Madani

Tentang Kami

Demi Kebijakan Iklim yang Adil dan Inklusif, Masyarakat Sipil Suarakan Keadilan Iklim Dalam Second NDC

Demi Kebijakan Iklim yang Adil dan Inklusif, Masyarakat Sipil Suarakan Keadilan Iklim Dalam Second NDC

[Madani News] Pendekatan yang adil dan inklusif akan menciptakan pondasi yang kuat untuk implementasi NDC yang berkelanjutan karena melibatkan dan memberdayakan semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam mencapai target iklim.

Begitulah pesan yang ingin disampaikan masyarakat sipil dalam acara Ruang Dialog “Bersuara untuk Iklim: Mewujudkan Keadilan Iklim untuk yang Terpinggirkan” yang diselenggarakan Yayasan MADANI Berkelanjutan bersama Yayasan Pikul dan Yayasan Humanis  3-4 Juli 2024 di Jakarta.

BACA JUGA: Konferensi Perubahan Iklim Bonn 2024: Jalan Terjal Menuju COP 29

Diketahui saat ini Pemerintah Indonesia sedang menyusun Nationally Determined Contribution Kedua (Second NDC/SNDC) yang akan disampaikan kepada United Nations Framework Convention on Climate Change(UNFCCC) pada Agustus 2024. Penyusunan SNDC tersebut diharapkan mengintegrasikan keadilan iklim sehingga dapat mengatasi ketidaksetaraan sosial-ekonomi-politik yang ada sembari memastikan beban dan manfaat aksi iklim didistribusikan secara adil.

Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad mengatakan, untuk mengintegrasikan keadilan iklim dalam berbagai kebijakan maupun program pemerintah seperti NDC ataupun SNDC maupun berbagai aksi penanganan krisis iklim, perlu untuk melihat empat dimensi yakni keadilan rekognitif, keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan restoratif.

Nadia juga mengingatkan bahwa Indonesia saat ini telah memasuki fase krisis iklim mengingat dampaknya yang sudah sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia di seluruh lapisan.

Apakah itu di wilayah urban, suburban, atau di pedesaan merasakan dampaknya dalam bentuk yang berbeda-beda. Itu yang menjadi alasan utama, masyarakat yang terkena dampak itu harus ditempatkan sebagai subjek dan bukan hanya sekedar objek dalam penanganan krisis iklim,” ucap Nadia.

Saat ini, Indonesia harus menanggung beban dari dampak emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan negara maju sejak revolusi industri 30 dekade yang lalu.

Selain itu, rakyat Indonesia juga menanggung beban ekologis dari ekstraksi sumber daya alam yang dilakukan negara maju. Akibatnya, banyak masyarakat adat dan lokal yang kehilangan akses atas kepemilikan tanah (land tenure).

Nadia mengatakan bahwa akibat perubahan iklim, masyarakat harus mengubah pola hidupnya dan beradaptasi. Akan tetapi, di sisi lain mereka tidak merasa dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan di Indonesia.

BACA JUGA: Seruan Mendesak dari Masyarakat Rentan Agar Penyusunan Dokumen Komitmen Iklim Indonesia (Second NDC) Lebih Partisipatif dan Inklusif

Oleh karena itu, menurutnya pemerintah harus melibatkan semua elemen khususnya kelompok rentan seperti nelayan tradisional, masyarakat pesisir, petani kecil, masyarakat adat, perempuan, orang dengan ragam disabilitas, anak-anak dan lansia, kelompok miskin urban dan sub-urban, maupun buruh dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan iklim.

Melalui acara ruang dialog ini, Yayasan MADANI Berkelanjutan berharap aspirasi dan masukan  dari kelompok rentan dan masyarakat sipil dapat didengar para pembuat kebijakan demi upaya  untuk memperkuat ambisi dan dimensi keadilan iklim dalam dokumen kebijakan yang relevan seperti halnya SNDC maupun RPJMN 2025-2029. [ ]

Dokumen terkait:

Related Article

Seruan Mendesak dari Masyarakat Rentan Agar Penyusunan Dokumen Komitmen Iklim Indonesia (Second NDC) Lebih Partisipatif dan Inklusif

Seruan Mendesak dari Masyarakat Rentan Agar Penyusunan Dokumen Komitmen Iklim Indonesia (Second NDC) Lebih Partisipatif dan Inklusif

[Siaran Pers, 28 Juni 2024] Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen menangani krisis iklim dengan menyusun dokumen Nationally Determined Contribution atau NDC, mulai dari NDC Pertama (First NDC), Updated NDC, hingga yang terbaru, Enhanced NDC. Namun, kami menilai bahwa penyusunan dokumen NDC di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi dan partisipasi yang inklusif dan bermakna, terutama bagi masyarakat yang terdampak dan pihak-pihak non-pemerintah pusat yang lazim disebut sebagai Non-Party Stakeholders atau NPS. Dalam momentum penyusunan dokumen Second NDC (SNDC), Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah serius untuk melibatkan kelompok yang paling berisiko terkena dampak perubahan iklim seperti nelayan tradisional, petani, masyarakat adat, perempuan, orang dengan disabilitas, anak-anak dan lansia dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan iklim di Indonesia. Demikian disampaikan oleh Nadia Hadad, Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan, yang mendukung penuh  masyarakat rentan dalam menyuarakan aspirasi mereka dalam Surat Terbuka Lindungi Rakyat Indonesia Hari Ini dan Esok: Pastikan Partisipasi Bermakna dalam Penyusunan Komitmen Iklim Indonesia (Second NDC).

“Dokumen NDC kedua Indonesia ini seharusnya tidak hanya ambisius, namun juga memuat komitmen yang konkret serta dilakukan melalui proses yang partisipatif, inklusif, dan adil. Untuk mencapai hal tersebut, dimensi keadilan iklim yang mencakup keadilan distributif, keadilan rekognitif, keadilan prosedural, keadilan restoratif-korektif, dan keadilan gender semestinya secara otomatis dilakukan dan disediakan oleh pemerintah guna pemenuhan hak asasi kepada warga negara sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi,” tambah Nadia.

“Aksi-aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim memberikan dampak bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, gelombang pasang, penurunan muka tanah, dan kebakaran hutan dan lahan telah membuat banyak orang kehilangan tempat tinggal, memakan banyak korban jiwa, merusak mata pencaharian nelayan, petani, masyarakat adat, bahkan melumpuhkan perekonomian lokal. Orang dengan disabilitas, perempuan, anak-anak dan lansia, masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan, petani kecil, dan nelayan tradisional menanggung beban yang jauh lebih berat karena kurangnya kemampuan dan dukungan bagi mereka untuk bertahan,” kata Torry Kuswardono, Direktur Eksekutif Yayasan Pikul.

Armayanti Sanusi, Ketua Solidaritas Perempuan, mengatakan, “Faktanya, tahapan penyusunan dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) masih mendiskriminasi perempuan untuk dapat terlibat secara bermakna di dalam seluruh tahapan perencanaan hingga monitoring adaptasi dan mitigasi iklim di Indonesia. Lebih lanjut lagi skema mitigasi masih lebih dikedepankan oleh pemerintah Indonesia, dibandingkan skema adaptasi yang dibutuhkan oleh perempuan untuk bertahan dalam situasi krisis iklim dan bencana. Padahal perempuan memiliki inisiatif dan pengetahuan lokal dalam merespon situasi krisis iklim di Indonesia. Proyek hilirisasi energi Geothermal, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang diklaim pemerintah sebagai transisi energi bersih justru menempatkan perempuan pada situasi berlapis akibat masifnya perampasan, penggusuran ruang hidup perempuan, hingga penghilangan pengetahuan dan kearifan lokal  yang menciptakan berbagai ketimpangan dan feminisasi pemiskinan struktural bagi perempuan petani, nelayan dan perempuan adat”.

“Jumlah warga lansia dan difabel di Indonesia sekitar 50 juta orang, dan di dunia hampir mendekati 2 miliar orang. Sudah sepantasnya mereka terlibat di dalam seluruh proses pengambilan keputusan,” ujar Farhan Helmy, Presiden Pergerakan Disabilitas dan Lanjut Usia (DILANS) Indonesia yang juga sekaligus Kepala Sekolah Thamrin School of Climate Change and Sustainability. “Proses penyusunan NDC yang kedua tidak menunjukkan adanya keberpihakan pada keadilan iklim bagi warga rentan ini. Prinsip “No One Left Behind” dan “Nothing About Us Without Us” tidak terlihat, dan mungkin juga tidak dipahami dalam merepresentasikannya,” imbuh Farhan.

Sementara itu, masyarakat yang hidup di pesisir juga belum dilibatkan secara inklusif. “Sangat penting memastikan suara nelayan tradisional didengar dan diperhitungkan dalam penanganan perubahan iklim. Khususnya dalam konteks penyusunan Second NDC. Faktanya, nelayan kecil dan tradisional merupakan kelompok yang paling terdampak oleh perubahan iklim. Hasil survei KNTI tahun 2023 menunjukkan bahwa perubahan iklim telah menurunkan hasil tangkapan sebesar 72%, menurunkan pendapatan sebesar 83%, dan meningkatkan risiko kecelakaan sebesar 86%. Tanpa pelibatan nelayan, kebijakan yang dihasilkan berisiko tidak relevan dan tidak efektif di lapangan. Nelayan kecil dan tradisional tidak hanya ingin menjadi objek dari kebijakan, tetapi juga subjek yang aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan,” tegas Dani Setiawan, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).

“Menurunnya jumlah nelayan karena minimnya minat generasi muda untuk menjadi nelayan atau berusaha di sektor kelautan perikanan. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya risiko bekerja di laut pun demikian yang bergerak di sektor budidaya ikan dan rumput laut akibat dari adanya perubahan iklim dan menurunnya kesehatan laut dan pesisir,” terang Hendra Wiguna selaku Ketua Umum Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia.

Hendra melanjutkan bahwa menurunnya jumlah nelayan ini perlu diantisipasi segera, karena akan berdampak luas mulai dari ketersediaan pangan hingga serapan tenaga kerja yang selama ini terserap oleh sektor usaha kelautan perikanan. Maka dari itu terkait dengan dampak perubahan iklim ini, perlu langkah serius dari pembuat kebijakan, serta kedepan setiap kebijakan yang berkaitan dengan penanganan perubahan iklim harus dimusyawarahkan bersama para pelaku di sektor pangan dalam hal ini nelayan, pembudidaya ikan, petani, peternak.

“Harapannya dengan pelibatan tersebut, akan hadir produk kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak perubahan iklim dan terwujud kemampuan adaptasi yang mumpuni bagi nelayan muda dan pelaku usaha kelautan perikanan lainnya,” tambah Hendra

“Sekitar 68 juta orang muda mendominasi populasi Indonesia. Masa depan orang muda yang diharapkan Pemerintah sebagai bonus demografi akan terancam dengan semakin parahnya bencana ekologis akibat dampak perubahan iklim. Apalagi 70% bencana ekologis di Indonesia adalah akibat perubahan iklim. Jumlah dan intensitasnya akan semakin meningkat seiring dengan suhu bumi yang semakin panas menuju jalur bahaya neraka iklim 1,5 derajat Celcius. Dalam situasi belum hadirnya undang-undang mengenai mitigasi dan adaptasi iklim yang memprioritaskan keadilan dan partisipasi rakyat secara bermakna, seluruh orang muda akan menjadi korban. Cita-cita menuju Indonesia maju akan sirna.” ujar Decmonth dari Extinction Rebellion Indonesia.

“Untuk itu, kami sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdampak krisis iklim memiliki aspirasi mewujudkan keadilan iklim bagi rakyat Indonesia meminta agar proses penyusunan Second NDC betul-betul mencerminkan proses partisipasi yang inklusif dan bermakna. Aksi iklim yang dirancang tanpa partisipasi inklusif dan bermakna bersama masyarakat dapat mendatangkan bahaya yang lebih besar,” pungkas Torry Kuswardono.

Surat terbuka ini ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan ditandatangani oleh 32 lembaga perwakilan Masyarakat sipil yang banyak bergerak di krisis iklim. Lembaga-lembaga tersebut adalah 350.org Indonesia,  Aksi! for gender, social and ecological justice,  Bengkel Advokasi Pemberdayaan. dan Pengembangan Kampung (Bengkel APPeK),  Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Climate Rangers Jakarta, Extinction Rebellion Indonesia, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI), Koaksi Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (KONSEPSI), Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M), Lembaga Transform NTB, Pergerakan Disabilitas dan Lanjut Usia (DILANS) Indonesia, Perkumpulan HuMa Indonesia, Perkumpulan Jiwa Sehat (PJS), Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN), Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Solidaritas Perempuan (SP), Thamrin School of Climate Change and Sustainability, Working Group ICCAs Indonesia (WGII), YAKKUM Emergency Unit (YEU), Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Humanis), Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial (YPPS), Yayasan PIKUL [ ]

 

Kontak Media: 

Related Article

Naik 3 Kali Lipat Dibanding Tahun Sebelumnya, Kalimantan Timur Berstatus Siaga Darurat Karhutla

Naik 3 Kali Lipat Dibanding Tahun Sebelumnya, Kalimantan Timur Berstatus Siaga Darurat Karhutla

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di kuartal pertama tahun ini melonjak tinggi. Berdasarkan analisis model Area Indikatif Terbakar (AIT) yang dikembangkan Yayasan MADANI Berkelanjutan sejak 2019, terjadi kenaikan luas area indikatif terbakar secara year on year (yoy) di periode yang sama (Januari-April) sebesar 3 kali lipat dari 12.952 hektare area diduga terbakar di 2023 menjadi 41.982 hektare di 2024.

Kenaikan signifikan ini patut menjadi perhatian serius semua pihak, terutama pemerintah sebagai pemangku kepentingan yang memiliki wewenang dalam penanganan dan penanggulangan bencana karhutla di negeri ini.

Akumulasi Model AIT tiap provinsi ini memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 97,37% dengan SIPONGI (Sistem Pemantauan Karhutla) miliki Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK.

Model AIT yang dikembangkan MADANI ini merupakan upaya untuk melihat pola hotspot yang memiliki karakteristik khusus. Sehingga patut kita duga menjadi area indikatif terbakar. Data hotspot sendiri memiliki kekurangan, di antaranya sulit untuk memilah mana titik panas karhutla dan mana titik panas selain karhutla. Namun pada Model AIT MADANI, hanya memasukan titik panas penyebab karhutla sehingga menghasilkan informasi yang lebih akurat.

Dari data AIT MADANI, tercatat bahwa ada 87,5% AIT atau setara 35 ribu ha berada di 10 Provinsi terluas yakni, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, NTT, Kepulauan Riau, Aceh, Kalimantan Barat, Riau, dan Kalimantan Timur.

Related Article

Media Briefing Rekomendasi Masyarakat Sipil untuk Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia

Media Briefing Rekomendasi Masyarakat Sipil untuk Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia

Global Stocktake (GST) pertama, yang dilaksanakan pada saat COP-28 di Dubai tahun lalu, menyatakan bahwa kebijakan serta aksi yang dilakukan oleh negara-negara di dunia masih belum dapat menahan kenaikan rata-rata suhu bumi sebanyak 1.5 derajat Celcius–sejalan dengan Perjanjian Paris.

Hasil dari The First Technical Dialogue of Global Stocktake telah menunjukkan gap of action. Hal ini akan menjadi landasan negosiasi dan peningkatan ambisi penurunan emisi global sesuai Persetujuan Paris.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia, melalui KLHK, juga akan melakukan pembaharuan dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) menjadi Second NDC (SNDC) pada tahun 2024 untuk penurunan emisi pada 2030 dan 2035 (KLHK, 2024).

Merespon hal tersebut, Institute for Essential Services Reform (IESR), MADANI Berkelanjutan bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil telah menyusun rekomendasi sektoral agar SNDC dapat memutakhirkan skenario yang digunakan, menetapkan target yang selaras dengan tujuan pencapaian pembatasan pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius dan berusaha mencapai 1,5 derajat Celcius sebagaimana target Persetujuan Paris, yang juga dikukuhkan oleh keputusan Global Stocktake di COP 28.

MADANI Berkelanjutan, IESR dan organisasi masyarakat sipil lainya juga mendesak pemerintah agar melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyiapan SNDC. Selain itu, pemerintah juga perlu untuk menjalankan prinsip Article 4 Line 13 dalam Persetujuan Paris dan ketentuan-ketentuan dalam rangkaian COP dalam menyusun SNDC. Juga memandang dokumen ENDC lalai dalam memasukkan prinsip keadilan iklim.

Masyarakat sipil mendorong agar penyusunan SNDC dapat mengakomodasi partisipasi yang lebih luas, memberikan perlindungan iklim bagi kelompok masyarakat rentan, serta berlangsung transparan.

Secara khusus, MADANI Berkelanjutan, IESR dan organisasi masyarakat sipil lainnya memberikan enam rekomendasi terhadap penyusunan SNDC.

Untuk menyampaikan perkembangan SNDC dan komitmen perubahan iklim lainnya, MADANI Berkelanjutan dan IESR mengundang para jurnalis untuk hadir dalam media briefing untuk mendiskusikan tren perkembangan komitmen perubahan iklim (NDC, ENDC, dan SNDC), proyeksi kenaikan emisi dan dampak sektoral, serta kritik dan rekomendasi masyarakat sipil terhadap perkembangan SNDC terkini.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada:

Selasa, 25 Juni 2024

Jam: 12.00 – 14.30 WIB

Lokasi: Online

Daftar di  s.id/MediabriefSNDC

Pemapar:

  1. Delima Ramadhani – Koordinator Proyek Kebijakan Iklim, IESR
  2. Akbar Bagaskara – Analis Sistem Ketenagalistrikan, IESR
  3. Yosi Amelia – Program Officer-Hutan dan Iklim, Yayasan Madani Berkelanjutan

Related Article

Diskusi: Siapa Diuntungkan di “Proyek Raksasa” Proyek Strategis Nasional Perkebunan Tebu dan Bioetanol di Merauke?

Diskusi: Siapa Diuntungkan di “Proyek Raksasa” Proyek Strategis Nasional Perkebunan Tebu dan Bioetanol di Merauke?

Pada April 2024, Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 19 April 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Satuan Tugas (Satgas) tersebut dibentuk dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan investasi perkebunan tebu terintegrasi dengan industri gula, bioethanol dan pembangkit listrik biomassa. 

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 8 Tahun 2023, tanggal 14 November 2023, tentang Perubahan Keempat atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN, diketahui adanya dalam daftar PSN Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke di Provinsi Papua Selatan.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, sebagai Ketua Satgas bergerak cepat dan mengidentifikasi sekitar dua juga hektar lahan di Merauke, Provinsi Papua Selatan, dialokasikan untuk kebun tebu dalam rangka mempercepat swasembada gula. 

Luas lahan dua juta hektar dimaksud jauh lebih besar dari rencana Program Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai bahan bakar nabati yakni penambahan areal lahan baru perkebunan tebu seluas 700.000 hektar yang bersumber dari lahan perkebunan, lahan tebu rakyat dan lahan kawasan hutan. 

Dalam roadmap Perpres 20/2023 disebutkan proyek raksasa berskala luas ini mempunyai tujuan dan target peningkatan produksi bioethanol 1.200.000 kilo liter. Pemerintah Indonesia juga mengtargetkan import gula sebesar 5 juta ton untuk permintaan dan pertumbuhan industri makanan dan minuman.  

Saat ini, PSN Merauke sedang menjadi perhatian publik baik di tingkat lokal dan nasional. Momentum politik Pilkada sebentar lagi akan dilakukan. Yayasan Madani Berkelanjutan, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dan Greenpeace Indonesia mengadakan Diskusi: Siapa Diuntungkan di “Proyek Raksasa” Proyek Strategis Nasional Perkebunan Tebu dan Bioetanol di Merauke? yang dilaksanakan pada:

Kamis, 27 Juni 2024

Pukul 09.oo – 13.00 WIB

Di kantor YLBHI, Jl. Diponegoro No 74 Jakarta Puat

Live di Youtube Bentala Rakyat 

Narasumber:

  1. Dian Patria: Kasatgas Koordinasi & Supervisi Wilayah IV KPK
  2. Federika Korain, West Papuan Human Right Lawyer & Peace Activist
  3. Faisal Basri, Ekonom Senior FEB UI

Moderator:

Wiko Saputra

Related Article

Karhutla 2023 Tembus 1 Juta Ha, Benarkah Pemilu Penyebabnya?

Karhutla 2023 Tembus 1 Juta Ha, Benarkah Pemilu Penyebabnya?

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) kembali menghanguskan lebih dari 1 juta hektare lahan di Indonesia pada tahun 2023. Menurut data SIPONGI tahun 2023, lahan seluas 1.161.193 hektare terbakar sepanjang tahun ini.

Fenomena karhutla yang makin parah menimbulkan banyak pertanyaan, terutama mengenai penyebab utama di balik lonjakan kebakaran ini. Salah satu dugaan yang mencuat adalah keterkaitan dengan atmosfer politik menjelang Pemilu 2024. Apakah benar pemilu menjadi pemantik utama karhutla? Mari kita telusuri lebih lanjut.

Lonjakan Karhutla 2023

Berdasarkan model Area Indikatif Terbakar (AIT) Yayasan MADANI Berkelanjutan menunjukkan bahwa AIT di 2023 mencapai 1,34 juta ha dan mulai melonjak sejak Juli, mencapai puncaknya di Oktober. Pada Januari 2023, area yang terbakar hanya sekitar 2 ribu hektare, namun, angka ini melonjak menjadi 58 ribu hektare pada Juli, dan kemudian meledak menjadi lebih dari 500 ribu hektare di Oktober 2023.

Peningkatan drastis ini lantas menimbulkan kekhawatiran dan pertanyaan lantaran pada Oktober, sekitar 40% dari total AIT 2023 terjadi bertepatan dengan memanasnya situasi politik karena masuk pada tahapan pencalonan dan penetapan calon presiden dan wakil presiden menjelang kampanye Pemilu 2024. Pola ini seakan mengulangi sejarah, di mana karhutla sering kali meningkat pada tahun-tahun yang bersinggungan dengan pemilu.

Berdasarkan data dari Sistem Pemantauan Karhutla (Sipongi) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dalam sepuluh tahun terakhir (2013-2023), karhutla di Indonesia telah membakar 9.623.042 hektare hutan. Pola karhutla yang terjadi di lebih dari 1 juta hektare terdeteksi pada tahun-tahun pemilu, yaitu 2014, 2015, 2019, dan 2023.

Pada 2014, bertepatan dengan Pilpres yang mempertemukan Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta, karhutla menghanguskan 1.777.577 hektare hutan. Tahun 2015, yang juga merupakan tahun pemilihan kepala daerah serentak di berbagai daerah, mencatatkan luas kebakaran sebesar 2.611.411 hektare, menjadikannya salah satu bencana karhutla terparah dalam sejarah Indonesia. Pada 2019, bersamaan dengan Pilpres yang mempertemukan Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi, karhutla menghanguskan 1.649.258 hektare.

Apa Iya, Pemilu Pantik Karhutla?

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, menyoroti pola keterkaitan antara karhutla dan pemilu. Menurut Uli, satu tahun sebelum dan sesudah pemilu merupakan periode yang rentan terhadap karhutla. Berdasarkan catatan Walhi, pada periode ini terjadi transaksi izin, yang sering kali dibayarkan sebagai bentuk upeti dari modal yang telah masuk ke para kandidat yang berpartisipasi dalam kontestasi politik.

Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebutkan bahwa menjelang pemilu selalu muncul gejala green financial crime atau kejahatan finansial di bidang kehutanan, lingkungan hidup, serta perikanan dan kelautan. Polanya hampir sama setiap periode pemilu. Temuan terbaru PPATK mengungkap adanya aliran dana sebesar Rp45 triliun yang terindikasi sebagai hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan diduga digunakan untuk membiayai pemenangan para politikus pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 .

Mengapa Pemilu Bisa Memantik Karhutla?

Ada beberapa hal yang membuat karhutla sering kali terjadi di momen yang berkaitan dengan pemilu.

  1. Distraksi Pemerintah, Di tahun pemilu, perhatian pemerintah seringkali teralihkan ke aktivitas politik, mengurangi fokus pada pengawasan dan penegakan hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan.
  2. Transaksi Izin dan Korupsi. Seperti yang disinggung oleh Uli Arta Siagian, periode sebelum dan sesudah pemilu sering diwarnai oleh transaksi izin yang tidak sah, di mana perusahaan dan kandidat politik melakukan praktik korupsi untuk mendapatkan izin pembukaan lahan yang lebih luas.
  1. Ketidakstabilan Politik. Ketidakstabilan politik dan perubahan dalam struktur pemerintahan dapat melemahkan mekanisme pengendalian karhutla, karena ada pergantian pejabat dan peraturan yang belum stabil.

Untuk mengatasi keterkaitan pemilu dan karhutla secara efektif, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup penguatan kebijakan lingkungan, peningkatan penegakan hukum, edukasi publik, serta transparansi dalam proses politik dan izin. Hanya dengan cara ini, Indonesia dapat mencegah karhutla yang terus berulang setiap periode pemilu dan menjaga kelestarian hutan dan lahan untuk generasi mendatang.

Related Article

Karhutla 2023 Tembus 1 Juta Ha, Benarkah Pemilu Penyebabnya?

Karhutla 2023 Tembus 1 Juta Ha, Benarkah Pemilu Penyebabnya?

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) kembali menghanguskan lebih dari 1 juta hektare lahan di Indonesia pada tahun 2023. Menurut data SIPONGI tahun 2023, lahan seluas 1.161.193 hektare terbakar sepanjang tahun ini.

Fenomena karhutla yang makin parah menimbulkan banyak pertanyaan, terutama mengenai penyebab utama di balik lonjakan kebakaran ini. Salah satu dugaan yang mencuat adalah keterkaitan dengan atmosfer politik menjelang Pemilu 2024. Apakah benar pemilu menjadi pemantik utama karhutla? Mari kita telusuri lebih lanjut.

Berdasarkan data dari Sistem Pemantauan Karhutla (Sipongi) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dalam sepuluh tahun terakhir (2013-2023), karhutla di Indonesia telah membakar 9.623.042 hektare hutan. Pola karhutla yang terjadi di lebih dari 1 juta hektare terdeteksi pada tahun-tahun pemilu, yaitu 2014, 2015, 2019, dan 2023.

Pada 2014, bertepatan dengan Pilpres yang mempertemukan Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta, karhutla menghanguskan 1.777.577 hektare hutan. Tahun 2015, yang juga merupakan tahun pemilihan kepala daerah serentak di berbagai daerah, mencatatkan luas kebakaran sebesar 2.611.411 hektare, menjadikannya salah satu bencana karhutla terparah dalam sejarah Indonesia.

Pada 2019, bersamaan dengan Pilpres yang mempertemukan Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi, karhutla menghanguskan 1.649.258 hektare. Sementara itu, meskipun bukan tahun pemilu, karhutla juga terjadi di 2023 yang menghanguskan 1.161.193 hektare. Hal ini disinyalir lantar tahun ini  atmosfer politik yang mulai memanas Pemilu 2024.

Related Article

Konferensi Perubahan Iklim Bonn 2024: Jalan Terjal Menuju COP 29

Konferensi Perubahan Iklim Bonn 2024: Jalan Terjal Menuju COP 29

Konferensi Perubahan Iklim yang berlangsung pada 3-13 Juni 2024 di Bonn, Jerman, merupakan sesi negosiasi antarsesi di bawah SBSTA 60 dan SBI 60, yang bersama-sama disebut sebagai SB60. Pertemuan ini penting untuk mempersiapkan perundingan iklim COP 29 yang akan dilangsungkan di Baku, Azerbaijan, pada 11-22 November 2024.

Isu Kunci yang Dinegosiasikan di SB60

Ada tiga isu utama yang dinegosiasikan di SB60. Yang pertama adalah implementasi hasil penilaian global atau Global Stocktake (GST) untuk menahan laju pemanasan global agar tidak melampaui 1,5 derajat Celcius di akhir abad ini. Yang kedua adalah target pendanaan iklim pasca-2025 yang lazim disebut sebagai NCQG (New Collective Quantified Goal). Yang ketiga adalah operasionalisasi Loss & Damage Fund untuk mengatasi kerusakan dan kerugian akibat dampak perubahan iklim. 

Jalan Terjal Mengakhiri Bahan Bakar Fosil

Konferensi Perubahan Iklim ke-28 (COP 28) di Dubai tahun lalu menghasilkan keputusan penting mengenai Global Stocktake (GST), yang mencakup seruan bagi semua negara untuk beralih dari bahan bakar fosil dalam dekade ini. Sayangnya, pertemuan di Bonn tidak menghasilkan kemajuan berarti dalam isu ini. Menurut IISD, negara-negara gagal menyepakati modalitas dialog baru untuk mengimplementasikan hasil GST dan tidak mencapai kesepakatan terkait program kerja mitigasi perubahan iklim. Menurut Carbon Brief, negara-negara dalam kelompok Like-Minded Group of Developing Countries (LMDCs), terutama China dan Arab Saudi, memblokir negosiasi terkait transisi dari bahan bakar fosil.

Ketiadaan kemajuan ini sangat disayangkan karena batas aman 1,5°C hampir terlampaui. Dengan kata lain, nasib generasi mendatang berada di ujung tanduk karena perubahan iklim telah berubah menjadi krisis.

Dalam tuntutan bersama di COP 28, masyarakat sipil Indonesia menyerukan diadopsinya target global untuk mengakhiri penggunaan bahan bakar fosil dan beralih ke energi terbarukan. Penggunaan semua jenis bahan bakar fosil harus diakhiri secara bertahap tanpa pengecualian, baik on-grid maupun off-grid, termasuk captive. Selain itu, upaya ini harus dilakukan secara berkeadilan dengan melindungi hak-hak masyarakat yang paling terdampak, termasuk nasib buruh, kesetaraan gender, hak atas tanah, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Masyarakat sipil Indonesia juga menyerukan diadopsinya target global untuk menghentikan kerusakan ekosistem dan memulihkan seluruh ekosistem alam termasuk hutan, pesisir, mangrove, dan laut pada 2030. Hal ini sangat penting karena enam dari sembilan ambang batas aman planet bumi (planetary boundaries) yang menyokong kehidupan dan kesejahteraan  manusia sudah terlampaui, termasuk perubahan sistem lahan akibat rusaknya hutan serta perubahan sistem air tawar. 

BACA JUGA: Tuntutan Masyarakat Sipil dalam COP 28

Tingkatkan Ambisi NDC Sesuai Hasil Global Stocktake

Hasil GST mendorong negara-negara untuk menyerahkan komitmen iklim atau Nationally Determined Contributions (NDCs) yang lebih ambisius dan selaras dengan target 1,5°C paling lambat bulan Februari 2025. 

Agar tidak melampaui 1,5°C, emisi global harus turun 43% pada 2030 dan 65% pada 2035 dibandingkan tahun 2019. NDC pada putaran selanjutnya (Second NDC) harus bisa menutup kekurangan ambisi (emissions gap) sebesar 20,3–23,9 Gt CO2e pada tahun 2030 tanpa menurunkan kemampuan adaptasi di negara lain, khususnya di negara-negara berkembang dan miskin, serta dengan tetap melindungi hak asasi manusia. 

Momen pembaruan NDC ini juga perlu diambil untuk menjadikan proses penyusunan Second NDC lebih partisipatif dan inklusif, yakni dengan melibatkan masyarakat sipil, termasuk kelompok rentan, secara bermakna.

Akankah Ada Jalan Keluar untuk Isu Pendanaan?

Negara-negara maju dan berkembang masih berdebat sengit soal pendanaan iklim global pasca-2025. Target ini, yang disebut sebagai NCQG  atau New Collective Quantified Goal, harus disepakati di COP 29 bulan November mendatang. Beberapa isu yang menjadi ganjalan adalah negara-negara maju yang dianggap belum memenuhi komitmen mereka untuk menyalurkan pendanaan sebesar 100 miliar dollar AS per tahun untuk membantu negara-negara berkembang. Meski negara-negara maju mengklaim telah memenuhi target tersebut, negara-negara berkembang mengeluhkan banyaknya pendanaan dalam bentuk pinjaman. Mereka juga mengeluhkan tindakan negara maju yang melabeli ulang bantuan mereka sebagai pendanaan iklim.

Negara-negara maju dan berkembang masih berdebat soal siapa yang harus membayar, apakah hanya negara maju atau termasuk juga negara-negara berkembang yang mampu. Mereka juga berdebat terkait besaran dana. Kelompok Arab, LMDCs termasuk China, India, dan negara-negara pulau kecil (AOSIS) menuntut pendanaan dari negara-negara maju sebesar 1,1-1,3 triliun dollar AS per tahun. Perdebatan soal penggunaan dana juga tidak kalah sengit, di mana negara-negara maju menolak pendanaan iklim digunakan untuk mendanai Loss and Damage. Menurut Carbon Brief, isu pendanaan ini tampaknya masih akan “menyandera” perundingan iklim ke depan.

Masyarakat sipil Indonesia menuntut pengalihan aliran pendanaan global dari sektor-sektor yang intensif emisi atau “kotor” ke sektor-sektor yang berfokus pada pemulihan dan restorasi lingkungan atau “hijau”. Pendanaan iklim juga harus mudah diakses oleh masyarakat terdampak, termasuk orang muda yang ingin berpartisipasi dalam upaya mitigasi dan adaptasi. Pendanaan iklim tidak boleh menambah beban hutang negara-negara berkembang (“debt trap“).

Menurut Madani, fokus kewajiban membayar pendanaan iklim harus tetap berada pada negara-negara maju, yang dikenal sebagai negara-negara Annex I. Hal ini selaras dengan prinsip keadilan distributif dalam keadilan iklim yang menekankan peran negara-negara maju dalam menyebabkan perubahan iklim (hutang historis). Namun, negara-negara selain Annex I juga dapat didorong untuk berkontribusi berdasarkan indikator seperti tingkat kemampuan membayar dan tanggung jawab historis (emisi).

Besaran pendanaan iklim global harus dihitung berdasarkan kebutuhan dan prioritas negara berkembang untuk mengatasi krisis iklim, terutama dampaknya. Yang perlu ditekankan adalah keseimbangan antara porsi pendanaan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Saat ini, adaptasi perubahan iklim masih menerima porsi pendanaan jauh lebih sedikit dibandingkan mitigasi. Pendanaan iklim harus dibuka juga untuk mendanai Loss and Damage. Bisa dibuat sub-goals untuk target adaptasi dan Loss and Damage untuk memastikan bahwa keduanya mendapatkan pendanaan yang cukup. Selain itu, harus ada kerangka dan mekanisme yang transparan untuk mengukur kemajuan penyaluran pendanaan iklim global.

Operasionalisasi Pendanaan Loss and Damage

Operasionalisasi pendanaan untuk mengatasi kerusakan dan kerugian akibat perubahan iklim (Loss and Damage) sangat penting bagi negara-negara miskin dan berkembang.

Ada beberapa isu penting yang masih harus diselesaikan untuk dapat sepenuhnya mengoperasionalkan pendanaan Loss and Damage. Yang utama adalah sumber pendanaan. Negara-negara maju menolak pendanaan iklim global pasca-2025 (NCQG) digunakan untuk mendanai Loss and Damage sementara negara-negara berkembang ingin ada target khusus untuk Loss and Damage. Isu lain adalah siapa yang berhak mengakses pendanaan tersebut dan cara mengaksesnya.

Untuk sementara (selama dua tahun), Bank Dunia akan menjadi wali (trustee) dan tuan rumah sekretariat pendanaan Loss and Damage. Sementara itu, Dewan Independen akan menentukan kriteria kelayakan dan kebijakan manajemen risiko. Langkah selanjutnya untuk operasionalisasi pendanaan Loss and Damage adalah membentuk sekretariat dan memilih Direktur Eksekutif.

Masyarakat sipil Indonesia menekankan pentingnya asistensi bagi negara-negara dan komunitas yang paling terdampak serta memiliki kapasitas terendah dalam menangani perubahan iklim. Enam tuntutan masyarakat sipil terkait Loss and Damage adalah:

 

  1. COP harus menyepakati target besaran dana yang dibutuhkan untuk mengatasi kerusakan dan kerugian akibat krisis iklim.
  2. Negara-negara maju berdasarkan prinsip CBDR (Common But Differentiated Responsibility) harus segera memberikan porsi pendanaan yang adil, memadai, serta baru.
  3. Operasionalisasi mekanisme pendanaan Loss and Damage yang dialokasikan bagi negara dan komunitas yang paling membutuhkan harus didasarkan pada penilaian kerentanan dan kapasitas dengan mempertimbangkan batasan-batasan adaptasi.
  4. Mekanisme pendanaan harus didesain secara sederhana tanpa terjebak dalam proses birokrasi yang rumit dan segera dapat diakses oleh masyarakat terdampak secara efektif dan efisien.
  5. Loss and Damage harus berfokus pada rekonstruksi, restorasi, dan rehabilitasi serta memberikan dukungan finansial bagi komunitas yang kehilangan tempat tinggal baik sementara maupun permanen.
  6. Loss and Damage harus memberikan dukungan finansial bagi kerugian ekonomi maupun non-ekonomi seperti hilangnya warisan budaya dan keanekaragaman hayati.

 

Konferensi Perubahan Iklim Bonn 2024 menunjukkan banyak  tantangan besar yang masih harus diatasi dalam upaya global melawan perubahan iklim. Meskipun kemajuan dalam beberapa isu kunci sangat terbatas, harapan tetap ada seiring dengan semakin kuatnya seruan dari masyarakat sipil dan berbagai negara untuk aksi yang lebih ambisius dan inklusif. Dengan COP 29 yang semakin mendekat, penting bagi semua pihak untuk terus berkomitmen dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan demi masa depan bumi dan generasi mendatang. Kesepakatan yang konkret dan ambisius diharapkan dapat membawa perubahan nyata dalam menjaga batas aman 1,5°C dan memastikan pendanaan iklim yang adil serta efektif, khususnya bagi mereka yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Related Article

Position Paper Bersama CSO Indonesia: Siapkah Indonesia untuk EUDR?

Position Paper Bersama CSO Indonesia: Siapkah Indonesia untuk EUDR?

Aturan Bebas Deforestasi Uni Eropa atau EUDR akan segera diimplementasikan pada tahun depan. Proses ini diawali dengan pemeringkatan negara atau benchmarking yang akan berpengaruh pada seberapa panjang proses uji tuntas komoditas yang masuk ke Uni Eropa. Pemerintah Indonesia, pelaku usaha, dan seluruh pihak terus bersiap, mengingat pasar Eropa adalah salah satu destinasi utama beberapa komoditas andalan, seperti kayu, sawit, kakao, dan karet. 

Paper ini menggambarkan bagaimana kondisi eksisting regulasi dan fakta pada komoditas sawit di Indonesia terkait beberapa hal yang dipertimbangkan dalam proses benchmarking. Masyarakat sipil melihat masih banyak masalah baik terkait tren deforestasi oleh komoditas sawit, maupun masalah di luar tutupan hutan (kami menyebutnya beyond the canopy). Masalah-masalah tersebut tergambar pada masih banyaknya permasalahan terkait legalitas, korupsi, konflik dengan masyarakat adat, dan transparansi data. Masalah-masalah ini disebabkan oleh regulasi yang masih memberikan banyak akses terhadap pelanggaran, politik hukum pemerintah yang belum berpihak pada penyelesaian masalah tersebut, dan penegakan hukum bagi pelanggar yang masih lemah.

Melalui paper ini, masyarakat sipil mendorong Uni Eropa untuk melakukan beberapa hal, antara lain: memasukkan metodologi benchmarking sub-nasional dan per-komoditas; tidak hanya mewajibkan Indonesia untuk membangun rantai pasokan yang bersih tetapi juga membantu Indonesia dalam mencapai tujuan ini melalui mekanisme yang melibatkan masyarakat sipil; terus terlibat dengan Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) Indonesia dan Serikat Petani sebagai bagian integral dari peningkatan tata kelola komoditas; dan mempertimbangkan faktor-faktor di luar beyond the canopy (seperti persoalan pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan transparansi data) dalam proses benchmarking dan uji tuntas.

Related Article

40 Ribu Hektare Karhutla Diindikasi Terjadi di Indonesia selama Januari – April 2024, Terbesar di Kalimantan Timur

40 Ribu Hektare Karhutla Diindikasi Terjadi di Indonesia selama Januari – April 2024, Terbesar di Kalimantan Timur

[MADANI News, 12 Juni 2024] – Data analisis Area Indikatif Terbakar (AIT) MADANI Berkelanjutan menunjukkan fakta mengkhawatirkan. Data tersebut memperlihatkan indikasi bahwa pada periode Januari hingga April 2024, seluas 40 ribu hektare hutan dan lahan di Indonesia terbakar. Kalimantan Timur menjadi wilayah terdampak terbesar dengan 18,4 ribu hektare atau 46% dari total luas yang terbakar.

Luas area yang terindikasi terbakar pada periode Januari hingga April tahun ini meningkat tiga kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Padahal, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebanyak 78% wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan hingga 14 Maret 2024 lalu.

Lebih memprihatinkan lagi, dari 40 ribu hektare hutan dan lahan yang terindikasi terbakar, 38,5 ribu hektare (92%) merupakan area baru atau bukan area yang terbakar berulang. Hal ini menunjukkan bahwa karhutla terus meluas selama periode tersebut, memperparah kerusakan hutan dan lahan.

 

Kalimantan Timur Terluas

Provinsi Kalimantan Timur mencatat luas indikatif kebakaran hutan dan lahan terbesar pada periode Januari sampai April 2024 dengan 18.451 hektare. Disusul oleh Riau dengan 4.560 hektare, dan Aceh dengan 3.017 hektare. Provinsi Kalimantan Barat menempati urutan keempat dengan 1.767 hektare.

Provinsi Sulawesi Tengah berada di posisi kelima dengan luas indikatif terbakar 1.656 hektare, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) di posisi keenam dengan 1.149 hektare. Kepulauan Riau di posisi ketujuh dengan 1.065 hektare, diikuti oleh Sumatera Utara dengan 1.510 hektare. Sumatera Barat dan Kalimantan Utara melengkapi sepuluh besar dengan masing-masing 1.020 hektare dan 906 hektare.

Meluasnya area karhutla dari bulan per bulan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pada bulan Maret, karhutla di Riau sempat naik ke posisi tertinggi, namun turun drastis pada bulan April. Sementara itu, luas karhutla di Kaltim meroket dari bulan Maret ke April.

 

Jika dilihat luas akumulatif dari bulan ke bulan, peringkat beberapa provinsi sempat berubah dari Januari hingga April, kecuali Kalimantan Timur yang terus berada di posisi puncak dari Januari hingga April.



Pencegahan dan Kesiapsiagaan Dini Penting

Pencegahan emisi Gas Rumah Kaca akibat kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu kunci dalam mencapai komitmen iklim Indonesia. Kesiapsiagaan dan pencegahan dini kebakaran hutan dan lahan sangat penting, termasuk melibatkan berbagai pihak dalam pemantauan dan pengawasan. Terlebih, pemerintah telah berkomitmen untuk menekan karhutla hingga nol untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030 dan komitmen iklim dalam Enhanced NDC.

Dalam momentum pembaharuan komitmen iklim Indonesia dalam Second NDC (SNDC), penting bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan semua pihak terkait untuk mengantisipasi meluasnya area hutan dan lahan yang terbakar agar kebakaran hutan dan lahan tidak semakin parah di tahun 2024.

Catatan Model Area Indikatif Terbakar (AIT)

MADANI Berkelanjutan mengembangkan Model Area Indikatif Terbakar (AIT) sejak tahun 2019. Model ini memanfaatkan pola hotspot (titik panas) dengan ciri khas tertentu untuk mengidentifikasi area yang patut diduga terbakar. Kelebihan AIT adalah kemampuannya memilah mana hotspot karhutla dan mana yang bukan, sehingga informasi yang dihasilkan lebih akurat.

Hasil pemantauan model AIT MADANI Berkelanjutan di empat bulan pertama 2024 memiliki koefisien korelasi sebesar 97,37% serta nilai R2 mencapai 94,81% dengan data SIPONGI KLHK. Ini menunjukkan kesesuaian signifikan antara kedua metode dalam mengidentifikasi area indikatif terbakar. Meskipun metode AIT dan SIPONGI berbeda, perhitungan area indikatif terbakar menunjukkan tren dan lokasi yang relatif sama.

Model Areal Indikatif Terbakar (AIT) MADANI Berkelanjutan dapat menjadi sumber informasi dini pergerakan karhutla bagi berbagai pihak, seperti pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan masyarakat di lokasi terbakar.

MADANI Berkelanjutan terus menyempurnakan model AIT untuk memberikan informasi perkembangan dini karhutla yang lebih representatif dan kredibel. Sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di Indonesia menjadi lebih efektif. [ ]

Related Article

id_IDID