Madani

Tentang Kami

Media Briefing Rekomendasi Masyarakat Sipil untuk Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia

Media Briefing Rekomendasi Masyarakat Sipil untuk Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia

Global Stocktake (GST) pertama, yang dilaksanakan pada saat COP-28 di Dubai tahun lalu, menyatakan bahwa kebijakan serta aksi yang dilakukan oleh negara-negara di dunia masih belum dapat menahan kenaikan rata-rata suhu bumi sebanyak 1.5 derajat Celcius–sejalan dengan Perjanjian Paris.

Hasil dari The First Technical Dialogue of Global Stocktake telah menunjukkan gap of action. Hal ini akan menjadi landasan negosiasi dan peningkatan ambisi penurunan emisi global sesuai Persetujuan Paris.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia, melalui KLHK, juga akan melakukan pembaharuan dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) menjadi Second NDC (SNDC) pada tahun 2024 untuk penurunan emisi pada 2030 dan 2035 (KLHK, 2024).

Merespon hal tersebut, Institute for Essential Services Reform (IESR), MADANI Berkelanjutan bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil telah menyusun rekomendasi sektoral agar SNDC dapat memutakhirkan skenario yang digunakan, menetapkan target yang selaras dengan tujuan pencapaian pembatasan pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius dan berusaha mencapai 1,5 derajat Celcius sebagaimana target Persetujuan Paris, yang juga dikukuhkan oleh keputusan Global Stocktake di COP 28.

MADANI Berkelanjutan, IESR dan organisasi masyarakat sipil lainya juga mendesak pemerintah agar melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyiapan SNDC. Selain itu, pemerintah juga perlu untuk menjalankan prinsip Article 4 Line 13 dalam Persetujuan Paris dan ketentuan-ketentuan dalam rangkaian COP dalam menyusun SNDC. Juga memandang dokumen ENDC lalai dalam memasukkan prinsip keadilan iklim.

Masyarakat sipil mendorong agar penyusunan SNDC dapat mengakomodasi partisipasi yang lebih luas, memberikan perlindungan iklim bagi kelompok masyarakat rentan, serta berlangsung transparan.

Secara khusus, MADANI Berkelanjutan, IESR dan organisasi masyarakat sipil lainnya memberikan enam rekomendasi terhadap penyusunan SNDC.

Untuk menyampaikan perkembangan SNDC dan komitmen perubahan iklim lainnya, MADANI Berkelanjutan dan IESR mengundang para jurnalis untuk hadir dalam media briefing untuk mendiskusikan tren perkembangan komitmen perubahan iklim (NDC, ENDC, dan SNDC), proyeksi kenaikan emisi dan dampak sektoral, serta kritik dan rekomendasi masyarakat sipil terhadap perkembangan SNDC terkini.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada:

Selasa, 25 Juni 2024

Jam: 12.00 – 14.30 WIB

Lokasi: Online

Daftar di  s.id/MediabriefSNDC

Pemapar:

  1. Delima Ramadhani – Koordinator Proyek Kebijakan Iklim, IESR
  2. Akbar Bagaskara – Analis Sistem Ketenagalistrikan, IESR
  3. Yosi Amelia – Program Officer-Hutan dan Iklim, Yayasan Madani Berkelanjutan

Related Article

Karhutla 2023 Tembus 1 Juta Ha, Benarkah Pemilu Penyebabnya?

Karhutla 2023 Tembus 1 Juta Ha, Benarkah Pemilu Penyebabnya?

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) kembali menghanguskan lebih dari 1 juta hektare lahan di Indonesia pada tahun 2023. Menurut data SIPONGI tahun 2023, lahan seluas 1.161.193 hektare terbakar sepanjang tahun ini.

Fenomena karhutla yang makin parah menimbulkan banyak pertanyaan, terutama mengenai penyebab utama di balik lonjakan kebakaran ini. Salah satu dugaan yang mencuat adalah keterkaitan dengan atmosfer politik menjelang Pemilu 2024. Apakah benar pemilu menjadi pemantik utama karhutla? Mari kita telusuri lebih lanjut.

Lonjakan Karhutla 2023

Berdasarkan model Area Indikatif Terbakar (AIT) Yayasan MADANI Berkelanjutan menunjukkan bahwa AIT di 2023 mencapai 1,34 juta ha dan mulai melonjak sejak Juli, mencapai puncaknya di Oktober. Pada Januari 2023, area yang terbakar hanya sekitar 2 ribu hektare, namun, angka ini melonjak menjadi 58 ribu hektare pada Juli, dan kemudian meledak menjadi lebih dari 500 ribu hektare di Oktober 2023.

Peningkatan drastis ini lantas menimbulkan kekhawatiran dan pertanyaan lantaran pada Oktober, sekitar 40% dari total AIT 2023 terjadi bertepatan dengan memanasnya situasi politik karena masuk pada tahapan pencalonan dan penetapan calon presiden dan wakil presiden menjelang kampanye Pemilu 2024. Pola ini seakan mengulangi sejarah, di mana karhutla sering kali meningkat pada tahun-tahun yang bersinggungan dengan pemilu.

Berdasarkan data dari Sistem Pemantauan Karhutla (Sipongi) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dalam sepuluh tahun terakhir (2013-2023), karhutla di Indonesia telah membakar 9.623.042 hektare hutan. Pola karhutla yang terjadi di lebih dari 1 juta hektare terdeteksi pada tahun-tahun pemilu, yaitu 2014, 2015, 2019, dan 2023.

Pada 2014, bertepatan dengan Pilpres yang mempertemukan Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta, karhutla menghanguskan 1.777.577 hektare hutan. Tahun 2015, yang juga merupakan tahun pemilihan kepala daerah serentak di berbagai daerah, mencatatkan luas kebakaran sebesar 2.611.411 hektare, menjadikannya salah satu bencana karhutla terparah dalam sejarah Indonesia. Pada 2019, bersamaan dengan Pilpres yang mempertemukan Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi, karhutla menghanguskan 1.649.258 hektare.

Apa Iya, Pemilu Pantik Karhutla?

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, menyoroti pola keterkaitan antara karhutla dan pemilu. Menurut Uli, satu tahun sebelum dan sesudah pemilu merupakan periode yang rentan terhadap karhutla. Berdasarkan catatan Walhi, pada periode ini terjadi transaksi izin, yang sering kali dibayarkan sebagai bentuk upeti dari modal yang telah masuk ke para kandidat yang berpartisipasi dalam kontestasi politik.

Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebutkan bahwa menjelang pemilu selalu muncul gejala green financial crime atau kejahatan finansial di bidang kehutanan, lingkungan hidup, serta perikanan dan kelautan. Polanya hampir sama setiap periode pemilu. Temuan terbaru PPATK mengungkap adanya aliran dana sebesar Rp45 triliun yang terindikasi sebagai hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan diduga digunakan untuk membiayai pemenangan para politikus pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 .

Mengapa Pemilu Bisa Memantik Karhutla?

Ada beberapa hal yang membuat karhutla sering kali terjadi di momen yang berkaitan dengan pemilu.

  1. Distraksi Pemerintah, Di tahun pemilu, perhatian pemerintah seringkali teralihkan ke aktivitas politik, mengurangi fokus pada pengawasan dan penegakan hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan.
  2. Transaksi Izin dan Korupsi. Seperti yang disinggung oleh Uli Arta Siagian, periode sebelum dan sesudah pemilu sering diwarnai oleh transaksi izin yang tidak sah, di mana perusahaan dan kandidat politik melakukan praktik korupsi untuk mendapatkan izin pembukaan lahan yang lebih luas.
  1. Ketidakstabilan Politik. Ketidakstabilan politik dan perubahan dalam struktur pemerintahan dapat melemahkan mekanisme pengendalian karhutla, karena ada pergantian pejabat dan peraturan yang belum stabil.

Untuk mengatasi keterkaitan pemilu dan karhutla secara efektif, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup penguatan kebijakan lingkungan, peningkatan penegakan hukum, edukasi publik, serta transparansi dalam proses politik dan izin. Hanya dengan cara ini, Indonesia dapat mencegah karhutla yang terus berulang setiap periode pemilu dan menjaga kelestarian hutan dan lahan untuk generasi mendatang.

Related Article

Karhutla 2023 Tembus 1 Juta Ha, Benarkah Pemilu Penyebabnya?

Karhutla 2023 Tembus 1 Juta Ha, Benarkah Pemilu Penyebabnya?

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) kembali menghanguskan lebih dari 1 juta hektare lahan di Indonesia pada tahun 2023. Menurut data SIPONGI tahun 2023, lahan seluas 1.161.193 hektare terbakar sepanjang tahun ini.

Fenomena karhutla yang makin parah menimbulkan banyak pertanyaan, terutama mengenai penyebab utama di balik lonjakan kebakaran ini. Salah satu dugaan yang mencuat adalah keterkaitan dengan atmosfer politik menjelang Pemilu 2024. Apakah benar pemilu menjadi pemantik utama karhutla? Mari kita telusuri lebih lanjut.

Berdasarkan data dari Sistem Pemantauan Karhutla (Sipongi) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dalam sepuluh tahun terakhir (2013-2023), karhutla di Indonesia telah membakar 9.623.042 hektare hutan. Pola karhutla yang terjadi di lebih dari 1 juta hektare terdeteksi pada tahun-tahun pemilu, yaitu 2014, 2015, 2019, dan 2023.

Pada 2014, bertepatan dengan Pilpres yang mempertemukan Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta, karhutla menghanguskan 1.777.577 hektare hutan. Tahun 2015, yang juga merupakan tahun pemilihan kepala daerah serentak di berbagai daerah, mencatatkan luas kebakaran sebesar 2.611.411 hektare, menjadikannya salah satu bencana karhutla terparah dalam sejarah Indonesia.

Pada 2019, bersamaan dengan Pilpres yang mempertemukan Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi, karhutla menghanguskan 1.649.258 hektare. Sementara itu, meskipun bukan tahun pemilu, karhutla juga terjadi di 2023 yang menghanguskan 1.161.193 hektare. Hal ini disinyalir lantar tahun ini  atmosfer politik yang mulai memanas Pemilu 2024.

Related Article

RISIKO PENGRUSAKAN HUTAN MENINGKAT JELANG PEMILU 2024, ISU LINGKUNGAN WAJIB DIPRIORITASKAN PEMERINTAH DAN PARA PESERTA PEMILU

RISIKO PENGRUSAKAN HUTAN MENINGKAT JELANG PEMILU 2024, ISU LINGKUNGAN WAJIB DIPRIORITASKAN PEMERINTAH DAN PARA PESERTA PEMILU

Perlindungan lingkungan hidup dalam rangka menanggulangi krisis iklim, termasuk perlindungan hutan serta lahan dan hak-hak masyarakat adat serta kelompok rentan, harus menjadi perhatian dalam momen politik 2024. Komitmen politik para calon legislatif dan eksekutif perlu tercermin tidak hanya selama periode pencalonan, tetapi harus berlanjut pasca pemilihan. Pemerintah saat ini juga perlu berkomitmen tinggi untuk mencegah “obral” izin pembukaan lahan yang kerap terjadi pada tahun-tahun politik sebelumnya.

“Saat ini, Indonesia akan menghadapi momentum politik menjelang 2024. Hal ini menjadi peluang untuk menentukan dan memilih pemimpin yang dapat merealisasikan agenda perlindungan lingkungan hidup, hutan dan lahan serta pengendalian krisis iklim.” Demikian pembukaan yang disampaikan Nadia Hadad, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan dalam TalkShop “Menjaga Hutan Tersisa” Nasib Hutan di Momen Politik 2024 yang diselenggarakan pada 15 Juni 2023.

“Saat ini, terdapat sekitar 9,7 juta hektare hutan alam Indonesia yang mendesak untuk segera dilindungi agar Indonesia dapat mencapai komitmen iklimnya,” terang Salma Zakiyah, Program Assistant Hutan dan Iklim Yayasan Madani Berkelanjutan, saat memantik diskusi. “Hutan alam ini berada di luar izin/konsesi dan belum masuk ke area perlindungan dari izin baru atau moratorium hutan permanen,” kata Salma.

“Hutan alam di dalam izin dan konsesi eksisting pun perlu menjadi perhatian khusus karena rentan mengalami deforestasi dan degradasi hutan,” tambahnya. Berdasarkan analisis Madani Berkelanjutan, Salma memaparkan bahwa, saat ini terdapat 16,6 juta ha hutan alam berada di area izin PBPH-HA (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Alam), 3,5 juta ha berada di area konsesi minerba, 3,1 juta ha berada di area izin perkebunan sawit, dan 3 juta ha berada di area PBPH-HT (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Tanaman). Apabila hutan alam yang berada di dalam izin-izin tersebut tidak diselamatkan, Indonesia akan sulit untuk mencapai target iklim di sektor kehutanan dan lahan serta target FOLU Net Sink 2030.

Mufti Barri, Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia, menambahkan kekhawatirannya tentang tren pembukaan hutan saat kontestasi politik. “Beberapa Pemilu sebelumnya terjadi pelepasan hutan dalam jumlah besar. Ini terjadi pada zaman Soeharto dan SBY. Di akhir era orde baru dan pemerintahan SBY terjadi pelepasan hutan sekitar 275 ribu ha (Orde Baru) dan sekitar 291 ribu ha (SBY) sesaat sebelum pergantian presiden,” tutur Mufti Barri. “Untuk itu, jangan lagi hutan dikorbankan untuk pundi-pundi politik, kita perlu memantau 2-3 bulan sebelum dan setelah pemilihan umum.”

“Kami juga berharap Menteri LHK yang sekarang tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh menteri-menteri sebelumnya yang melakukan pelepasan kawasan hutan di detik-detik terakhir sebelum rezimnya berakhir,” tambah Mufti Bahri.

Regina Bay, Perwakilan Masyarakat Adat Namblong di Lembah Grime, Jayapura, bercerita tentang tanah adatnya seluas 32 ribu hektare yang digusur sebuah perusahaan. “Prosesnya dilakukan secara sepihak oleh Kepala Suku yang dibujuk, padahal masyarakat tidak menerima pemberitahuan apapun. Dan akan ada ancaman tenggelamnya wilayah Masyarakat Adat Namblong di Lembah Grime jika hutan di lembah tersebut habis. Dan kami lebih khawatir lagi jika pemimpin yang terpilih nanti lebih pro pada pengusaha,” jelas Regina Bay.

Yuyun Indradi, Direktur Eksekutif Trend Asia, mempertanyakan political will pemerintah dalam melindungi lingkungan dan manusia, selain dari pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan, “Penegakkan hukum menjadi kunci untuk dapat mengimplementasikan safeguard meskipun standar safeguard yang ada di Indonesia saat ini masih sangat lemah. Ekonomi dan kepentingan investasi masih menjadi panglima dan belum memperhitungkan aspek sosial dan lingkungan. Dan sejarah seperti berulang, harapan Presiden yang pro-hutan atau lingkungan masih tipis. Untuk itu perlu suara kencang dari pemilih pemula untuk melawan perusakan hutan,” kata Yuyun Indradi.

Ferdian Yazid, Program Manager Natural Resource and Economic Governance Transparency International Indonesia, menyampaikan bahwa politik di Indonesia masih berbentuk kartel politik sehingga penting adanya transparansi pendanaan yang dilakukan oleh kandidat calon presiden dan juga calon anggota legislatif. “Kandidat calon Presiden dan calon anggota legislatif harus transparan dalam pendanaan, terutama dalam pembiayaan kampanyenya. Jangan sampai visi misinya sangat peduli dengan lingkungan, namun di balik sumber pendanaannya berasal dari korporasi yang mengeksploitasi sumber daya alam.” Selain itu, Ferdian Yazid mengingatkan bahwa para pemilih jangan mau terfragmentasi pada saat pemilu. “Perjuangan melawan perusakan hutan harus berlanjut hingga pasca pemilu,” tutupnya.

Related Article

Menjaga Hutan Desa Lampo

Menjaga Hutan Desa Lampo

Desa Lampo yang jaraknya 13 kilometer dari ibu kota Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, pada 10 Juli 2020 mendadak ramai. Hari itu masyarakat Desa Lampo melakukan penanaman 20 ribu pohon di desa mereka. Beragam pohon ditanam, seperti durian, alpukat, rambutan dan lainnnya. Kasman Lassa, Bupati Donggala menjadi tamu penting yang turut serta dalam kegiatan penanaman pohon.

Kegiatan penanaman 20 ribu pohon ini juga menjadi bagian dari peringatan Hari Populasi Sedunia yang dirayakan setiap tanggal 11 Juli. Ini sekaligus mendukung Program Kampung Iklim (ProKlim) di Desa Lampo. Aksi ini diinisiasi oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Lampo yang didukung oleh Yayasan Merah Putih (YMP) Sulteng, Yayasan Madani Berkelanjutan  bersama KPH Banawa Lalundu dan BPDAS HL Palu Poso. 

(Sumber Foto : Sarifah Latowa/Times Indonesia)

Bupati Donggala antusias dan berjanji bahwa Hutan Desa Lampo akan menjadi prioritas sebagai penyangga ekosistem di Donggala termasuk persediaan air bersih, karena di kawasan lain sekarang sudah padat. Bupati Donggala juga mendukung, termasuk pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan pengelolaan hutan oleh masyarakat.

Desa Lampo secara administrasi berada di Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Luas wilayah Desa Lampo 852 hektare, pemekaran dari Desa Lumbu Dolo Kecamatan Banawa Tengah pada tahun 2012. Desa Lampo berbatasan dengan kawasan hutan lindung. Mayoritas penduduk Desa Lampo bekerja sebagai petani dan menanam jenis tanaman perkebunan seperti kakao, pala, kemiri, cengkeh, durian dan berbagai jenis buah lainnya.

Hutan Desa Lampo mendapatkan hak kelola hutan lewat skema Perhutanan Sosial pada tahun 2016 melalui SK Penetapan Area Kerja untuk Hutan Desa Lampo No SK.87/Menlhk/Setjen/PSKL.2/2/2016.  Luasnya 215 hektare. Dan pada 27 Maret 2017, Hutan Desa Lampo melalui SK Menteri LHK Nomor 1637 /2017 mendapatkan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa Lampo yang diserahkan langsung oleh Dirjen PSKL KLHK kepada Kepala Desa Lampo pada 29 Maret 2017 di Palu saat kegiatan Semiloka Membangun Sinergita Percepatan Perhutanan Sosial di Sulawesi Tengah.

Desa Lampo telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan hutan desa yang dikelola oleh LPHD Lampo. Seperti pengembangan ekowisata air terjun yang berada di hutan Desa Lampo, penanaman pohon dan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Kegiatan-kegiatan ini selain melestarikan hutan juga dapat membantu peningkatan pendapatan masyarakat.

Pengelolaaan Hutan Desa Lampo yang dilakukan oleh LPHD Lampo dengan didampingi YMP dan didukung oleh Yayasan Madani Berkelanjutan beserta KLHK saat ini sedang melakukan pengembangan Program Kampung Iklim (ProKlim). Proklim adalah program nasional yang dikelola oleh KLHK dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap perubahan iklim dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Ini diatur dalam Permen LHK No 84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim.

Suasana di Dusun Salubalimbi, Hutan Desa Lampo Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala. (Sumber Foto: Sarifah Latowa/Times Indonesia)

Desa Lampo juga akan dijadikan role model pengembangan Program Kampung Iklim untuk wilayah yang memiliki areal Perhutanan Sosial sekaligus menjadi percontohan dalam pelestarian lingkungan berbasis masyarakat khususnya di Sulteng.

Yayasan Merah Putih (YMP) Sulteng sejak awal mendampingi pengelolaan Hutan Desa Lampo. Terbukanya akses pengelolaan Hutan Desa Lampo yang saat ini sudah bisa dirasakan masyarakat Desa Lampo ini sebenarnya melalui proses yang cukup panjang dan dimulai sejak tahun 2013. Kala itu hutan masih berstatus hutan lindung yang menimbulkan ketakutan warga untuk bertani dan berkebun di kawasan tersebut meski hutan telah masuk dalam area administrasi desa. Kriminalisasi menjadi salah satu ancaman saat masuk ke dalam hutan, meski masyarakat asli di sana (Kaili Unde) telah lebih dulu hidup bersama hutan. YMP bersama masyarakat mendorong pemerintah memberi akses warga desa untuk tetap bisa berinteraksi dengan hutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan.

Selama menunggu keputusan pemerintah, warga desa menolak pengajuan kerja sama dari beberapa perusahaan yang ingin berinvestasi dengan merambah hutan. Perusahaan sawit dan perusahaan mebel pernah datang untuk menawarkan investasi. Namun semuanya ditolak warga. Warga memikirkan potensi bencana jika ratusan hektare hutan mereka diubah menjadi kebun sawit. Maka sumber air warga yang berasal dari air terjun Pangansitoli akan hilang. Padahal sumber air ini juga menjadi salah satu sumber air bersih untuk Kabupaten Donggala.

Di tahun 2016 akhirnya masyarakat Desa Lampo mendapatkan akses kelola hutan melalui skema Perhutanan Sosial dalam bentuk Hutan Desa. Masyarakat memanfaatkannya dengan bercocok tanam dan menanam pohon-pohon produktif yang bermanfaat untuk warga, serta pengembangan jasa lingkungan seperti objek wisata dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.

Pengembangan jasa lingkungan ini dilakukan karena Hutan Desa Lampo juga memiliki air terjun yang cukup indah. Air terjun Pangasintoli ini memiliki lima tingkat. Tingkat empat merupakan tingkatan yang paling tinggi yang menjulang kurang lebih 10 meter. Di sekitar air terjun dikelilingi hamparan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Jaraknya kurang lebih 400 meter dari Dusun II Salubalimbi. Air terjun ini akan menjadi ekowisata berbasis alam dengan menekankan pembelajaran lingkungan. Selain air terjun, juga ada traking sungai, kemping area, kerajinan, wisata kebun buah, dan seni budaya yang menjadi daya tarik wisata warga desa di sana. Apalagi Desa Lampo terkenal sebagai desa penghasil buah-buahan, seperti durian, rambutan, dan langsat. Pada musim buah, Desa Lampo banyak dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai wilayah.

Saat ini warga Desa Lampo telah membentuk Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Desa Lampo, tempat warga bermufakat untuk kelestarian hutan dan kesejahteraannya. Beragam kegiatan dilakukan. Seperti pada 20 Juli 2020, LPHD Lampo membuat kegiatan pelatihan daur ulang sampah bersama masyarakat Desa Lampo, dengan mengundang Dinas Lingkungan Hidup Donggala sebagai pemateri. 

Sumber foto: Yayasan Merah Puti (YMP) Sulteng

Pelatihan ini mempraktikkan bagaimana mengolah sampah menjadi barang kreatif dan dapat digunakan kembali, serta bagaimana mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Hasilnya, hiasan dari barang bekas seperti tempat pulpen dari kaleng bekas dan pot bunga dari botol plastik bekas menjadi oleh-oleh yang akan dipraktikkan di rumah. Serta mengolah sampah organik menjadi kompos yang akan menjadi pupuk di kebun warga. [ ]

Related Article

id_IDID