 hektare atau 12,2%  KBA Merauke beririsan dengan PSN, dengan konsesi lahan tebu sebagai penyumbang terbesar (63.844 hektare). KBA tidak berstatus hukum, tetapi menjadi rujukan standar perlindungan lingkungan lembaga keuangan internasional, termasuk kriteria habitat kritis International Finance Corporation (IFC) Performance Standard 6.

Temuan kelima: habitat satwa terpotong

Kajian memetakan sebaran indikatif 10 satwa prioritas berdasarkan data IUCN. Indikasi lokasi PSN beririsan dengan 39,4% sebaran mamalia, reptil, dan ikan prioritas, serta 42,2% sebaran burung prioritas. Per spesies, irisan terbesar terjadi pada satwa:

  1. Cenderawasih besar (Paradisaea apoda, dilindungi): 55,3% sebarannya

  2. Kasuari gelambir ganda (Casuarius casuarius, dilindungi): 42,2% sebarannya

  3. Walabi hutan (Thylogale brunii, rentan, dilindungi): 42,4% sebarannya

  4. Kura-kura moncong babi (Carettochelys insculpta, genting, dilindungi): 39,5%

  5. Kuol perunggu (Dasyurus spartacus, hampir terancam, endemik Trans-Fly): 29,7%

Kasuari adalah pemencar biji buah besar yang menentukan regenerasi hutan. Sedimentasi sungai akibat pembukaan lahan juga mengancam habitat bertelur kura-kura moncong babi. Karena sebaran IUCN menggambarkan potensi keberadaan, angka ini bersifat indikatif dan akan diperhalus dengan data lapangan.

Temuan keenam: 567 juta ton karbon tersimpan di atas permukaan tanah

Batas kawasan hutan yang telah dan akan dibuka untuk area konsesi perkebunan kelapa sawit PT Papua Agro Lestari pada Juni 2016. (Foto: Mighty Earth / Auriga Nusantara)

Berdasarkan pemodelan data tutupan lahan 2025, stok karbon dalam biomassa atas permukaan tanah di wilayah kajian Merauke diperkirakan mencapai 567,24 juta ton karbon. Sekitar 86,36% di antaranya tersimpan pada kategori hutan alam, dengan hutan lahan kering primer menyumbang 263,47 juta ton dan hutan rawa sekunder 40,39 juta ton. Perhitungan ini masih merupakan estimasi awal yang terbatas pada biomassa atas permukaan, belum mencakup biomassa bawah permukaan tanah maupun karbon organik tanah, termasuk gambut. Oleh karena itu, potensi emisi akibat konversi tutupan lahan pada masing-masing skenario PSN masih memerlukan perhitungan lebih lanjut dan akan disajikan dalam laporan akhir fase pertama.

Hasil pemodelan jasa lingkungan juga menunjukkan adanya wilayah dengan potensi tinggi hingga sangat tinggi untuk jasa pengatur kualitas udara, penyedia pangan, dan keanekaragaman hayati, serta potensi tinggi untuk jasa pengatur tata air. Penilaian ini menggambarkan potensi jasa lingkungan berdasarkan karakteristik ekosistem dan penutup lahan, bukan pengukuran langsung pemanfaatan jasa lingkungan oleh masyarakat.

“Ini masih temuan awal, tetapi polanya sudah terbaca. Areal PSN di Merauke berada di bentang alam yang berupa hutan, rawa, savana, dan gambut, bukan di lahan yang sudah rusak. Tahap berikutnya kami memodelkan skenario tahun 2035 untuk menghitung berapa jasa lingkungan dan karbon yang hilang jika seluruh rencana itu terealisasi,” ujar Dr. Akhmad Riqqi, Pakar Geospasial dan Ekologi Yayasan Lokahita.

Menuju COP31: solusi iklim skala besar, risiko skala besar

Konferensi Perubahan Iklim ke-31 PBB (COP31) akan berlangsung di Antalya, Turki, pada 9-20 November 2026. Turki menjadi tuan rumah dan memimpin agenda aksi, sementara Australia memimpin perundingan. Salah satu agenda yang dinanti adalah tindak lanjut peta jalan COP30 untuk transisi dari energi fosil dan penghentian deforestasi.

Indonesia datang ke Antalya dengan narasi Delivering Climate Solutions at Scale. Delegasi Indonesia yang dipimpin Hashim Djojohadikusumo akan menawarkan pengembangan pasar karbon dan rehabilitasi 12,3 juta hektare hutan untuk menarik dukungan internasional. Sedangkan Paviliun Indonesia mengangkat transisi energi bersih dan solusi berbasis alam sebagai dua dari lima topik utamanya.

Di sinilah persoalannya. Angka luas lahan yang dibawa ke Antalya untuk rehabilitasi hampir sama dengan angka “hutan rusak” yang sebulan sebelumnya ditawarkan kepada investor sebagai sumber bahan baku biofuel. Di Merauke, biofuel tidak dikembangkan di lahan rusak, melainkan di bentang hutan, gambut, dan savana yang menyimpan ratusan juta ton karbon. Jika transisi energi dibayar dengan deforestasi, emisi karbon tidak berkurang. Emisi hanya berpindah dari knalpot ke hutan.

“Pemerintah akan membawa narasi solusi iklim skala besar ke Antalya. Temuan awal kajian kami di Merauke menunjukkan skala itu juga berlaku untuk risikonya: hampir 40 persen wilayah satu kabupaten dialokasikan untuk pangan dan energi tanpa kajian daya dukung yang terbuka. Transisi energi yang dibangun di atas hilangnya hutan, gambut, dan ruang hidup masyarakat adat tidak bisa disebut solusi iklim,” ujar Giorgio Budi Indrarto, Badan Pengurus Yayasan MADANI Berkelanjutan.

MADANI Berkelanjutan akan hadir di COP31 sebagai organisasi pengamat dan membawa temuan awal ini ke forum-forum di Antalya. Pesannya sederhana: setiap target bauran biofuel harus diuji terlebih dahulu terhadap daya dukung lingkungan sebelum diterjemahkan menjadi target luas lahan.

Desakan MADANI Berkelanjutan

Berdasarkan temuan awal ini, MADANI Berkelanjutan mendesak pemerintah untuk:

  1. Menghentikan pembukaan lahan baru di seluruh areal PSN Merauke sampai kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang terbuka dan partisipatif selesai dilakukan.


  2. Mengeluarkan kawasan konservasi, hutan lindung, kawasan hidrologis gambut (KHG), mangrove, dan key biodiversity area (KBA) dari areal PSN, termasuk izin lahan sawit dan konsesi lahan tebu yang sudah terbit.


  3. Menjadikan kajian D3TLH sebagai syarat sebelum target bauran B50, E20, dan seterusnya diterjemahkan menjadi target luas lahan di tingkat nasional maupun daerah.


  4. Tidak menggunakan narasi “lahan terdegradasi” untuk membenarkan ekspansi di Merauke, karena data menunjukkan ekspansi tersebut berlangsung di kawasan bentang alam yang masih berfungsi.


  5. Membuka data spasial PSN, izin, dan tumpang-tindihnya pada skala yang dapat diperiksa di lapangan, serta melibatkan masyarakat adat Malind dan komunitas lokal dalam penentuan ruang kelola.


  6. Memastikan klaim solusi iklim yang dibawa ke COP31 tidak bertumpu pada program biofuel yang berisiko memicu deforestasi dan pengeringan gambut.

Temuan awal ini, termasuk dinamika tutupan lahan 2005-2025, akan dipaparkan lebih rinci dalam media briefing MADANI Berkelanjutan dan Yayasan Lokahita pada bulan November 2026.

Related to read