Month: October 2020

Lingkungan pada hakikatnya dimaknai sebagai keanekaragaman segala jenis sumber  daya yang dibutuhkan dalam perencanaan kehidupan yang berkelanjutan. Lingkungan dalam hal ini bukan hanya berbicara mengenai sumber daya yang dibutuhkan secara fisiologis tetapi  mengarah pada sebuah perbuatan untuk membentuk dan merencanakan konsepsi dan rencana kehidupan. Ironisnya hakikat lingkungan dalam kenyataannya menggambarkan kondisi hutan  dataran rendah dan hutan mangrove yang memprihatinkan. Jika ditinjau kembali pada  peranannya, ekosistem mangrove memiliki fungsi yang vital sebagai pelindung pantai dari abrasi  yang diakibatkan oleh gelombang pasang air laut, selain itu ekosistem mangrove memiliki  manfaat secara tidak langsung dan manfaat secara langsung. Hutan mangrove sebagai non economic value memberikan kontribusi sebagai berikut; a) menangkap endapan dan  membersihkan kandungan zat kimia dari air yang datang dari daratan dan mengalir ke laut, b)  memberikan zat makanan dan menjadi daerah nursery bagi ikan dan hewan invertebrata yang  berada di sekitarnya. Namun hal ini tidak selaras dengan orientasi dan praktik dalam menjaga  kelestarian mangrove di Indonesia. 

Bappenas (1993) menjelaskan bahwa hutan mangrove di Indonesia mulai lenyap sekitar  satu juta ha antara tahun 1969-1980. Konversi hutan mangrove di Provinsi Jawa Timur banyak  digunakan sebagai kawasan berbasis komersial. Keadaan tersebut menjadi memicu kerusakan  hutan mangrove di Jawa Timur sebesar 40 persen. Wilayah pantai timur Kota Surabaya  (Parmubaya) merupakan salah satu wilayah yang terindikasi mengalami kerusakan. 

Kawasan  mangrove di wilayah Parmubaya telah banyak diubah menjadi kawasan real estate, budidaya  ikan payau pada kawasan wilayah pesisir Surabaya Timur, kawasan industri pada wilayah Surabaya Utara. Fenomena ini memicu turunnya kualitas lingkungan pesisir sehingga berdampak pada terganggunya ekosistem dan lebih dari 50 persen kawasan tidak berfungsi dengan optimal.  

BACA JUGA: Memberi Ruang Praktik Ekonomi Prokonservasi

Eksploitasi dan konversi ekosistem hutan mangrove yang terus terjadi di wilayah  Kecamatan Sukolilo dan Gununganyar Kota Surabaya merupakan salah satu kondisi menurunnya luasnya ekosistem mangrove. Permasalahan ini dipicu oleh disorientasi tujuan tata kelola wilayah  mangrove yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya sehingga dapat mengancam  keberlanjutan hutan mangrove itu sendiri. Konsep pengembangan konversi mangrove Wonorejo  menjadi ekowisata mangrove tidak sesuai dengan orientasi ramah lingkungan. 

Ekowisata  mangrove yang dikembangkan sebaliknya merusak mangrove di kawasan tersebut. Hal ini  disebabkan oleh beberapa faktor antara lain; (a) penebangan banyak dilakukan pada jenis  mangrove Sonneratia Alba, Avicennia Alba, dan Rhizopora Apiculata. Ketiga jenis tanaman ini  mempunyai akar yang kuat dan tahan terhadap terjangan air laut. (b) minimnya kontrol  penanaman mangrove pada kawasan ekowisata, (c) sarana dan prasarana yang dikembangkan  seperti suara mesin perahu yang dikembangkan untuk wisatawan mengganggu habitat burung pemakan serangga di pantai timur Surabaya (Parmubaya), (d) desain pengembangan ekowisata yang tidak berpihak pada petani lokal. Fenomena yang terjadi menjelaskan bahwa adanya  tumpang tindih antara arah kebijakan pelestarian ekosistem mangrove dengan tujuan tertentu dari  kepentingan kelompok dalam sistem politik.  

Upaya pengembangan ekowisata seakan menjadi bentuk tindakan pemusnahan ekosistem  mangrove di kawasan Surabaya Utara. Hal ini menyebabkan dampak negatif bukan hanya pada  ekosistem mangrove namun juga berimbas pada rusaknya ekosistem lainnya yang bergantung  pada keberadaan mangrove, seperti ekosistem ikan dan udang yang menjadikan mangrove  sebagai tempat reproduksi, ekosistem burung baik itu burung asli Indonesia maupun burung – burung dari luar negeri yang bermigrasi pada pohon mangrove. Sedangkan permasalahan lainnya  yang akan timbul meluasnya tindakan ilegal masyarakat yang menjadikan kawasan tambak ikan  dan udang. Fakta yang terjadi kemerosotan ekosistem mangrove di kawasan pantai timur Surabaya ini mengindikasikan kegagalan tata ekonomi dalam mewujudkan pembangunan sumber  daya yang berkelanjutan.  

Ekosistem mangrove memiliki dwi fungsi dalam pembangunan wilayah pesisir  berkelanjutan yaitu fungsi ekologi dan fungsi ekonomi. Mangrove secara ekologi berperan sebagai tempat perkembangbiakan biota akuatik dan berfungsi sebagai sabuk hijau kawasan  pesisir. Keberadaan ekosistem mangrove berperan besar dalam meminimalisir dampak abrasi dan menjaga kelestarian lingkungan. Sedangkan ditinjau dari aspek ekonomi, serangkaian produk  turunan dari mangrove dapat dihasilkan antara lain; (1) produk olahan: makanan, minuman, obat  – obatan dan bahan pewarna pakaian. (2) Kawasan sentra budidaya biotik akuatik, sehingga dapat mendorong roda-roda perekonomian kawasan pesisir. Pembangunan wilayah pesisir harus  mengintegrasikan keberlanjutan fungsi ekologi dan fungsi ekonomi. Blue economy merupakan  model ekonomi strategis yang dapat diimplementasikan pada kawasan wilayah pesisir. 

Konsep  blue economy berorientasi pada empat prinsip yaitu; (a) kekuatan dan potensi dari wilayah  Wonorejo tersebut. (b) Nilai tambah ekosistem mangrove yang dapat menunjang pembangunan  wilayah pesisir. Kebijakan pemerintah kota di wilayah pesisir harus dipadukan dengan kondisi  wilayah pesisir tersebut. Sehingga industri yang dikembangkan pada kawasan konservasi  mangrove berbasis pada perikanan, perairan dan produk olahan mangrove di wilayah Wonorejo.  (c) Pemberdayaan berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat secara mikro. Masyarakat  dalam hal ini bertindak sebagai subyek pembangunan. Perlunya penguatan kapasitas,  pengetahuan dan keterampilan rumah tangga masyarakat pesisir dalam penguasaan faktor – faktor produksi dalam lahan perikanan dan kehutanan. Oleh sebab itu, penguatan ekonomi rakyat  harus mampu menyentuh penguatan atas faktor – faktor produksi. (d) Prinsip berkelanjutan,  konsep pembangunan kawasan wilayah pesisir pantai Timur Surabaya harus mengintegrasikan komponen ekonomi, ekologi dan sosial secara adil. Sehingga terjaminnya pertumbuhan ekonomi,  kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.  

BACA JUGA: Memperkuat Perhutanan Sosial dengan Kehati dan Kembali Ke Kearifan Tradisional

Model blue economy dalam pembangunan wilayah pesisir dapat diaktulisasi melalui  pendekatan Triple Co. Triple co mengarah pada tiga prinsip utama yaitu co-ownership di mana wilayah pesisir dan kawasan mangrove merupakan wilayah yang dimiliki bersama oleh  masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Hal ini menjelaskan bahwa kawasan ekosistem  mangrove dan wilayah pesisir merupakan tanggung jawab bersama. Pengembangan kawasan  strategis wilayah pesisir harus melibatkan peran aktif masyarakat pesisir, karena tanpa dukungan  masyarakat lokal bukan hanya aktualisasi pembangunan yang gagal, namun juga memicu konflik  yang berkepanjangan. Co-determination, adanya keterlibatan stakeholder dalam proses  perencanaan pembangunan wilayah pesisir. 

Masyarakat pesisir harus bertindak sebagai subyek  pembangunan wilayah pesisir pantai timur Surabaya, sehingga akan memperkuat jaringan dan  daya dukung dalam memelihara kualitas lingkungan pesisir. Co–responsibility, pengelolaan  ekosistem mangrove bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga masyarakat  pesisir. Pemerintah pusat, daerah, dunia usaha dan masyarakat pesisir harus secara terpadu  merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pada  kawasan ekosistem mangrove. 

Oleh: Ayu Dwidyah Rini

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Trilogi

Di tengah krisis multidimensi yakni krisis kesehatan yang disebabkan oleh penyebaran coronavirus disease (covid-19), kemudian dampaknya terhadap ekonomi yang menyebabkan krisis berujung resesi, dan krisis lingkungan salah satunya krisis iklim yang begitu mengkhawatirkan, membuat peran milenial sebagai kelompok masyarakat yang dianggap sang pembawa perubahan menjadi keniscayaan.

Pasalnya, banyak yang percaya bahwa kaum milenial adalah sekumpulan anak muda yang kaya akan gagasan, berpikir out of the box, dan identik dengan inovasi pembawa perubahan. Oleh karena itu, lompatan untuk melawan krisis multidimensi ini tidak akan berjalan lancar tanpa peran sentral dari milenial. 

Bukan kaleng-kaleng, anggapan bahwa milenial memiliki kemampuan untuk membawa perubahan telah diakui dunia, karena pada kenyataannya milenial benar-benar telah membawa disrupsi besar pada peradaban dunia saat ini. Disrupsi yang paling signifikan dari kontribusi milenial terhadap perekonomian dunia, tidak lain adalah pemanfaatan teknologi khususnya teknologi finansial atau financial technology (Fintech). 

Terkait dengan hal itu, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) merilis riset tentang kontribusi fintech peer to peer lending terhadap ekonomi Indonesia. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa fintech peer to peer lending alias pinjaman online telah berkontribusi sebesar Rp 60 triliun pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Fintech di Indonesia

Secara umum, fintech yang digarap perusahaan rintisan atau startup begitu akrab dengan masyarakat bahkan seolah tak terpisahkan. Apapun startupnya, baik startup dari perusahaan dengan produk jasa layanan peminjaman (lending) secara peer to peer atau pemimjaman online, fintech pembiayaan (crowdfunding), perencanaan keuangan (personal finance), proses jual beli saham, dan startup jasa pembayaran, semuanya begitu bermanfaat dalam aktivitas sehari-hari. Dapat dikatakan pula bahwa hampir tidak ada sektor krusial saat ini yang tidak tersentuh dengan fintech.

BACA JUGA: Hutan dan Milenial

Misalnya, jika ingin bepergian dalam jarak dekat maupun jauh, anda bisa bisa langsung menghubungi penyedia jasa transportasi online seperti Go-Jek, Grab, Maxim, dan banyak lainnya. Sementara, jika ingin berpergian menggunakan moda transportasi antar kota atau ingin pergi menghilangkan penat (berwisata), perusahaan rintisan seperti Traveloka, Tiket.com, PegiPegi, serta platform lainnya, siap memanjakan anda dengan kemudahan dan tentunya harga yang kompetitif. Kemudian, fintech jasa pembayaran seperti OVO, DANA, LinkAja, juga Go-Pay, Shopeepay, dan bermacam-macam brand lainnya, juga begitu giat memberikan promosi agar transaksi non-tunai semakin diminati. 

Tidak habis sampai di situ, jika anda adalah seorang maniac belanja, maka alternatif belanja online melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan berbagai platform lainnya dapat dikatakan sebagai pilihan terbaik selama pandemi covid-19 berlangsung. 

Fintech dan Lingkungan

Pengaruh besar fintech saat ini dapat dikatakan sebagai bukti nyatanya bahwa ekonomi milenial (milennialnomic) benar-benar dapat diandalkan. Namun, banyak pihak mulai bertanya-tanya terkait dengan kontribusi milenial dalam pembangunan berkelanjutan maupun pembangunan ekonomi tanpa merusak lingkungan.

Terkait dengan hal tersebut, fakta mengejutkan pun mengapung ke permukaan, hasil studi dari Pusat Penelitian Oseanografi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebut bahwa aktivitas di rumah selama pandemi, membuat peningkatan penggunaan plastik sekali pakai akibat aktivitas berbelanja online meroket. 

Dalam penelitian yang berjudul ‘Dampak PSBB dan WFH Terhadap Sampah Plastik di Kawasan Jabodetabek’, terungkap bahwa masyarakat yang biasanya belanja online 1 sampai 5 kali dalam sebulan, meningkatkan menjadi 1 sampai 10 kali dalam sebulan selama anjuran beraktivitas di rumah. Kemudian, 96 persen paket yang dikirimkan oleh penjual kepada konsumen selalu dibungkus dengan plastik yang tebal bahkan ditambah dengan bubble wrap sebagai pelindung tambahan. Di kawasan Jabodetabek sendiri, jumlah sampah plastik dari bungkus paket hasil belanja online masyarakat jauh mengungguli jumlah sampah plastik dari kemasan.

Karena begitu tidak terkendali, belanja online malah memiliki dampak lingkungan yang cukup signifikan. Padahal, jika dapat dielaborasi dengan baik bersama milenial maka peluang untuk menciptakan ekonomi tanpa merusak lingkungan, terbuka begitu lebar. 

Pemahaman Ekologis

Tidak dapat dimungkiri, kontribusi milenial dalam pembangunan berkelanjutan atau pembangunan yang lebih ramah lingkungan atau juga pembangunan yang tidak memberikan kerusakan terhadap lingkungan, masih terbilang sangat minim. Padahal, pengetahuan milenial terkait dengan kondisi lingkungan, seperti halnya krisis iklim, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), energi terbarukan, dan banyak lainnya, terbilang sangat baik. 

Dalam laporan survei yang dirilis Yayasan Indonesia Cerah dan Change.org Indonesia tentang krisis iklim di mata anak muda, menyebut bahwa 90 persen anak muda (responden) khawatir atau sangat khawatir tentang dampak krisis iklim, dan tidak ada satupun (0 persen) anak muda yang menyangkal dampak dari krisis iklim tersebut. Kekhawatiran teratas meliputi krisis air, krisis pangan, dan pandemi lainnya. 

BACA JUGA: Pembangunan Berkelanjutan

Kemudian, disebutkan juga bahwa hampir setengah responden melihat deforestasi dan karhutla sebagai sumber terbesar emisi gas rumah kaca (GRK), sepertiga responden menyebut asap kendaraan bermotor dan pabrik, dan seperlima dari responden menyebut pembangkit listrik berbahan bakar fosil sebagai penghasil GRK. 

Mendorong Ekonomi Milenial Ekologis

Pengetahuan yang memadai tentang dampak lingkungan seharusnya dapat menjadi pedoman bagi milenial untuk mendorong terwujudnya ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan berbagai gaya ala milenial itu sendiri.

Menurut hemat saya, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan milenial untuk mewujudkan pembangunan ekonomi tanpa merusak lingkungan ala milenial itu sendiri. Pertama, menciptakan tren lifestyle yang ramah lingkungan. Sebuah kenyataan bahwa milenial selalu terdepan dalam hal menciptakan tren bagi masyarakat. Dalam hal ini, milenial harus menjadi trendsetter gaya hidup yang ramah lingkungan seperti menggunakan peralatan yang ramah lingkungan atau tidak menggunakan plastik sekali pakai, menciptakan budaya tidak membuang sampah sembarang, menciptakan kebiasaan untuk mengurangi emisi kendaraan bermotor, dan banyak kebiasaan hidup lainnya yang kekinian.

Kedua, memaksimalkan peran media sosial untuk kampanye lingkungan. Milenial yang melek teknologi sangat lihai untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Misalnya, dalam kasus karhutla, milenial dapat memberikan edukasi terkait dengan karhutla kepada publik melalui vlog, infografik, gambar, dan banyak lainnya, agar tercipta kesadaran bahwa merusak lingkungan itu sangat tidak baik. Kemampuan tersebut seharusnya juga digunakan untuk mempromosikan kepada publik bahwa menjaga lingkungan merupakan sebuah keharusan bagi siapa saja. 

Ketiga, mengembangkan startup berbasis lingkungan. Karena sangat unggul dalam pengembangan fintech, milenial dapat merambah bisnis jasa lingkungan dengan memanfaatkan teknologi kekinian. Bisnis tersebut bisa berupa jasa pengelolaan sampah seperti halnya bank sampah, social entrepreneur pengembangan UMKM perhutanan sosial, pariwisata, dan banyak macam bisnis lingkungan lainnya. Tentu semua itu dapat dilakukan karena bisnis jasa lingkungan adalah bisnis masa depan.

Sangat diketahui bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki salah satu bonus demografi terbesar di dunia. Untungnya lagi, sebagian besar akan dipenuhi oleh milenial sangat produktif sebagai pendorong kehidupan yang lebih baik. Tentu untuk mewujudkan berbagai angan-angan yang selama ini dianggap mustahil, peran milenial sebagai garda terdepan perubahan itu sangat dibutuhkan.

 Oleh: Delly Ferdian

Digital Media Specialist di Yayasan Madani Berkelanjutan