Bulan: November 2019

Alam selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam konteks pembangunan. Hal ini tak mengherankan karena alam dapat menjadi pendukung sekaligus penghambat bagi pembangunan itu sendiri.

Oleh karenanya, pembangunan yang tetap memperhatikan kaidah pembangunan berkelanjutan menjadi hal yang wajib diperhatikan bagi seluruh negara, termasuk Indonesia yang telah berkomitmen melalui ratifikasi Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris.

Berbicara tentang pembangunan, maka tak afdol rasanya jika kita tidak membicarakan perihal perencanaan pembangunan. Dalam konteks Indonesia, kita mengenal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai bentuk dari perencanaan pembangunan Indonesia dalam lima tahun ke depan. RPJMN ini merumuskan peta potensi permasalahan yang akan terjadi serta merumuskan bagaimana solusi untuk permasalahannya.

Pada akhir tahun 2019, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) berencana untuk menerbitkan RPJMN 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir dari pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025. Sembari menunggu Presiden terpilih dilantik, Kementerian PPN/Bappenas menerbitkan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 yang nantinya rancangan ini akan disinkronisasikan dengan visi-misi dari Presiden terpilih.

Akan tetapi, ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 ini, khususnya dalam konteks kehutanan dan masyarakat adat yang menjadi bagian integral dari alam. Apakah rancangan tersebut sudah cukup inklusif terhadap masyarakat dan perlindungan hutan?

Catatan Penting Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024

Pertama, pemerintah belum secara serius akan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat adat. Dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, pemerintah tidak secara eksplisit menargetkan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat adat.

Berbeda dengan permasalahan lingkungan hidup – di mana terdapat profil lingkungan yang hendak dicapai, untuk penyelesaian permasalahan masyarakat adat tidak ada angka yang pasti ditargetkan. Hal ini berbeda dengan RPJMN 2015-2019 di mana ada angka yang pasti ditargetkan – semisal pemerintah berkomitmen mengalokasikan 12,7 juta hektar kawasan hutan untuk sejumlah skema perhutanan sosial termasuk hutan adat.

Selain itu, pemerintah tidak menjadikan pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai agenda prioritas dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024. Padahal, RUU Masyarakat Adat merupakan payung hukum bagi masyarakat adat untuk mendapatkan hak-haknya yang belum dijamin oleh pemerintah.

Kedua, pemerintah belum secara konkret mengatur bagaimana langkah untuk menanggulangi permasalahan tiadanya kebijakan atau regulasi yang efektif dalam konteks kehutanan. Berdasarkan analisis tutupan lahan yang tercantum dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, selama tujuh tahun penerapan Inpres Moratorium Hutan dan Lahan Gambut, sedikitnya tiga juta hektar hutan alam primer dan lahan gambut atau – kira-kira setara dengan lima kali luas pulau Bali – telah habis dikonversi untuk penggunaan lain.

Dengan melihat fakta tersebut, maka dapat kita katakan bahwa kebijakan Inpres Moratorium Hutan dan Lahan Gambut tidak berjalan efektif dikarenakan kebijakan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta adanya pengecualian lahan yang tidak dilindungi oleh kebijakan moratorium. Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 baru sebatas akan melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas regulasi secara umum sehingga hal ini belum secara spesifik menyasar peningkatan kualitas regulasi dan kebijakan terhadap konteks kehutanan yang selama ini kerap menjadi permasalahan.

Ketiga, tidak adanya agenda peninjauan kembali izin-izin lahan yang berpotensi menimbulkan adanya kehilangan hutan primer dan lahan gambut. Dalam temuan Chain Reaction Research, disebutkan bahwa 6,1 juta hektar (ha) hutan primer dan lahan gambut masih tersisa di areal konsesi perkebunan kelapa sawit. Lahan tersebut dapat dianggap sebagai stranded assets atau aset terlantar lantaran perusahaan yang memiliki izin hak guna usaha (HGU) mematuhi kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE).

Dalam hal ini, perusahaan diperkenankan untuk memanfaatkan lahan tersebut secara legal lantaran sudah mendapatkan izin HGU apabila perusahaan ingin meningkatkan produktivitasnya walaupun melanggar kebijakan NDPE. Jumlah total lahan tersebut tidak dilindungi oleh kebijakan Inpres Moratorium Hutan dan Lahan Gambut lantaran dalam kebijakan ini disebutkan bahwa lahan pengecualian yang dilindungi oleh Inpres, salah satunya yaitu lahan yang telah mendapatkan izin persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan sebelum Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Terakhir, pemerintah tidak memasukkan bagaimana strategi yang akan ditempuh dalam penyelesaian konflik tenurial. Dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, pemerintah menargetkan adanya penyelesaian konflik tenurial dalam kawasan hutan. Namun, dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, tidak dijelaskan bagaimana strategi atau upaya untuk menyelesaikan konflik tenurial dalam kawasan hutan.

Penyelesaian konflik tenurial sendiri memerlukan adanya peran aktif antar stakeholder guna membangun koordinasi, komunikasi, hingga kesetaraan berbagai pihak baik yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam konflik.

Hal yang Perlu Dilakukan

Dari beberapa catatan tersebut, ada beberapa hal perlu diperbaiki oleh pemerintah sebelum menerbitkan RPJMN 2020-2024 pada akhir tahun nanti. Pertama, pemerintah perlu menjadikan pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai agenda prioritas dalam RPJMN 2020-2024 versi final.

Hal ini dapat menjadi langkah konkret dari pemerintah dalam menanggulangi permasalahan masyarakat adat yang selama ini kerap ditemui. Selain itu, pemerintah perlu memiliki angka target secara pasti perihal penyelesaian permasalahan yang menimpa masyarakat adat sehingga pemerintah memiliki benchmark dalam upayanya dalam menanggulangi permasalahan masyarakat adat.

Kedua, untuk mencapai target luas minimal hutan primer dan target luas minimal lahan gambut yang dipertahankan pada RPJMN 2020-2024, serta untuk menanggulangi permasalahan yang selalu ditemukan dalam bidang lingkungan hidup yaitu menyangkut kualitas regulasi dan kebijakan, maka dalam RPJMN 2020-2024 perlu dimasukkan adanya agenda penguatan regulasi dan kebijakan dalam bidang lingkungan hidup secara spesifik – semisal peningkatan status kebijakan dari hanya berbentuk Inpres Moratorium Hutan dan Lahan Gambut menjadi Regulasi Perpres Moratorium Hutan dan Lahan Gambut.

Ketiga, RPJMN 2020-2024 perlu menetapkan agenda adanya peninjauan kembali izin-izin persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan sebelum Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Hal ini dilakukan guna mencegah hilangnya potensi konversi penggunaan hutan primer dan lahan gambut bagi pembangunan.

Terakhir, RPJMN 2020-2024 perlu mencantumkan agenda strategi kolaborasi antar-stakeholder untuk penyelesaian konflik tenurial dalam kawasan hutan. Hal ini dilakukan agar mendapatkan suatu kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu konflik tenurial.

Suatu kesepakatan dalam konflik tenurial tidak bisa diintepretasikan atau dirumuskan hanya oleh salah satu pihak. Dengan demikian, kolaborasi menjadi hal yang penting mengingat hukum nasional yang bersifat positivistik sehingga berdampak pada seringnya masyarakat adat sebagai pihak yang paling dirugikan dalam konflik tenurial.

Pekan ini, media semakin santer menyorot isu penanganan krisis iklim menjelang konferensi perubahan iklim COP25 yang akan diadakan di Madrid 2-13 Desember 2019.

Terkait dengan hal ini, Luluk’s Update menemukan pemberitaan mengenai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang akan mendorong peningkatan ambisi negara baik dalam mengisi celah dan pencapaian target di bawah 2 derajat maupun dalam penyediaan dukungan di semua sektor strategis.

Indonesia sendiri memiliki misi di COP25 ini, misi tersebut yakni memperjuangkan kepentingan Indonesia dan berkontribusi pada upaya global, termasuk dalam pembahasan pengaturan rinci Modalities, Procedures and Guidelines (MPGs) untuk pelaksanaan Paris Agreement, dan mendorong perundingan fokus pada penyiapan dan penyampaian modalitas dan bimbingan yang dapat memfasilitasi aksi, serta memastikan bahwa tidak hanya pencapaian target, tetapi juga mempertimbangkan keberagaman dari negara berkembang.

Sementara itu, Amerika Serikat (AS) dan China mulai menjauh dari komitmen iklim dunia. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Hasil penelitian UNEP, Institut Lingkungan Stockholm, Institut Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan, Institut Pengembangan Luar Negeri, dan Pusat CICERO untuk Penelitian Iklim dan Iklim Internasional dan Analisis Iklim menunjukkan China dan AS berencana memproduksi bahan bakar fosil pada 2030 pada tingka antara 50-120 persen di atas target Perjanjian Paris.

Penasaran dengan pemberitaan lainnya? Kalau penasaran, sobat Luluk’s Update dapat mengunduh materi Luluk’s Update pekan ini di tautan di bawah ya. Semoga bermanfaat.

Izinkan saya memulai tulisan ini dengan mengajak pembaca yang budiman untuk membayangkan sebatang pohon. Beragam jenis pohon pun tentunya masuk ke dalam pikiran kita. Saya yakin semua yang membayangkan pohon selalu memulainya dengan warna hijau, mungkin juga ditambah dengan kerimbunan yang menyejukkan. Ya, begitulah kiranya pohon pada umumnya.

Sekarang coba bayangkan jika pohon tersebut bisa bergerak layaknya seorang manusia. Saya yakin bahwa di antara kita ada yang merasa takut, dan ada juga yang takjub. Kemudian, bayangkan jika pohon tersebut hidup seperti karakter manusia pohon dalam film fiksi berjudul “The Lord of The Rings”.

Dalam salah satu cuplikan film tersebut, tampil sesosok manusia pohon atau dikenal sebagai bangsa “Ent” dan ent yang menjadi sorotan bernama Treebeard. Manusia pohon ini tampil sebagai makhluk yang baik hati, kebaikannya tersebut terlihat ketika dirinya memperlakukan dua orang hobbit yakni Mery dan Pippin dengan begitu ramah. Walaupun pada dasarnya kedua hobbit ini menginginkan Treebeard dan bangsanya untuk menyerang sekumpulan makhluk buruk rupa atau yang dikenal sebagai “Orc”. Treebeard pun selalu mencoba menghindari obrolan mengenai orc. Dalam film ini, digambarkan bahwa bangsa ent ingin hidup damai tanpa peperangan.

Namun Treebeard yang baik hati pun murka karena provokasi kedua hobbit yang memancingnya untuk melewati sebuah jalan menuju ke area hutan yang telah dibabat habis oleh bangsa orc. Melihat kondisi pohon-pohon yang mengenaskan, Treebeard pun kemudian memanggil kelompoknya untuk memberikan pelajaran kepada bangsa orc yang telah melakukan perbuatan buruk kepada hutan.Dari kisah ini, saya pun lantas membayangkan, apa jadinya jika pohon-pohon di sekitar kita hidup layaknya bangsa ent? Lalu, bagaimana nasib manusia yang kerap merusak hutan? Apakah mungkin pohon-pohon tersebut akan marah dan membalaskan dendam rekan-rekannya ketika tahu bahwa banyak hutan telah hilang?

Politik Hutan

Apa yang saya bayangkan tentu adalah imajinasi belaka, karena pada kenyataannya, hutan beserta satwa di dalamnya tidak punya akal sehat layaknya seorang manusia. Oleh karena itu, manusia yang berakal dapat melakukan apa saja, baik itu melindungi ataupun merusak hutan dan seisinya.

Seiring berjalannya waktu, populasi manusia semakin bertambah. Kebutuhan atas lahan pun tidak bisa dihindari. Alhasil, hutan-hutan pun dialihfungsikan untuk menjawab semua kebutuhan manusia. Faktanya, negara-negara maju di dunia telah lama membabat hutannya untuk membangun perekonomian tanpa memikirkan dampak yang terjadi. Setelah dampak dari pembabatan hutan mulai dirasakan, penyesalan pun seolah tidak ada artinya.

Di satu sisi, negara-negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA) seolah terdesak dengan tuntutan global. Jika tidak menebang pohon, ekonomi pun sulit berkembang. Sementara jika pohon-pohon di hutan ditebang (deforestasi), kualitas hidup akan buruk, bukan hanya berdampak di dalam negeri, melainkan juga secara global. Inilah yang disebut kutukan sumber daya alam. Paradoksnya yakni negara-negara yang kaya akan SDA terjerat dalam lambannya pertumbuhan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, banyak negara di dunia telah sepakat untuk berkomitmen menjaga hutan. Kesepakatan tersebut pun salah satunya menghasilkan mekanisme carbon trading atau jual beli karbon. Sederhananya, negara-negara maju harus membeli karbon yang dihasilkan oleh hutan milik negara-negara yang kaya akan SDA karena telah berkomitmen untuk menjaganya.Namun, banyak pihak menilai mekanisme carbon trading tersebut adalah mekanisme yang tidak adil. Mekanisme tersebut seolah menghilangkan tanggungjawab lingkungan negara-negara yang telah merusak hutan.

Logikanya, dengan mekanime ini, negara-negara maju seolah sedang menebus dosa kejahatan mereka atas lingkungan dengan sejumlah uang. Hal ini jelas dianggap tidak ada bagi sebagian pihak. Terkait dengan konteks tersebut, hemat saya, kebijakan politik yang tepat adalah kunci penyelamatan hutan dunia. Pemimpin-pemimpin dunia harus terlebih dahulu memiliki komitmen yang kuat untuk menyelamatkan hutan. Komitmen tersebut terwujud dengan berbagai kebijakan yang adil bagi semua pihak.

Negara maju yang dosa atas kerusakan lingkungannya besar, harus membayar sejumlah uang sebagai upaya mendukung negara-negara yang kaya akan hutan untuk menjaga asetnya tersebut. Hal itu juga harus diimbangi dengan komitmen untuk menjaga hutan yang tersisa dan juga memulihkan hutan-hutan yang telah rusak. Sedangkan negara-negara yang kaya akan SDA, harus menerapkan prinsip membangun dengan mempertimbangkan kepentingan lingkungan, bahkan jika perlu mereka harus mendorong pembangunan tanpa merusak atau tanpa deforestasi. Dalam konteks ekonomi hijau, semakin rendah deforestasi, maka pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas.

Sebagai manusia, memanfaatkan hutan untuk kepentingan bersama adalah hal yang wajar. Pohon-pohon yang berkumpul menjadi hutan pada hakikatnya adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk dimanfaatkan dengan bijak. Tentu pemanfaatannya harus jelas dan harus sesuai dengan pertimbangan dampak lingkungan yang hadir bersamaan dengan pemanfaatan hutan tersebut. Kini, nasib pohon-pohon di dunia ada di tangan manusia. Mau terbakar, mau digunduli, atau mau dikelola dengan baik, semua keputusan ada di tangan para elite politik. Pemimpin politik yang cerdas tentu akan belajar dari pengalaman banyak negara, bisa jadi dari pengalaman negara-negara yang kini menyesal karena merusak hutannya, atau belajar dari negara-negara yang kini konsisten untuk menjaga hutannya.

Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun ini atau lebih dikenal dengan COP (Conference of the parties) sebentar lagi akan di selenggarakan tepatnya pada awal Desember 2019.

Sobat Luluk’s Update sudah pada tahu apa itu COP?

COP sendiri telah diadakan di Paris sejak 30 November sampai 12 Desember 2015. Konferensi ini merupakan konferensi tahunan ke 21 anggota UNFCCC sejak UNFCCC berdiri pada tahun 1992, dan konferensi ke 11 sejak Konferensi Protokol Kyoto 1997. Dari konferensi ini, lahirlah Persetujuan Paris (Paris Agreement) yang diadopsi secara aklamasi oleh negara anggota.

Persetujuan ini akan mengikat secara hukum jika setidaknya 55 negara yang mewakili 55 persen emisi gas rumah kaca global tahunan meratifikasi Persetujuan Paris atau mendaftarkan diri di New York dari 22 April 2016 hingga 21 April 2017.

Terkait dengan persiapan COP25 yang akan diadakan tahun ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan mengangkat beberapa isu yang menarik. Berdasarkan pantauan Luluk’s Update, KLHK akan mengangkat isu perubahan iklim dan sampah, sirkular ekonomi dan mitigasi deforestasi dan degradasi hutan dan gambut.

Bukan hanya terkait dengan COP25, pada pekan ini, media juga menyoroti rencana Uni Eropa (EU) akan menghentikan pendanaan proyek-proyek berbahan bakar fosil di 2022 sebagai upaya memerangi perubahan iklim.

UE berhenti membiayai bahan bakar fosil dan akan meluncurkan strategi investasi iklim paling ambisius dari lembaga keuangan public. European Investment Bank (EIB) akan menggelontorkan US$ 1,1 triliun untuk investasi ramah lingkungan.  Keputusan ini dilakukan pasca permintaan Presiden Komisi Eropa yang meminta EIB berubah menjadi bank iklim.

Nah, kalau sobat Luluk’ Update pengen tahu lebih banyak pemberitaan pekan ini, langsung aja ya, unduh tautan yang telah tersedia. Semoga bermanfaat.

Apa jadinya ya jika Presiden Amerika Donald Trump ingin menarik Amerika dari Perjanjian Paris (Paris Agreement) ?

Apakah menurut sobat Luluk’s Upadate dampaknya akan signifikan terhadap komitmen iklim secara global?

Pekan ini, Luluk’s Upadate menemukan pemberitaan media yang cukup menarik terkait dengan komitmen negeri Paman Sam terhadap krisis iklim global. Sejatinya, dalam dua tahun terakhir Donald Trump sendiri telah menyatakan bahwa dirinya ingin menarik Amerika dari Perjanjian Iklim Paris. 

Namun, proses untuk mengeluarkan  Amerika dari perjanjian tersebut butuh waktu satu tahun. Oleh karena itu, Amerika sendiri sampai sekarang tidak dapat keluar sampai pemilihan presiden tahun 2020. Perjanjian Paris dapat dikatakan sangat sakral karena ditandatangani hampir 200 negara yang memiliki tujuan untuk mengurangi atau mengendalikan polusi yang mengendap di atmosfir.

Negosiasi perjanjian iklim yang dilakukan pada 2015 itu didorong oleh AS dan China. Perjanjian tersebut mulai berlaku pada 4 November 2016. Salah satu ketetapan dalam perjanjian tersebut mengatakan tidak ada negara yang dapat menarik diri dalam tiga tahun pertama.

Pada pekan ini, Amerikaa baru dapat memulai proses penarikan diri. Prosesnya dimulai dengan mengirimkan surat ke PBB. AS belum resmi keluar satu tahun setelah itu. Artinya satu hari setelah pemilihan presiden tahun depan. Setelah keluar nantinya, Amerika akan menjadi satu-satunya negara yang tidak terikat oleh Perjanjian Paris.

Pasti sobat Luluk’s Update pada penasaran kan dengan bagaimana kelanjutan isu ini, oleh karena itu, materi pekan ini, tersedia dan dapat diunduh dengan cuma-cuma alias gratis tis tis…

Sampai bertemu di Luluk’s Update pekan depan ya.