Madani

Tentang Kami

5 Hal yang Membuat Nationally Determined Contribution atau NDC Menjadi Bagian Penting dalam Upaya Mengatasi Perubahan Iklim

Sumber Foto: MADANI Berkelanjutan

5 Hal yang Membuat Nationally Determined Contribution atau NDC Menjadi Bagian Penting dalam Upaya Mengatasi Perubahan Iklim


[6 Mei 2024] Nationally Determined Contributions atau NDC adalah komponen kunci dalam Kesepakatan Iklim Paris 2015 yang berfokus pada komitmen negara-negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan mengatasi perubahan iklim. NDC memainkan peran penting dalam mengatasi perubahan iklim karena menentukan tujuan dan tindakan konkret yang harus diambil oleh negara-negara untuk memenuhi tujuan global mengurangi pemanasan dunia di bawah 2 derajat Celcius.

NDC bukan hanya tentang komitmen nasional, tetapi juga merupakan elemen penting dari kerangka kerja global untuk mitigasi dan adaptasi iklim. Dengan NDC, Perjanjian Paris menciptakan platform bagi negara-negara untuk berkolaborasi, bertukar ide, dan mencari solusi inovatif untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

BACA JUGA: Rekomendasi Sektoral untuk Peningkatan Ambisi Iklim Indonesia dalam Rangka Penyusunan Dokumen Second Nationally Determined Contributions (SNDC)

Melalui komitmen ini, negara-negara di dunia secara kolektif bekerja menuju tujuan bersama, sambil mempertimbangkan konteks nasional masing-masing. Dengan peningkatan ambisi dalam setiap periode pelaporan, NDC diharapkan akan mendorong negara-negara untuk terus maju dalam mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

Ada 5 hal yang membuat NDC menjadi bagian penting dalam upaya mengatasi perubahan iklim global:

1. Menjadi Penggerak Aksi Global

NDC memungkinkan negara-negara menetapkan tujuan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) berdasarkan konteks nasional mereka. Dengan cara ini, NDC menciptakan platform di mana setiap negara berkontribusi dalam upaya global untuk membatasi pemanasan dunia di bawah 2 derajat Celsius. Fleksibilitas ini penting untuk memastikan bahwa negara-negara dengan tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda dapat berpartisipasi sesuai kemampuan mereka.

2. Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas

NDC mendorong transparansi karena Kesepakatan Paris mengharuskan negara-negara untuk melaporkan kemajuan mereka secara berkala. Dengan mekanisme pelaporan yang jelas, komunitas internasional dapat mengevaluasi sejauh mana negara-negara mematuhi komitmen mereka. Akuntabilitas ini mendorong negara-negara untuk tetap pada jalur yang benar dalam mencapai tujuan pengurangan emisi mereka.

BACA JUGA: Opsi Implementasi NDC Sektor Kehutanan 2021-2030

3. Mendorong Peningkatan Ambisi Melawan Perubahan Iklim

Karena NDC bersifat dinamis, negara-negara memiliki kesempatan untuk meninjau dan meningkatkan komitmen mereka setiap lima tahun. Proses ini memungkinkan negara-negara untuk menyesuaikan tujuan mereka berdasarkan perubahan dalam teknologi, kebijakan, dan kondisi global. Kemampuan untuk memperbarui NDC secara berkala menciptakan peluang untuk memperkuat ambisi global dalam mengatasi perubahan iklim.

4. Menyediakan Kerangka Kerjasama Internasional

NDC menjadi landasan bagi kerjasama internasional dalam menghadapi perubahan iklim. Kesepakatan Paris mendorong pertukaran informasi dan kolaborasi antarnegara, yang dapat memfasilitasi transfer teknologi, sumber daya, dan pengetahuan. Ini sangat penting bagi negara-negara berkembang yang mungkin menghadapi keterbatasan dalam mengimplementasikan tindakan iklim yang ambisius.

5. Menunjukkan Komitmen Politik

NDC mencerminkan komitmen politik negara-negara terhadap tindakan iklim. Dengan memiliki NDC yang jelas dan transparan, negara-negara menunjukkan kepada komunitas internasional bahwa mereka serius dalam mengatasi perubahan iklim. Komitmen politik ini penting untuk mendorong tindakan dan investasi yang diperlukan untuk mengurangi emisi dan beralih ke ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Saat ini, pemerintah Indonesia sedang berproses menyusun Second NDC. Dokumen ini dijanjikan akan selaras dengan upaya global menahan kenaikan suhu bumi di tingkat 1,5 derajat Celcius di akhir abad ke-21.

BACA JUGA: Lembar Fakta FOLU Net Sink 2030

Dalam Second NDC, komitmen baru akan diberlakukan untuk pencapaian target pengurangan emisi GRK dengan kemampuan sendiri (unconditional) dan dengan dukungan internasional (conditional) pada tahun 2031 sampai 2035. Indonesia juga akan memutakhirkan kerangka transparansi yang mencakup Sistem Registri Nasional (SRN) dan MRV (measurement, reporting and verification).

Mengingat makin parahnya dampak krisis iklim terhadap kehidupan rakyat Indonesia, target-target serta kebijakan mitigasi dan perubahan iklim dalam Second NDC diharapkan lebih ambisius dibandingkan sebelumnya. Dari sisi proses, penyusunan Second NDC harus dibuat lebih terbuka dan partisipatif, termasuk dengan partisipasi bermakna kelompok rentan, termasuk kelompok perempuan, masyarakat adat dan lokal, petani kecil, nelayan tradisional, serta penyandang disabilitas.

Related Article

Perkembangan Peta Jalan NDC Indonesia

Perkembangan Peta Jalan NDC Indonesia

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Komitmen ini telah tertuang dalam Dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang merupakan tindak lanjut Paris Agreement yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Dalam penyampaian First Nationally Determined Contribution (NDC) disebutkan target penurunan emisi Indonesia hingga tahun 2030 sebesar 29% dari Bussiness as Usual (BAU) dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% dengan bantuan internasional.


Dalam NDC disebutkan bahwa penurunan emisi di Indonesia berfokus pada lima sektor yang berkontribusi dalam upaya penurunan emisi GRK dari BAU 2030 yaitu sektor energi, industri, kehutanan, pertanian dan limbah.


Saat ini Pemerintah telah menyusun Peta Jalan Nationally Determined Contribution (NDC). Peta jalan ini merupakan dokumen yang disusun bersama-sama oleh 6 Kementerian/Lembaga pelaksana kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca pada lima sektor tersebut. Peta jalan ini yang menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang berkontribusi mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca, serta pelaksanaan kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas.

Implementasi NDC juga memerlukan komitmen partisipasi aktif tidak hanya pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat umum, sesuai dengan Paris Agreement yang memberikan mandat perlunya partisipasi dan transparansi dalam mewujudkan target NDC.


Untuk itulah, Yayasan Madani Berkelanjutan pada 10 Maret 2020 mengadakan Workshop Perkembangan dan Peta Jalan NDC di Sektor Lahan dan Peluang Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Mendukung Pencapaian Target Indonesia. Turut menjadi narasumber pada workshop ini adalah Ir. Medrilzam, M.Prof.Econ, Ph.D (Direktur Lingkungan Hidup, Bappenas), Prof. Dr. Rizaldi Boer (Direktur Eksekutif CCROMSEAP-IPB) dan Eka Melisa (Climate and Development Policy Expert).


Ir. Medrilzam, M.Prof.Econ, Ph.D (Direktur Lingkungan Hidup, Bappenas) menyampaikan bahwa dalam RPJMN 2020-2024 telah merefleksikan isu perubahan iklim. Bahkan pembangunan rendah karbon (Low Carbon Development/LCD) telah masuk dalam kerangka kerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.


Prof. Dr. Rizaldi Boer (Direktur Eksekutif CCROMSEAP-IPB) mengatakan perlunya pengawasan dari masyarakat sipil untuk memastikan berjalannya semua kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan penurunan emisi gas rumah kaca.


Implementasi NDC sendiri memerlukan partisipasi aktif tidak hanya dari pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum.

Terkait dengan implementasi NDC, Eka Melisa (Climate and Development Policy Expert) menuturkan bahwa untuk berkontribusi dalam mencapai target NDC, ada beberapa elemen yang harus diperhatikan dalam implementasinya yakni sumber daya dan kapasitas, ketersediaan data dan perangkat, kebijakan langsung dan tidak langsung untuk memastikan terlaksananya kegiatan di sektor lain, target di sektor lahan atau sub sektor non lahan, target di sub nasional, peran non state actor, serta jurisdictional target.

Sementara itu, pada 23 Februari 2020, Yayasan Madani Berkelanjutan bersama dengan KKI Warsi, 350.ID, Greenpeace, EcoNusa dan IESR mengirimkan surat masukan untuk Dokumen Update NDC kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK. Surat ini ditujukan kepada Tim Pengumpul Masukan Penyusunan Dokumen Update NDC.

Masukan ini adalah masukan masyarakat sipil terkait perencanaan dan implementasi NDC secara umum dan terhadap penyusunan dokumen Update NDC secara khusus. Dalam surat ini juga disampaikan, mengingat sangat terbatasnya organisasi masyarakat sipil yang diundang dan atau diberi informasi mengenai proses masukan kepada publik, maka perlu kiranya dilaksanakan konsultasi dan komunikasi publik yang melibatkan organisasi masyarakat sipil yang lebih luas sebelum dokumen Update NDC disampaikan kepada UNFCCC.

Surat Masukan untuk Dokumen Update NDC dapat dilihat di https://madaniberkelanjutan.id/masukan-cso-untuk-dokumen-update-ndc/

Materi Workshop Perkembangan dan Peta Jalan NDC di Sektor Lahan dan Peluang Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Mendukung Pencapaian Target Indonesia dapat diunduh di bawah ini.

Related Article

PEMERINTAH INDONESIA SEDANG MENYIAPKAN LAPORAN NDC

PEMERINTAH INDONESIA SEDANG MENYIAPKAN LAPORAN NDC

Pemberitaan Media edisi Minggu IV Februari 2020 ini memuat tentang Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan laporan kondisi terkini terkait upaya penurunan emisi sebagai Nationally Determined Contribution atau NDC di Indonesia pada Maret 2020.

Pemerintah juga berharap akan memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan tentang dokumen terkini NDC serta meningkatkan kepedulian dan pemahaman terhadap komitmen bersama dalam implementasi NDC.

Pemberitaan lain ada terkait dengan 6 isu utama Program KLHK yang disampaikan dalam Rapat KLHK bersama Komite II DPD.

Berita lain adalah terkait Penyerahan SK Perhutanan Sosial yang dilakukan oleh Presiden di Kabupaten Siak. Presiden menyerahkan SK Perhutanan Sosial untuk 39 SK Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan, serta 2 Hutan Adat pada 9 kabupaten dan 10 KPH Provinsi Riau.

Sementara itu, capaian Perhutanan Sosial hingga Februari 2020 mencapai 4,062 Juta Ha, dengan jumlah SK Izin/hak 6.464 SK bagi 821.371 Kepala Keluarga (KK). Untuk pengakuan dan penetapan hutan adat seluas 35.150 Ha yang tersebar dalam 65 Masyarakat hukum adat dengan 36.438 Kepala Keluarga dan Indikatif hutan adat seluas 915.004 Hektar terdapat di 22 provinsi dan 48 kabupaten.

Untuk pemberitaan media di Minggu IV Februari 2020 selengkapnya, silakan unduh materi yang tersedia di tautan di bahwa ini. Semoga Bermanfaat.

Related Article

Kebijakan Pemerintah Kunci Pencapaian Target NDC Indonesia

Kebijakan Pemerintah Kunci Pencapaian Target NDC Indonesia

Pekan ini, media menyorot pemberitaan terkait upaya terjal Indonesia mencapai target NDC. Dalam hal ini, Indonesia menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen jika dilakukan bersama dengan pihak atau negara lain.

Nationally Determined Contribution (NDC) merupakan bagian penting dari Kesepakatan Paris yang berisi pernyataan komitmen negara para pihak melalui UNFCCC. Terkait dengan upaya pemerintah untuk mencapai target NDC, 6 kementerian diidentifikasi akan memiliki peran penting untuk berkolaborasi mencapai target tersebut. Keenam kementerian tersebut yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Setiap kementerian yang telah ditetapkan tersebut harus menentukan berapa besaran emisi yang bisa mereka kurangi, kemudian mengikatnya dalam bentuk regulasi. Regulasi tersebut nantinya akan sepenuhnya dikembalikan kepada pemerintah, baik berupa Peraturan Menteri (Permen) atau Peraturan Presiden serta bersifat lintas sektoral.

Sebagai contoh penurunan emisi di sektor kehutanan jika merujuk pada undang-undang terdapat tingkatan level nasional dan subnasional. Jika pemerintah hanya mengatur pengurangan emisi di tingkat nasional maka hutan yang dikelola oleh subnasional akan terabaikan dari target pengurangan emisi tersebut. Selain itu, upaya penurunan emisi di tingkat provinsi juga harus diikat dengan peraturan. Jika tidak target pengurangan emisi Indonesia tidak akan tercapai.

Bukan hanya itu, Luluk’s Update juga menemukan pemberitaan terkait dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Dalam berita yang ditemukan, penetapan Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) belum matang sehingga perlu pengkajian mendalam karena IKN membutuhkan lahan yang tidak sedikit. Jika membangun dengan penebangan hutan secara masif, maka akan menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca di area Kecamatam Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditetapkan sebagai wilayah IKN.

Hal ini tentu sangat mempengaruhi Penjam Paser Utara yang selama ini merupakan wilayah terbuka dengan stok karbon rendah. Artinya jika dibangun di wilayah tersebut tidak akan berpengaruh signifikan kecuali jika pelaksanaannya membabat hutan primer dan sekunder.

Ingin tahu lebih dalam pemberitaan yang disajikan Luluk’s Update, sobat sekalian dapat mengunduh materi yang sudah disediakan. Semoga Bermanfaat ya.

Related Article

id_IDID

Notice: Function is_404 was called incorrectly. Conditional query tags do not work before the query is run. Before then, they always return false. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.1.0.) in /home/1041958.cloudwaysapps.com/mjmfxvafvc/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078

Notice: Function is_search was called incorrectly. Conditional query tags do not work before the query is run. Before then, they always return false. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.1.0.) in /home/1041958.cloudwaysapps.com/mjmfxvafvc/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078

Notice: Function is_feed was called incorrectly. Conditional query tags do not work before the query is run. Before then, they always return false. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.1.0.) in /home/1041958.cloudwaysapps.com/mjmfxvafvc/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078

Notice: Function is_comment_feed was called incorrectly. Conditional query tags do not work before the query is run. Before then, they always return false. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.1.0.) in /home/1041958.cloudwaysapps.com/mjmfxvafvc/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078

Notice: Function is_preview was called incorrectly. Conditional query tags do not work before the query is run. Before then, they always return false. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.1.0.) in /home/1041958.cloudwaysapps.com/mjmfxvafvc/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078

Notice: Function is_robots was called incorrectly. Conditional query tags do not work before the query is run. Before then, they always return false. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.1.0.) in /home/1041958.cloudwaysapps.com/mjmfxvafvc/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078

Notice: Function is_trackback was called incorrectly. Conditional query tags do not work before the query is run. Before then, they always return false. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.1.0.) in /home/1041958.cloudwaysapps.com/mjmfxvafvc/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function Breeze_Cache_Init\is_user_logged_in() in /home/1041958.cloudwaysapps.com/mjmfxvafvc/public_html/wp-content/plugins/breeze/inc/cache/execute-cache.php:385 Stack trace: #0 [internal function]: Breeze_Cache_Init\breeze_cache() #1 /home/1041958.cloudwaysapps.com/mjmfxvafvc/public_html/wp-includes/functions.php(5420): ob_end_flush() #2 /home/1041958.cloudwaysapps.com/mjmfxvafvc/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(324): wp_ob_end_flush_all() #3 /home/1041958.cloudwaysapps.com/mjmfxvafvc/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(348): WP_Hook->apply_filters() #4 /home/1041958.cloudwaysapps.com/mjmfxvafvc/public_html/wp-includes/plugin.php(517): WP_Hook->do_action() #5 /home/1041958.cloudwaysapps.com/mjmfxvafvc/public_html/wp-includes/load.php(1270): do_action() #6 [internal function]: shutdown_action_hook() #7 {main} thrown in /home/1041958.cloudwaysapps.com/mjmfxvafvc/public_html/wp-content/plugins/breeze/inc/cache/execute-cache.php on line 385