Penegasan kembali komitmen pendanaan Indonesia sebesar USD 1 miliar untuk Tropical Forests Forever Facility (TFFF) dalam forum Leaders' Summit Event on Forests pada Konferensi Perubahan Iklim ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, pada Rabu (11/11/2026) menandai babak penting diplomasi iklim tanah air.
Komitmen yang setara dengan lebih dari Rp16 triliun tersebut pertama kali dinyatakan oleh pemerintah Indonesia pada konferensi COP30 tahun 2025 di Belém, Brasil, dan terus digaungkan dalam berbagai forum internasional sebagai bukti kepemimpinan global Indonesia dalam pelestarian hutan tropis.
Langkah ini memposisikan Indonesia sejajar dengan Brasil sebagai negara sponsor utama yang berupaya menggalang dana abadi global demi menyelamatkan ekosistem hutan dunia.
Paradoks Domestik: Tekanan Deforestasi di Balik Proyek Strategis Nasional
Namun, di balik gemuruh tepuk tangan panggung diplomasi internasional di Turki dan Brasil, tersimpan sebuah paradoks tajam yang tidak bisa diabaikan oleh publik di dalam negeri.

Foto udara batas kawasan hutan yang telah dan akan terus dibuka untuk area konsesi penanaman kelapa sawit PT Papua Agro Lestari di Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada tahun 2016. Foto: Mighty Earth / Auriga Nusantara
Realitas kondisi hutan di lapangan menunjukkan wajah yang bertolak belakang dengan narasi penyelamatan iklim yang dibawa ke meja perundingan global. Di saat pemerintah menjanjikan kucuran dana triliunan rupiah untuk perlindungan hutan dunia, laju deforestasi di Indonesia justru dibayangi ancaman serius akibat ekspansi pembangunan skala besar.
Berbagai data pemantauan hutan alam dalam beberapa tahun terakhir mengindikasikan bahwa tekanan terhadap tutupan hutan tidak lagi sekadar didominasi oleh ekspansi perkebunan monokultur tradisional, melainkan bergeser pada proyek-proyek yang dilegitimasi atas nama pembangunan nasional.
Pengembangan kawasan lumbung pangan skala luas (food estate), pembangunan infrastruktur konektivitas, serta pembukaan lahan untuk proyek transisi energi dan hilirisasi tambang dalam kerangka Program Strategis Nasional (PSN) telah menggerus jutaan hektare ekosistem hutan alam dan lahan gambut yang kaya karbon.
Ironisnya, kebijakan tata ruang dan perizinan sering kali dilonggarkan demi mempercepat realisasi proyek-proyek tersebut, sehingga menciptakan kontradiksi nyata antara janji konservasi di luar negeri dan praktik ekstraktif di dalam negeri.
Dari data analisa spasial MADANI Berkelanjutan berdasarkan peta tahun 2024, ada 37,3 juta hektare hutan alam di luar Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB), dimana sebanyak 8,17 juta ha hutan tersebut merupakan hutan alam primer. Sedangkan luas hutan alam di pada proyek strategis nasional (PSN) untuk cadangan pangan dan energi seluas 8,78 juta ha.
Ironi Pembiayaan Iklim: Ketika Negara Pemilik Hutan Menjadi Donor
Kondisi ini melahirkan sebuah ironi yang mengundang pertanyaan mendasar mengenai keadilan iklim dan prioritas anggaran negara. Secara historis maupun ekonomis, Indonesia adalah negara berkembang pemilik hamparan hutan tropis terbesar ketiga di dunia yang memikul beban ekologis berat untuk menjaga stabilitas iklim global.
Dalam arsitektur negosiasi iklim internasional, negara berkembang pemilik hutan tropis seharusnya berada pada posisi yang layak menerima dukungan pendanaan, transfer teknologi, dan kompensasi dari negara-negara maju yang memiliki tanggung jawab historis atas emisi karbon global.
Pertanyaan kritis yang kemudian muncul ke permukaan adalah mengapa Indonesia justru menempatkan diri sebagai penyumbang dana hingga USD 1 miliar ke dalam skema TFFF?
Di tengah keterbatasan ruang fiskal negara, kebutuhan mendesak untuk pembiayaan adaptasi iklim masyarakat pesisir, serta minimnya anggaran operasional pengelolaan kawasan konservasi dan percepatan pengakuan hutan adat di dalam negeri, menggelontorkan modal sebesar USD 1 miliar ke instrumen keuangan global terasa janggal.
Walaupun pemerintah berargumen bahwa dana tersebut merupakan bentuk investasi pada dana abadi (endowment fund) yang pokoknya tidak hilang dan akan menghasilkan imbal hasil, tetap saja ada biaya peluang (opportunity cost) yang sangat besar ketika dana publik sebesar itu tertahan di pasar keuangan internasional alih-alih langsung membiayai perlindungan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat di tingkat tapak.
Prasyarat Mutlak: Penyelarasan Arah Pembangunan dengan Perlindungan Ekosistem

Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, yang juga Ketua Delegasi RI di COP31 Turki (tengah berdiri) dalam pertemuan bilateral Indonesia–Norwegia di Paviliun Indonesia, pada rangkaian Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026). Foto : MADANI Berkelanjutan
Untuk keluar dari jebakan paradoks ini, Indonesia mutlak perlu memastikan bahwa seluruh kebijakan pembangunan nasional selaras dengan upaya perlindungan hutan. Diplomasi iklim yang ambisius tidak akan pernah bermakna jika tidak dibarengi dengan koreksi kebijakan di tingkat domestik.
Pemerintah harus menjadikan perlindungan seluruh ekosistem hutan alam yang tersisa—baik yang berada di dalam kawasan konservasi, hutan lindung, maupun hutan alam di area penggunaan lain (APL)—sebagai fondasi utama pembangunan. Moratorium permanen terhadap pembukaan hutan alam dan lahan gambut, peninjauan ulang proyek-proyek PSN yang terbukti merusak ekosistem esensial, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan kehutanan merupakan prasyarat mutlak.
Tanpa pembenahan tata kelola domestik yang radikal, manfaat pendanaan dari TFFF mustahil dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.
Membedah Mekanisme Blended Finance dan Risiko Penalti Kinerja TFFF
Urgensi pembenahan kebijakan domestik tersebut menjadi semakin krusial apabila kita membedah secara saksama desain dan mekanisme kerja TFFF itu sendiri. TFFF bukanlah skema hibah cuma-cuma yang cair tanpa syarat, melainkan instrumen pendanaan iklim berbasis kinerja yang sangat ketat. Melalui mekanisme pembiayaan campuran (blended finance), modal awal dari negara sponsor seperti Indonesia dan Brasil ditargetkan mengungkit investasi swasta hingga mencapai total USD 125 miliar yang ditempatkan pada portofolio obligasi global.
Imbal hasil dari investasi inilah yang kemudian dibagikan kepada negara-negara pemilik hutan tropis sekitar USD 4 per hektare per tahun, berdasarkan keberhasilan mereka mempertahankan tutupan hutan berdiri yang dipantau secara transparan melalui teknologi satelit.

Garis batas yang memisahkan area konsesi kelapa sawit PT Tunas Sawaerma dengan kawasan hutan yang tersisa di wilayah Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada tahun 2016. (Foto: Mighty Earth / Auriga Nusantara)
Dalam skema TFFF, keberhasilan sebuah negara diukur dari kemampuannya menjaga laju deforestasi tahunan tetap berada di bawah ambang batas 0,5 persen, bahkan mendorong perluasan kembali wilayah hutan tropis melalui restorasi. Apabila sebuah negara gagal mengendalikan laju deforestasi atau mengalami kebakaran hutan yang luas, sistem TFFF akan memberlakukan pemotongan insentif atau penalti yang sangat berat, yakni antara USD 100 hingga USD 800 untuk setiap hektare hutan yang hilang atau terdegradasi.
Artinya, jika proyek-proyek PSN berbasis lahan di Indonesia terus membabat hutan alam dan melampaui ambang batas deforestasi yang ditetapkan, potensi dana yang seharusnya diterima Indonesia akan tergerus habis oleh penalti. Indonesia justru berisiko menanggung kerugian ganda: kehilangan ekosistem hutannya sendiri sekaligus gagal memetik manfaat finansial dari fasilitas yang ikut didanainya.
Menegaskan Kembali Standing Point Indonesia: Prioritas sebagai Penerima Manfaat
Lantas, bagaimana sebaiknya posisi strategis (standing point) Indonesia dalam skema pendanaan TFFF ini? Apakah Indonesia lebih tepat berperan sebagai pemberi dana atau sebagai penerima dana?
Jawabannya tegas: Indonesia harus memprioritaskan posisinya sebagai negara penerima manfaat sekaligus pengawal keadilan tata kelola, bukan sekadar tampil gagah sebagai penyandang dana.
Sebagai pemilik sekitar 90,18 juta hektare tutupan hutan tropis yang tersisa pada tahun 2024, kontribusi terbesar dan paling tak ternilai dari Indonesia bagi dunia bukanlah uang tunai sebesar USD 1 miliar, melainkan jasa ekosistem dari hutan tropis yang tetap berdiri tegak. Oleh karena itu, dalam implementasi TFFF, Indonesia harus menuntut agar posisi kontribusi finansialnya tidak mengaburkan haknya sebagai negara berkembang penerima manfaat penuh.
Lebih jauh lagi, pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa setiap dolar yang diterima dari TFFF benar-benar mengalir untuk memperkuat perlindungan hutan alam yang tersisa dan menjamin tersalurnya alokasi wajib minimal 20 persen secara langsung kepada Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal tanpa terjebak rantai birokrasi yang rumit.
Pada akhirnya, komitmen USD 1 miliar di panggung COP30 Brasil hingga COP31 Turki akan diuji bukan oleh seberapa besar angka yang dijanjikan, melainkan oleh seberapa hijau tutupan hutan Indonesia saat dipantau oleh satelit dunia.
Tanpa keberanian menghentikan deforestasi yang dilegalkan oleh proyek-proyek pembangunan nasional, partisipasi Indonesia dalam TFFF hanya akan menjadi etalase diplomasi yang mahal, sementara hutan tropis kita terus menyusut dalam senyap.



