Madani

Tentang Kami

PRESIDENTIAL REGULATION ON CARBON ECONOMIC VALUE MUST PROTECT THE CLIMATE, FORESTS, AND IMPROVE COMMUNITIES’ ECONOMIES

PRESIDENTIAL REGULATION ON CARBON ECONOMIC VALUE MUST PROTECT THE CLIMATE, FORESTS, AND IMPROVE COMMUNITIES’ ECONOMIES

Pemerintah pada 29 Oktober 2021 telah mengesahkan Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Upaya ini perlu untuk diapresiasi karena berperan penting dalam pencapaian komitmen iklim dan merupakan payung hukum untuk mencapai target penurunan emisi. 

Perpres 98/2021 ini menekankan bahwa Nilai Ekonomi Karbon (NEK) merupakan langkah untuk mendukung perlindungan masyarakat dari bencana iklim. Kami berharap Perpres NEK ini mampu berkontribusi melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan, termasuk iklim, hutan, sekaligus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat secara menyeluruh, serta dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat adat dan lokal terutama yang menjaga hutan,” kata Nadia Hadad, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, saat memberikan sambutan pada Talkshow Antara Masyarakat Penjaga Hutan dan Nilai Ekonomi Karbon yang diselenggarakan pada 6 April 2022. 

Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad saat menyampaikan kata sambutan pada Talkshow Antara Masyarakat Penjaga Hutan dan Nilai Ekonomi Karbon yang diselenggarakan pada 6 April 2022.

Hadir menjadi narasumber dalam Talkshow ini antara lain Agus Rusly, S.Pi., M.Si. (Kepala Subdit Dukungan Sumberdaya Perubahan Iklim, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK), Dr. Joko Tri Haryanto (Analis Kebijakan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan), Paul Butarbutar (Direktur Eksekutif METI/Co-founder IRID), dan Emmy Primadona (Koordinator Program Iklim, KKI-Warsi).

Apalagi hampir 40 ribu desa berada di sekitar atau tepi kawasan hutan (47%), sementara di dalam kawasan hutan hampir 4%. Harus diakui bahwa mereka dapat berperan penting dalam menjaga komitmen iklim Indonesia. Masyarakat ini harus dilibatkan secara aktif dan tidak hanya dijadikan elemen penerima manfaat saja, tetapi menjadi subjek,” tambah Nadia Hadad.

Emmy Primadona, Koordinator Program Iklim, KKI-Warsi, menambahkan bahwa banyak contoh baik di lapangan yang membuktikan bahwa Perhutanan Sosial terbukti mampu mereduksi emisi karbon melalui pengurangan laju deforestasi hutan. Contohnya seperti di Lanskap Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur (Bujang Raba), di wilayah Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Pendanaan yang mereka dapatkan dari karbon mencapai Rp 1 miliar. Dari hasil kesepakatan pemuka dan masyarakat desa, dana tersebut dibelikan sembako dan dibagikan merata kepada 1.259 kepala keluarga yang terlibat dalam pengelolaan Hutan Lindung Bujang Raba. “NEK menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan dukungan pendanaan untuk digunakan membiayai kegiatan menjaga hutan sekaligus kegiatan sosial seperti beasiswa, panti jompo, patroli hutan, dan sebagainya,” kata Emmy Primadona. 

Lebih lengkap materi narasumber dalam Talkshow Antara Masyarakat Penjaga Hutan dan Nilai Ekonomi Karbon dapat diunduh di dalam lampiran berikut. 

Related Article

FINANCIAL LITERACY: GREEN BANKING OR GREENWASHING?

FINANCIAL LITERACY: GREEN BANKING OR GREENWASHING?

Krisis iklim telah menjadi isu global. Hampir semua pihak tidak ada yang menyangkal bahwa krisis iklim telah banyak menimbulkan bencana ekologi. Bencana ekologi akibat krisis iklim ini sudah mengganggu pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Tak heran bila sektor bisnis mulai mencitrakan dirinya sebagai bagian dari pihak yang mendorong pengurangan gas rumah kaca (GRK), penyebab krisis iklim.

Salah satu sektor bisnis yang mengidentikan perusahaannya berperan mendorong penurunan GRK itu adalah perbankan. Saat ini di dunia perbankan muncul istilah green banking. green banking adalah upaya perbankan untuk menjaga lingkungan hidup melalui penyaluran kredit atau kegiatan operasionalnya. Bank memang tidak secara langsung terkait dengan kegiatan perusakan alam, seperti perkebunan, pertambangan atau industri lainnya. Namun perbankan tidak lantas dapat dilepaskan dari persoalan meningkatnya kerusakan alam. Kebijakan bank dalam memberikan pinjaman atau pembiayaan dapat menjadi pemicu bagi kegiatan-kegiatan yang berdampak pada lingkungan.

Terkait dengan itulah, bank yang mengidentikan dirinya dengan green banking harus hati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Apakah kreditnya disalurkan ke industri yang ramah ligkungan atau justru industri yang merusak alam?

Hampir kita semua menjadi nasabah perbankan. Namun, hampir kita semua tidak tahu kemana uang kita di bank digunakan.  Pertanyaan berikutnya adalah darimana kita bisa memperoleh informasi sebuah bank masuk dalam kategori green banking?

Bila bank, tempat kita menyimpan uang, sudah terdaftar di bursa saham, kita akan lebih mudah mendapatkan informasi terkait dengan kemana saja uang kita dipinjamkan. Apakah uang kita dipinjamkan ke industri yang ramah lingkungan hidup atau sebaliknya mengancam keberlanjutan lingkungan hidup.

Pertama, kita bisa mendapatkan informasi di Annual Report Bank (AR). Annual Report (AR) adalah ringkasan keuangan dari aktivitas perusahaan dalam periode satu tahun. Di dalam AR juga tercantum analisis manajemen tentang kondisi keuangan saat ini dan rencana masa depan. Siapa pengguna eksternal? Pengguna eksternal adalah seseorang yang tidak mengelola atau bekerja untuk sebuah perusahaan dan mereka hanya memanfaatkan informasi keuangan perusahaan tersebut.

Kedua, kita juga bisa mendapatkan informasi di Sustainability Report Bank atau  Laporan Keberlanjutan.  Sustainability Report Bank merupakan laporan yang berisi informasi kinerja perusahaan pada aspek ekonomi, lingkungan dan sosial yang dilakukan dalam periode satu  tahun. Selain untuk pemegang saham, laporan ini juga ditujukan pada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan yang disampaikan secara transparan.

Penyusunan Sustainability Report Bank biasanya juga bertujuan untuk mengkomunikasikan komitmen perusahaan dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Sustainability Report Bank juga dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan terbuka pada seluruh pemangku kepentingan tentang kegiatan pembangunan berkelanjutan yang telah dilakukan oleh perusahaan.

Biasanya, Sustainability Report dan Annual Report disusun dalam waktu yang bersamaan, meski nantinya disajikan dalam dua laporan yang terpisah. Namun, informasi di Sustainability Report dan Annual Report seringkali berisi klaim sepihak dari pihak bank. Terkait itu kita perlu mencari informasi lain.

Ketiga, kita bisa mencari informasi di Media Massa. Biasanya sebuah bank memiliki tim media relation yang selalu mengupdate informasi ke media. Tak jarang informasi itu terkait dengan dukungan pendanaan bank tersebut ke sebuah proyek pembangunan.

Keempat, bila kebetulan bank kita adalah BUMN, kita juga bisa mencari informasi dengan cara meminta Informasi Publik dengan Payung Hukum UU KIP. Kita bisa mengajukan permohonan informasi tentang kemana uang nasabah dipinjamkan. Misalnya kita bisa bertanya, berapa persen uang nasabah yang dipinjamkan ke proyek energi kotor seperti batubara. Meskipun dalam Pasal 1 UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik), definisi Badan Publik tidak menyebutkan secara eksplisit BUMN/BUMD, tetapi definisi tersebut menyebutkan bahwa badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari APBN/APBD. BUMN/BUMD adalah Badan Publik yang termasuk dalam pengertian ini.

Dalam beberapa kejadian, seringkali informasi yang diterbitkan secara resmi oleh pihak bank berbeda dengan informasi di luar bank tersebut. Sebagai contoh, dalam informasi remsinya di Sustainability Report dan Annual Report, sebuah bank mengklaim mendukung proyek ramah lingkungan hidup, tapi fakta di lapangan justru bank tersebut terlibat dalam pembiayaan proyek yang tidak ramah lingkungan. Jika itu yang terjadi bukan lagi green banking tapi greenwashing.

Greenwashing merupakan bentuk praktik tipuan pemasaran melalui pencitraan palsu. Perusahaan seolah-olah telah menjalankan praktik usaha yang ramah lingkungan. greenwashing ini bisa menyesatkan konsumen. Realita di lapangan tidak seindah kata-kata, mungkin itulah salah satu rangkaian kalimat untuk menggambarkan praktik greenwashing.

Dalam Sustainability Report BNI  di 2020 misalnya, bank tersebut menyatakan memiliki komitmen mengimplementasikan keuangan berkelanjutan, yang salah satunya bertujuan untuk mengurangi emisi GRK. Padahal, dalam laporan Urgewald, sebuah lembaga yang berbasis di Jerman, BNI terbukti sebagai salah satu dari enam bank di Indonesia yang masih memberikan pinjaman ke perusahaan batu bara.

Padahal, batubara adalah salah satu energi fosil yang sangat merusak. Kerusakan yang diakibatkan oleh batubara bukan hanya terkait dengan lingkungan hidup, namun juga kesehatan. Rentang kerusakan alam akibat batubara terbentang dari penambangan hingga pembangunan PLTU. Lauri Myllyvirta, aktivis Greenpeace International mengatakan, penggunaan batubara menyebabkan 60 ribu orang Indonesia meninggal tiap tahun. Donna Lisenby, Koordinator Kampanye batubara Global Waterkeeper Alliance, mengatakan, dari 26 persen bayi lahir di sekitar tambang batubara berpotensi cacat.

Terkait dengan krisis iklim, emisi GRK dari batubara ini mendorong percepatan krisis iklim. Pembakaran batubara menghasilkan lebih banyak karbon dioksida per unit energi yang dihasilkan daripada bahan bakar fosil lainnya. Dibandingkan dengan gas, batubara melepaskan 66% lebih banyak CO2 per unit energi yang dihasilkan. Bukan hanya itu, tambang batubara melepaskan metana ke atmosfer. Metana dua puluh kali lebih kuat daripada karbon dioksida sebagai GRK, penyebab krisis iklim

Terkait dengan itulah, tak heran komunitas fossil free kampus di Indonesia, yang dimotori fossil free UI dan UGM, membuat petisi di https://www.change.org/GaPakeNanti. Dalam petisi itu, anak-anak muda kampus  mendesak BNI segera menghentikan pendanaan ke energi batu bara. Petisi itu dilatarbelakangi oleh janji bank BUMN tersebut di Sustainability Report yang akan ikut mendukung penurunan GRK.

Singkatnya, di tengah naiknya isu lingkungan hidup, sebuah bank bisa mengklaim secara sepihak sebagai green banking. Kita sebagai konsumen harus kritis apakah klaim green banking itu sebenarnya adalah bentuk lain dari greenwashing. Untuk itulah diperlukan sebuah literasi keuangan agar kita sebagai konsumen tidak menjadi korban dari penyesatan informasi terkait green banking ini.

Oleh: Firdaus Cahyadi

Pemerhati Lingkungan Hidup

Related Article

CLIMATE CRISIS AND POOR ENVIRONMENTAL GOVERNANCE

CLIMATE CRISIS AND POOR ENVIRONMENTAL GOVERNANCE

Baru-baru ini di media sosial beredar video mengenai banjir bandang di Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Sebelumnya, banjir juga terjadi di Gorontalo, Sulawesi. Di saat yang hampir bersamaan, banjir bandang juga melanda Aceh Utara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat menyatakan sebanyak 1.853 jiwa mengungsi di dua titik pengungsian karena banjir melanda daerah itu. Bahkan banjir sudah menjadi ritual tahunan di Ibukota Jakarta.

Pada 2020, banjir yang menenggelamkan Ibukota di awal tahun 2020.  Data Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa hingga 2 Januari 2020 pukul 12.00 WIB, sebanyak 35.557 orang di wilayah Jakarta yang mengungsi. 

Bencana ekologi kini seakan menjadi bagian dari keseharian kita. Banjir, tanah longsor, kabut asap, pencemaran air dan udara sering terjadi di negeri ini. Tak terhitung banyaknya jumlah korban yang berjatuhan akibat bencana ekologi itu.

Maraknya bencana ekologi ini tak bisa dilepaskan dari krisis iklim. Badan PBB, Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel Climate Change/IPCC) tahun ini mengeluarkan laporan bahwa krisis iklim kini makin cepat. Kehidupan di bumi benar-benar dalam bahaya. Bencana ekologi akan datang lebih sering dan dalam skala yang masif.

Di Indonesia, bencana ekologi tidak hanya disebabkan oleh krisis iklim. Bencana ekologi itu disebabkan oleh perpaduan sempurna antara krisis iklim dan buruknya tata kelola lingkungan hidup. Banjir di Jakarta tidak bisa dilepaskan dari hancurnya daya dukung ekologi di Ibukota. Hancurnya daya dukung ekologi itu adalah dampak dari kebijakan kebijakan pembangunan yang sudah bertahun-tahun. Banjir di Jakarta tidak bisa dilepaskan oleh maraknya alih fungsi daerah resapan air menjadi kawasan komersial. Hilangnya daerah resapan air ini akan memperbesar volume air larian (run off). Semakin besar volume air larian, akan semakin memperbesar kerentanan kota ini dari banjir. 

Data dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta menyebutkan bahwa menyusutnya daerah resapan air, baik berupa situ maupun ruang terbuka hijau, oleh aktivitas pembangunan telah menyebabkan setiap 2.000 juta per meter kubik air hujan yang turun di Jakarta tiap tahun hanya 26,6 persen yang terserap dalam tanah. Sementara itu, sisanya, 73,4 persen, menjadi air larian (run off) yang berpotensi menimbulkan banjir di perkotaan (BPLHD DKI Jakarta, 2007).

Pengalihfungsian kawasan ruang terbuka hijau (RTH) dan daerah resapan air menjadi pusat belanja dan kawasan komersial lainnya adalah fakta yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah gelap pembangunan Kota Jakarta. Hutan kota di kawasan Senayan, misalnya. Rencana Induk Jakarta 1965-1985 memperuntukkan kawasan seluas 279 hektare ini sebagai ruang terbuka hijau. Namun, di kawasan itu kini telah muncul  berbagai kawasan komersial. 

Hal yang sama terjadi pada hutan kota Tomang. Rencana Induk 1965 dan 1985 memperuntukkan lahan di Simpang Tomang ini sebagai sabuk hijau Jakarta. Kini hutan itu berubah menjadi kawasan komersial. Pengalihfungsian RTH secara besar-besaran menjadi kawasan komersial oleh para pemilik modal besar juga terjadi di kawasan Pantai Kapuk, Kelapa Gading, dan Sunter.

Kehancuran alam yang menyebabkan bencana ekologi tidak hanya terjadi di Jakarta. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat 2.175 kejadian bencana di Indonesia. Dari data itu, 99,08% merupakan bencana ekologis.  Meningkatnya bencana ekologi salah satunya disebabkan karena laju deforestasi di Indonesia mencapai 750.00 hektar per tahun. Namun, kemampuan pemerintah rehabilitasi hutan dan lahan hanya 250.000 hektar per tahun hingga ada kesenjangan angka 500.000 hektar per tahun, yang terus berlipat setiap tahun.

Seperti halnya di Kalimantan, kehancuran hutan di Sumatera juga sangat massif. Di Provinsi Jambi, luas hutan di wilayah yang semula mencapai 2,2 juta hektar kini hanya tersisa sekitar 500.000 hektar. Di Provinsi Lampung, sekitar 65 persen atau 650.000 hektar dari 1,004 juta hektar hutan dalam kondisi rusak. Kerusakan hutan di Provinsi Aceh juga meningkat. Di provinsi itu, sejak 2006 kerusakan hutan rata-rata 32.200 hektar per tahun.

Menurut data Greenpeace, sebuah organisasi lingkungan hidup internasional, kehancuran hutan Indonesia kira-kira seluas 300 lapangan bola setiap jam. Sebuah skala penghancuran alam yang sangat masif.

Namun data dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PKTL KLHK) cukup melegakan. Data itu menyebutkan bahwa Indonesia berhasil menurunkan deforestasi 75,03 % di periode tahun 2019-2020, hingga berada pada angka 115,46 ribu ha. Angka ini jauh menurun dari deforestasi tahun 2018-2019 sebesar 462,46 ribu ha.

Meskipun data dari KLHK menunjukan laju deforestasi mengalami penurunan, Laju deforestasi hutan primer Indonesia terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Global Forest Watch, laju deforestasi Indonesia masih masuk daftar 10 terbesar di dunia pada tahun 2020. Indonesia menempati posisi keempat, diapit oleh Bolivia dan Peru. Pada tahun 2020, lahan hutan primer Indonesia tercatat berkurang 270 ribu hektare (ha). Bukan sebuah angka kecil bagi upaya menjaga keberlanjutan alam.

Jadi sudah sejak lama pemerintah tutup mata dalam tata kelola lingkungan hidup. Buruknya tata kelola lingkungan hidup yang sudah terjadi sejak lama itu kini berpadu dengan krisis iklim global. Akibatnya sudah bisa ditebak, sebuah bencana ekologi terjadi dengan tak terkendali.

Saat ini kita hidup di tengah buruknya tata kelola lingkungan hidup dan krisis iklim itu. Tentu kita tidak bisa berdiam diri. Sebagai warga negara dan juga pembayar pajak kita harus senantiasa mendesak para pemegang kebijakan di negeri ini untuk segera membenahi tata kelola lingkungan hidup yang carut marut. Kita harus menyuarakan ke para pemegang kebijakan itu bahwa, waktu yang penduduk bumi benar-benar makin terbatas untuk mengatasi krisis iklim. Tanpa pembenahan tata kelola lingkungan hidup, bencana ekologi akan menimpa kita semua dengan skala yang masif dan mematikan. 

Oleh: Firdaus Cahyadi

Pemerhati Lingkungan Hidup

Related Article

MADANI BERKELANJUTAN CONDUCTS GREEN BUDGET TAGGING AND SCORING SYSTEM TRAINING IN WEST KALIMANTAN: WE MUST BE FAIR TO THE CLIMATE

MADANI BERKELANJUTAN CONDUCTS GREEN BUDGET TAGGING AND SCORING SYSTEM TRAINING IN WEST KALIMANTAN: WE MUST BE FAIR TO THE CLIMATE

[Madani News, 02/11/2021] Yayasan Madani Berkelanjutan menggelar kegiatan Pelatihan Green Budget Tagging dan Scoring System pada Kamis sampai Jumat, 28-29 Oktober di Provinsi Kalimantan Barat. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas OPD Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan manajemen penganggaran dan penentuan program prioritas hijau agar daerah dapat berperan dalam memobilisasi sumber-sumber pendanaan baik publik dan non-publik.

Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini sangat penting sebagai upaya non state aktor untuk berkolaborasi bersama pemerintah dalam mencapai target komitmen iklim Indonesia.

Kolaborasi antar stakeholder sangat penting di tengah kondisi krisis iklim saat ini. Kita harus berlaku adil, tidak hanya adil terhadap diri sendiri, tapi juga terhadap lingkungan dan juga iklim”, ujar Nadia Hadad.

Sependapat dengan hal itu, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat , Ir.Sukaliman,MT juga menyebut pentingnya keadilan terhadap iklim. 

Sependapat dengan Ibu Nadia Hadad tadi, Kita perlu adil terhadap lingkungan, bukan kepada diri kita sendiri. Karena lingkungan ini bukan hanya milik kita tapi juga milik anak cucu kita nantinya”, ujar Sukaliman. 

Sukaliman juga menyampaikan pentingnya pelatihan Green Budget Tagging dan System Scoring yang diselenggarakan Yayasan Madani Berkelanjutan ini. “Sangat urgent kawan-kawan dari sekian OPD ini untuk mengetahui persoalan tagging untuk membiayai apa yang akan kita lakukan”, tambah Sukaliman. 

Diskusi Green Budget Tagging dan Scoring System di Provinsi Kalimanta Barat

Dalam pelatihan ini, hadir beberapa narasumber seperti Joko Tri Haryanto dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Rico Arya Radestya, S.E., M, Si., Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri, dan Doddy Afianto, Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri.

Dalam pelatihan, Joko Tri Haryanto menyampaikan bahwa fungsi budget tagging itu adalah konsolidasi pendanaan. “Perlu kita pahami bahwa dana publik itu tidak cukup. Kalau di daerah menggantungkan dana publik, itu berat. Budget tagging ini juga memberikan perubahan paradigma karena jangan sampai kita menggunakan dana publik yang 30%. Kita harus gunakan dana dari 70% dari non state aktor,” ujar Joko. 

Rico Arya Radestya mengatakan Tugas kita mentagging ini adalah untuk mempertegas komitmen kita dalam peningkatan ekonomi hijau. 

Apa yang kita rencanakan itu harus menjadi dasar perumusan penganggaran. Gak mungkin ingin menurunkan emisi GRK 29% secara mandiri tapi tidak muncul di dokumen perencanaan dan penganggaran,” tegas Rico. [ ] 

Related Article

THE DIFFICULT POSITION OF INDONESIA'S DELEGATION AT COP26

THE DIFFICULT POSITION OF INDONESIA'S DELEGATION AT COP26

Pemerintah Indonesia mengklaim telah mempersiapkan para delegasi dan negosiator handal dalam perundingan iklim pada COP 26 UNFCCC di Glasgow November mendatang. Bahkan dalam siaran pers yang dipublikasikan dalam website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Menteri LHK, Siti Nurbaya menekankan kepada para Delegasi Indonesia untuk COP 26 agar menunjukkan kepada Dunia Internasional bahwa Indonesia sangat serius dalam penanganan pengendalian perubahan iklim yang terencana dan solid antar sektor.

Pertanyaan mendasarnya adalah benarkah pemerintah selama ini serius dalam pengendalian perubahan iklim? Jawaban dari pertanyaan itu menjadi penting jika pemerintah ingin posisi tawarnya dalam COP 26 itu menguat. Sebaliknya, bila selama ini pemerintah ternyata tidak serius dalam melakukan pengendalian krisis iklim, posisi tawar para delegasi dalam negosiasi akan lebih sulit, karena para delegasi harus merangkai-rangkai cerita untuk membangun pencitraan seolah-olah pemerintah serius dalam pengendalian krisis iklim.

Salah satu indikasi keseriusan pemerintah dalam mengatasi krisis iklim adalah dengan mengendalikan laju penggundulan hutan (deforestasi). Hutan memang berpotensi menyerap emisi gas rumah kaca (GRK) penyebab krisis iklim. Makin luas hutan yang hancur, makin banyak pula emisi GRK yang dilepas di atmosfer. Jika itu yang terjadi, bencana ekologi akibat krisis iklim akan semakin sering menghampiri kita. 

Salah satu kawasan hutan di Indonesia yang tersisa adalah di Papua. Celakanya, di Papua, laju deforestasi juga melonjak tajam. Data deforestasi hutan sejak tahun 1992 hingga tahun 2019 dari Yayasan Auriga Nusantara, seperti ditulis merdeka.com, mengungkapkan bahwa luas hutan alam yang hilang pada 2015-2019 mencapai 2,81 juta hektare. Angka deforestasi tersebut merupakan yang tertinggi sejak tahun 1992. 

Seperti ditulis CNN Indonesia, KLHK mengakui bahwa pada era Presiden Jokowi menerbitkan 17 Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) pada 2015-2019 dengan luas total lahan 269.132 hektare. Namun, KLHK mengungkapkan bahwa hampir 100 persen deforestasi yang terjadi di 2015 berasal dari luar areal 17 SK PKH yang diterbitkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi selama periode 2015-2019.

Debat antara organisasi lingkungan hidup dan KLHK terkait deforestasi di Papua tidak bisa menghapus fakta bahwa telah terjadi penghancuran hutan besar-besaran di Papua, terlepas itu terjadi karena konsesi yang diterbitkan di era Presiden SBY atau Jokowi. Tugas pemerintah harusnya mencegah semaksimal mungkin terjadinya penghancuran hutan alam Papua yang tersisa itu.

Kurang seriusnya pemerintah dalam mengatasi persoalan deforestasi ini nampak juga dengan masih seringnya pemerintah ’membunuh’ pembawa pesan pihak-pihak yang melontarkan kritik atas pengelolaan hutan dengan memberikan label tidak nasionalis. Narasi nasionalisme dibangun atas dalih hasil perkebunan sawit, yang tak jarang menghancurkan hutan, itu merupakan penghasil devisa, sehingga kampanye perubahan iklim, tak lebih sebagai upaya untuk menghancurkan kedaulatan ekonomi Indonesia. Pihak-pihak yang mengkampanyekan perubahan iklim pun diberikan label sebagai antek asing.

Pengendalian emisi GRK bukan hanya dari sektor kehutanan namun juga sektor energi. Indonesia tercatat sebagai pengekspor energi fosil, terutama batubara, penyebab krisis iklim. Menurut data dari Outlook Energi Indonesia (OEI) 2019, pada tahun 2018, total produksi energi primer yang terdiri dari minyak bumi, gas bumi, batubara, dan energi terbarukan mencapai 411,6 Million Tonne Of Oil Equivalent (MTOE). Sebesar 64% atau 261,4 MTOE dari total produksi tersebut diekspor terutama batubara dan LNG.  

Meskipun nilai ekspor batubara dari Indonesia naik turun, secara umum ekspor batubara masih dominan. Menurut BPS dalam publikasi analisis komoditas ekspor 2013-2020 tercatat bahwa nilai ekspor sektor pertambangan didominasi dari ekspor pertambangan batubara (83,40%). 

Padahal emisi GRK dari batubara ini mendorong percepatan krisis iklim. Pembakaran batubara menghasilkan lebih banyak karbon dioksida per unit energi yang dihasilkan daripada bahan bakar fosil lainnya. Dibandingkan dengan gas, batubara melepaskan 66% lebih banyak CO2 per unit energi yang dihasilkan. Bukan hanya itu, tambang batubara melepaskan metana ke atmosfer. Metana dua puluh kali lebih kuat daripada karbon dioksida sebagai GRK, penyebab krisis iklim. 

Seperti ditulis dalam komitmeniklim.id, menjelang COP 26, justru rencana bebas karbon Indonesia dinilai belum jelas. Ketidakjelasan itu terlihat ketika PLN meluncurkan peta jalan untuk menghentikan pembangkit listrik batu bara pada 2060. Langkah ini mundur dari pengumuman sebelumnya yang menjadi netral karbon pada tahun 2050.

Komitmen untuk mengatasi krisis iklim terkait penggunaan energi kotor batubara ini juga terlihat dari dominasi bank-bank BUMN yang masih mendanai proyek-proyek batubara. Laporan urgewald yang berbasis di Jerman, mengungkapkan bahwa bank-bank BUMN seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, BTN termasuk empat dari enam bank di Indonesia yang masih mendanai proyek-proyek energi kotor batubara selama periode Oktober 2018 hingga Oktober 2020. 

Ketiadaan komitmen bank-bank BUMN untuk menghentikan pendanaan ke proyek-proyek batubara ini semakin menunjukan bahwa pemerintah Indonesia belum begitu serius mengendalikan emisi GRK penyebab krisis iklim. Ketidakseriusan pemerintah dalam mengendalikan emisi GRK ini akan menyulitkan posisi delegasi Indonesia dalam negosiasi di COP 26.  Dengan posisi sulit delegasi Indonesia itu nampaknya, tidak ada hal yang baru terkait pengendalian krisis iklim COP 26.  Tidak adanya hal yang baru itu bukan salah delegasi Indonesia, tapi salah pemerintah yang selama ini kurang serius dalam mengendalikan emisi GRK.

Oleh: Firdaus Cahyadi

Pemerhati Lingkungan Hidup

Related Article

ROAD TO COP26 GLASGOW EVENT

ROAD TO COP26 GLASGOW EVENT

From 31 October to 12 November, the UK will host the 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) located in Glasgow, Scotland. COP26 aims to accelerate climate action to achieve the goals of the Paris Agreement and the UNFCCC. COP26 is important because this decade is the last opportunity for us to scale up climate action to achieve the 1.5-degree goal.

In order to welcome this grand agenda, civil society organizations, Madani Berkelajutan Foundation, Walhi, Kemitraan, and LTKL took part in the Indonesian pavilion at COP26.

READS ALSO: Inclusive And Collaborative Climate Action Under The Next Generation Leaderships: NPS Contributions to Long Term Development Strategy

One of the activities that will be held is a discussion with the theme Inclusive And Collaborative Climate Action Under The Next Generation Leaderships: NPS Contributions to Long Term Development Strategy, On Tuesday, 9, November 13.20 to 14.40 WIB.

In this discussion, a number of presenters were present, namely the Executive Director of the Partnership, Laode Muhammad Syarif, Adat Women Leaders Ammatoa Kajang Community, Ramlah, Prokilm-Social Forestry of Nagari Sirukam West Sumatra, Selfi Suryani, Head of Gorontalo District, Prof. Nelson Promalingo, Adat Youth Leaders from Dusun Silit West Kalimantan, and Duayam x Krealogi, Hanna Keraf.

Register yourself to take part in the event at the following link www.indonesiaunfccc.com

Related Article

OPPORTUNITY TO FULFILL INDONESIA'S CLIMATE COMMITMENTS WITH AN ELABORATION OF THE BIOFUEL POLICY

OPPORTUNITY TO FULFILL INDONESIA'S CLIMATE COMMITMENTS WITH AN ELABORATION OF THE BIOFUEL POLICY

[Madani News] Indonesia merupakan salah satu negara yang serius dalam mengembangkan bahan bakar nabati atau BBN yang dibuktikan dengan adanya kebijakan energy mix policy atau bauran energi sejak 2006. Di mana dorongan awalnya adalah untuk mencapai kedaulatan energi dan peningkatan ekonomi terutama melepaskan ketergantungan dari energi fosil dan menjadi salah satu strategi penurunan emisi gas rumah kaca nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad diskusi virtual “Menakar Aktualisasi Kebijakan Bahan Bakar Nabati Nasional Guna Mencapai Komitmen Iklim Indonesia” yang diselenggarakan pada Selasa, 07 September 2021.

Nadia Hadad juga menyampaikan bahwa strategi kebijakan BBN sudah tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia serta strategi pencapaian net zero emission. Namun, tantangan dari pengembangan BBN nasional masih cukup didominasi oleh satu komoditas, yakni sawit.

Knowledge Management Manager Yayasan Madani Berkelanjutan, Anggalia Putri atau Anggi, yang bertindak sebagai pemantik diskusi menyampaikan bahwa dalam NDC, bahan bakar nabati atau juga yang sering disebut biofuel diproyeksi memainkan peran sentral mencapai target NDC 2030.

Anggi juga menyampaikan bahwa terdapat tiga impian menuju Indonesia tangguh, pertama yakni terkait transformasi ekonomi menuju pembangunan yang berkelanjutan, kedua, mencapai ketahanan dan kemandirian energi, dan juga mencapai NDC Indonesia 2030 dan net zero emissions. “Impian ini tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk tujuan Indonesia pada 2030. Indonesia sudah sangat maju, Indonesia sudah memiliki komitmen iklim, kebijakan kita sudah dibungkus dengan kebijakan yang rendah karbon”, ujar Anggi. 

Dalam diskusi ini hadir beberapa narasumber seperti Dr.Ir.Arifin Rudiyanto,M.Sc dari Kedeputian Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, kemudian Koordinator Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi, Direktorat Bioenergi Kementerian ESDM, Agus Saptono,SE,M.M, dan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR). 

Simak Diskusi “Menakar Aktualisasi Kebijakan Bahan Bakar Nabati Nasional Guna Mencapai Komitmen Iklim Indonesia” di Channel Youtube Yayasan Madani Berkelanjutan.

Dapatkan paparan dari para narasumber diskusi “Menakar Aktualisasi Kebijakan Bahan Bakar Nabati Nasional Guna Mencapai Komitmen Iklim Indonesia” dengan mengunduh di lampiran yang tersedia di bawah ini.

Related Article

PROMOTING THE IMPLEMENTATION OF GREEN BUDGET TAGGING AND SCORING SYSTEM IN MALUKU PROVINCE

PROMOTING THE IMPLEMENTATION OF GREEN BUDGET TAGGING AND SCORING SYSTEM IN MALUKU PROVINCE

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan dalam mendukung aksi pengendalian perubahan iklim adalah dengan pengembangan mekanisme penandaan anggaran (budget tagging) serta mengembangkan instrumen pembiayaan inovatif.

Mekanisme penandaan anggaran merupakan proses identifikasi besaran anggaran yang digunakan untuk membiayai output yang spesifik ditujukan untuk sesuai dengan program tematik yang menjadi target (BKF, 2016). 

Dalam hal ini pemerintah daerah diharapkan dapat mengidentifikasi alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mengidentifikasi instrumen pendanaan apa yang masih dapat dimanfaatkan dalam mendanai pelaksanaan aksi dan mitigasi perubahan iklim daerah sehingga anggaran perubahan iklim mampu dikelola secara efektif dan efisien serta mendukung efektivitas pelaksanaan aksi dan mitigasi perubahan iklim khususnya. 

Terkait dengan hal ini, Yayasan Madani Berkelanjutan bersama para  ahli di bidang penandaan anggaran mengadakan pelatihan Green Budget Tagging dan Scoring System di Provinsi Maluku pada 30 Juni sampai 1 Juli, di Kota Ambon. 

Program Officer NDC Yayasan Madani Berkelanjutan, Erlangga menyebut bahwa tujuan Yayasan Madani Berkelanjutan mengadakan pelatihan tersebut adalah untuk mendorong Pemprov Maluku menyelaraskan RPJMD dengan RAD GRK agar nantinya dapat mengakses sumber dana hijau lainnya yang dapat mendukung Pemprov Maluku selain dari APBD yang telah dimiliki.

Di kesempatan yang sama, Peneliti dari BKF yang juga bertindak sebagai pelatih di pelatihan Green Budget Tagging dan Scoring System di Provinsi Maluku,  Joko Tri Haryanto, mengapresiasi inisiatif yang dilakukan Yayasan Madani Berkelanjutan terkait dengan pelatihan ini. “Pelatihan ini adalah bentuk transfer pengetahuan supaya di masa depan daerah dapat melakukan mekanisme ini secara mandiri dalam penyusunan RPJMD dan APBD” ujar Joko.

Menurut Joko, budget tagging, budget scoring, performance scoring merupakan tools atau serangkaian mekanisme tata kelola administrasi penganggaran. Hal ini sangat penting karena setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD dapat ditelusuri outcomenya. 

Selama ini 30-40% APBD tidak bermanfaat bagi masyarakat, padahal tren anggaran transfer ke daerah dan dana desa itu terus meningkat tiap tahunnya”, tegas Joko.

Melalui pelatihan ini Yayasan Madani Berkelanjutan berharap kapasitas OPD Provinsi Maluku dalam melakukan manajemen penganggaran dan penentuan program prioritas program hijau agar daerah dapat berperan dalam memobilisasi sumber-sumber pendanaan baik publik dan non publik.

Dapatkan informasi terkait dengan pelatihan Green Budget Tagging dan Scoring System di Provinsi Maluku dengan mengunduh di lampiran yang tersedia di bawah ini.

Related Article

A MASSIVE TRANSFORMATION IS NEEDED TO ACHIEVE NDC AND NET ZERO EMISSIONS

A MASSIVE TRANSFORMATION IS NEEDED TO ACHIEVE NDC AND NET ZERO EMISSIONS

[MadaniNews, Jakarta, 21/04/2021] Untuk mampu mencapai target komitmen iklim Indonesia atau Nationally Determined Contribution (NDC) dan net zero emisi Indonesia, maka transformasi besar-besaran merupakan keniscayaan. Pernyataan tersebut disampaikan Strategic Engagement Director Yayasan Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad dalam diskusi virtual Earth Day Forum yang mengangkat tema “Melestarikan Hutan untuk Mitigasi Perubahan Iklim” pada Rabu, 21 April 2021.

Diskusi virtual Earth Day Forum ini diadakan oleh Katadata yang membahas strategi dan upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan terkait program perhutanan sosial untuk mendukung upaya pemerintah dalam mitigasi perubahan iklim, termasuk ide pembuatan Kampung Iklim. 

Keberhasilan KKI WARSI dalam menerapkan program Perhutanan Sosial di Jambi untuk penyimpanan karbon bisa menjadi contoh sukses yang diharapkan mampu memberikan semangat bagi banyak daerah dengan luas tutupan hutan alam yang besar untuk lebih menjaga hutan. 

Di kesempatan yang sama, Nadia Hadad juga menyampaikan bahwa Program Kampung Iklim (Proklim) yang dikembangkan saat ini adalah contoh nyata bahwa menjaga hutan bukan hanya dapat melestarikan lingkungan tapi juga mampu meningkatkan perekonomian. “Yayasan Madani Berkelanjutan sangat mendukung kegiatan mitigasi perubahan iklim ini melalui Proklim, saat ini kami telah mendukung kegiatan ini di Desa Lampo, Donggala, Sulawesi Tengah dan juga di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok, Sumatera Barat yang bekerjasama dengan Komunitas Warsi”, ujar Nadia.

Diskusi yang membahas upaya mitigasi perubahan iklim ini juga dihadiri oleh Djoko Hendratto selaku Direktur Utama BPDLH Kementerian Keuangan, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, dan Direktur KKI WARSI, Rudy Syaf. 

Direktur KKI WARSI, Rudy Syaf menyebut bahwa perhutanan sosial benar-benar merupakan program yang mampu menjaga hutan. Rudy menegaskan bahwa pada saat masyarakat diberikan hak dan akses untuk mengelola hutan, maka disaat yang bersamaan hutan semakin terlindungi.  “Setelah dapat izin pengelolaan hutan desa, dari 2013 sampai sekarang yang dulunya masih ada deforestasi sekarang zero deforestasi”, ujar Rudy.

Sementara itu, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam mengatakan bahwa pemerintah sudah memiliki fokus terkait masalah lingkungan dan perubahan iklim sebagaimana yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Menurutnya, pemerintah telah menyusun prioritas nasional terkait perubahan iklim, lingkungan hidup dan ketahanan nasional. 

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, pemerintah memprioritaskan ketiga persoalan ini yakni perubahan iklim, lingkungan hidup, dan ketahanan nasional”, ujar. Perwujudan dari komitmen pemerintah tersebut menurut Medrizal telah dimanifestasikan melalui pembangunan rendah karbon. 

Di sisi lain, masalah pendanaan menjadi faktor penting untuk melakukan sejumlah upaya mitigasi perubahan iklim. Direktur Utama BPDLH, Kementerian Keuangan, Djoko Hendratto mengatakan dalam mengukur efektivitas penggunaan dana untuk pengendalian perubahan iklim, BPDLH memiliki beberapa poin penting, yakni, jika dana bersumber dari APBN, maka poin ketepatan sasaran adalah hal utama. Sedangkan bila dana bersumber dari pendonor sudah pasti ada kesepakatan-kesepakatan tentang target dan ukurannya menerunkan emisinya seperti apa dan disetujui Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

Dapatkan materi narasumber dari diskusi virtual Earth Day Forum yang mengangkat tema “Melestarikan Hutan untuk Mitigasi Perubahan Iklim” dengan mengunduh bahan yang tersedia di bawah ini. 

Related Article

Anggaran Perubahan Iklim Masuk RPJMN 2020-2024

Anggaran Perubahan Iklim Masuk RPJMN 2020-2024

Pengendalian perubahan iklim telah masuk dalam prioritas nasional keenam di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Program prioritasnya adalah peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon.


Untuk memenuhi komitmen dan target itu, peran APBN menjadi sangat vital sebagai instrumen fiskal dalam mendorong proses transformasi ekonomi hijau tersebut. Berdasarkan Second Biennial Update Report (2nd BUR) tahun 2018, Indonesia membutuhkan pendanaan untuk pengendalian perubahan iklim sebesar Rp3.461 triliun hingga tahun 2030. Atau setiap tahun memerlukan Rp266,2 triliun.


Dari kebutuhan anggaran ini, APBN hanya dapat memenuhi sekitar 34 persennya atau Rp86,7 triliun per tahunnya. Ini telah direalisasikan ke dalam penandaan anggaran perubahan iklim atau Climate Budget Tagging (CBT) sejak 2016 sampai dengan 2020.

Anggaran perubahan iklim rata-rata mencapai 4,1 persen dari APBN. Selama lima tahun terakhir, 88,1 % dari total anggaran perubahan iklim dibelanjakan dalam bentuk green infrastructure yang berfungsi sebagai roda penggerak perekonomian sekaligus modal utama transformasi ekonomi hijau di Indonesia.


Indonesia masih memiliki financial gap yang besar untuk memenuhi target kebutuhan pendanaan. Sehingga diperlukan dukungan pendanaan yang sangat besar untuk meningkatkan ketahanan iklim di Indonesia.

Related Article

en_USEN_US