Bulan: Juli 2018

Pemerintah Indonesia tampaknya sedang merencanakan deforestasi (planned deforestation) dengan mengatasnamakan perlindungan gambut. Hal ini terlihat setelah Koalisi Anti Mafia Hutan menganalisis secara mendalam peta alokasi lahan usaha pengganti (land swap) yang dipublikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kebijakan land swap merupakan respon pemerintah terhadap konsesi hutan tanaman (HTI) yang terimbas oleh kebijakan perlindungan gambut demi mencegah berulangnya kebakaran hutan dan lahan. Sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.40/2017 Tentang Fasilitasi Pemerintah Pada Usaha Hutan Tanaman Industri Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, land swap diberikan kepada pemegang izin HTI yang 40 persen atau lebih areal kerjanya ditetapkan sebagai ekosistem gambut dengan fungsi lindung. Dari total 12,94 juta ha areal prioritas restorasi gambut yang diemban oleh Badan Restorasi Gambut (BRG), seluas 2,15 juta ha di antaranya (atau setara 16 persen) berada di konsesi HTI. Sejumlah 216.044 ha wilayah itu mengalami kebakaran luar biasa pada tahun 2015. Koalisi Anti Mafia Hutan berupaya menganalisisnya secara spasial dan menemukan bahwa dari total alokasi 921.230 ha untuk land swap, 362.390 ha atau 40 persen diantaranya merupakan tutupan hutan baik primer maupun hutan sekunder. Alokasi land swap tersebar hampir di seluruh pulau-pulau besar Indonesia kecuali Jawa, yakni terentang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, hingga Papua.

Bagaimana rincian persebarannya? Mengapa ia problematik bagi ketahanan hutan? Dan apa saja rekomendasi bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan ini? Baca selengkapnya dengan mengunduh laporan di bawah ini.Laporan ini disusun bersama oleh Koalisi Anti Mafia Hutan: Auriga, Jerat Papua, Jikalahari, Elsam, WWF-Indonesia, Gemapala, Pantau Gambut Papua, Walhi Kalimantan Tengah, Hutan Kita Institute (HaKI), Pusaka, Papua Forest Watch, Kemitraan, dan SOS untuk Tanah Papua.