Madani

Tentang Kami

Arah Kebijakan Pencapaian FOLU Net Sink 2030 dalam Kerangka Result Based Payment

Arah Kebijakan Pencapaian FOLU Net Sink 2030 dalam Kerangka Result Based Payment

Di 2023, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia menandatangani kesepakatan pembayaran berbasis hasil (results-based payment – RBP) dalam rangka kerja sama kedua negara dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU). 

Kesepakatan ini memberikan harapan baru bagi upaya Indonesia dalam mencapai target FOLU Net Sink pada 2030. Dalam kesepakatan pembayaran pertama, Norwegia telah membayar sebesar US$56 juta atau sekitar Rp840 miliar (dengan asumsi kurs 1 USD = 15.000 IDR) juta. 

Pendanaan ini dapat dikatakan sebagai langkah positif dalam upaya Indonesia mengurangi emisi GRK. Meskipun terbilang kecil, dana yang mengalir dari Norwegia ini ibarat pintu masuk bagi pendanaan lainnya untuk berdatangan ke negeri ini. 

BACA JUGA: Policy Brief: Memperkuat Inpres Moratorium Hutan Untuk Mendukung Indonesia FOLU Net Sink 2030

Tidak dapat dimungkiri, untuk mencapai target Indonesia ini, pemerintah butuh dana yang tidak sedikit. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut aksi mitigasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Indonesia butuh setidaknya Rp204 triliun dengan alokasi melalui berbagai sumber pendanaan (Antara, 2023).

Timpangnya Proporsi Pendanaan 

Dalam rencana operasional FOLU Net Sink 2030 yang ditetapkan melalui SK MenLHK No. 168/2022, pemerintah menargetkan sektor FOLU mencapai kondisi net sink pada tahun 2030 dengan tingkat emisi minus 140 juta ton CO2e.

Akan tetapi, Yayasan MADANI Berkelanjutan melihat bahwa arah kebijakan Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 (Renops) masih sangat menekankan industri Hutan Tanaman. Dalam dokumen ini, proyeksi kebutuhan pendanaan terbesar adalah untuk  pembangunan hutan tanaman industri (HTI) sebesar Rp76,56 triliun atau 37% dari  total kegiatan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).  

Kemudian, dana untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan di lahan mineral  masing-masing mendapat porsi 33% dan 14%. Terkait dengan hal ini, MADANI menilai bahwa Renops lebih mengutamakan pengembangan HTI dibanding untuk pengurangan deforestasi  dan degradasi hutan (Renops FOLU Net Sink, 2022). Belum lagi, alokasi dana untuk konservasi keanekaragaman hayati dan restorasi gambut hanya 4% dan 1%.

Sangat jelas, keputusan untuk mengalokasikan sebagian besar dana untuk HTI menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak. Sejatinya, HTI dapat berkontribusi pada penyerapan karbon, akan tetapi model ini seringkali tidak sejalan dengan upaya konservasi hutan alam. Alhasil, menjadi wajar jika banyak pihak yang mempertanyakan manfaat jangka panjang yang setara dengan upaya konservasi hutan alami yang lebih fokus pada keberlanjutan dan keanekaragaman hayati dari HTI.

Selain itu, rencana alokasi dana Norwegia tahap saja juga harus dibuat lebih berpihak pada masyarakat adat dan lokal. Hal ini mengingat alokasi dana untuk rehabilitasi hutan dan lahan, yang diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan cadangan karbon, belum memprioritaskan agroforestri yang porsi pendanaannya sangat kecil. 

Dari rencana tersebut, sebagian besar dana dialokasikan untuk rehabilitasi dengan rotasi (7,1 juta ha) dibandingkan tanpa rotasi (2,9 juta ha). Artinya pohon yang ditanam akan ditebang kembali di masa depan. Model ini berpotensi memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi tidak mendukung keberlanjutan jangka panjang. 

Penerima Manfaat Utama: Masyarakat atau Perusahaan?

Dalam konteks ini, masyarakat adat dan lokal tampak belum menjadi prioritas. Rencana investasi Norwegia hanya mengalokasikan 13% untuk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, salah satunya untuk perhutanan sosial. Tanpa dukungan yang memadai, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan tidak akan mampu berperan maksimal dalam menjaga dan mengelola hutan secara berkelanjutan.

BACA JUGA: Lembar Fakta FOLU Net Sink 2030

Sejatinya, rencana investasi harus secara eksplisit menyebutkan masyarakat adat dan lokal  yang diakui maupun belum diakui sebagai penerima manfaat. Temuan di lapangan terlihat bahwa hingga saat ini, capaian perhutanan sosial masih rendah. Padahal, penetapan masyarakat adat membutuhkan biaya dan proses panjang, sekitar Rp500-700 juta dengan waktu paling singkat dalam tiga tahun (Arman, 2023). 

Oleh karena itu, alokasi dana Norwegia seharusnya digunakan untuk mengakselerasi perhutanan sosial dan pengakuan masyarakat adat serta memperkuat pelaksanaannya di lapangan.

Lagi-Lagi Timpang di Wilayah Timur

Renops FOLU Net Sink 2030 mengidentifikasi wilayah intervensi berdasarkan Indeks Prioritas Lokasi (IPL), dengan fokus utama pada wilayah Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan, Papua, Maluku, dan Sulawesi masuk kategori IPL sedang, padahal wilayah ini memiliki hutan alam yang masih rentan terdeforestasi, terutama karena aktivitas pertambangan yang masif.

Oleh karena itu, diperlukan intervensi khusus dan penyaluran dana yang lebih besar bagi wilayah-wilayah tersebut untuk mencapai target net sink. Sejatinya, untuk mencapai target FOLU Net Sink, penting untuk menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan pencegahan deforestasi di area ini dengan jelas dengan kerja sama dan koordinasi  yang kuat lintas pemangku kepentingan.

Untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030, Yayasan MADANI Berkelanjutan mengusulkan beberapa langkah strategis yang perlu dipertimbangkan yakni; 1) Memprioritaskan perlindungan hutan alam tersisa dalam rencana investasi, 2) Tidak memprioritaskan penanaman HTI, 3) Tidak lagi memberikan izin hutan tanaman dan pembalakan hutan di hutan alam, 4) Melakukan PADIATAPA ulang izin berusaha kehutanan yang beralih ke multi usaha kehutanan, 5) Mempertahankan skema pemberian manfaat tidak langsung untuk sektor swasta, 6) Mengalokasikan pendanaan khusus untuk masyarakat adat, 7) Memastikan inklusi masyarakat adat, termasuk yang belum diakui secara formal, 8) Intervensi khusus dan pendistribusian dana ke wilayah Papua, Maluku, dan Sulawesi, 9) Mempertegas bentuk instrumen kebijakan pencegahan deforestasi di luar kawasan hutan, 10) Mempertegas pelibatan K/L terkait untuk mencegah deforestasi dan degradasi hutan alam.

Dapatkan Policy Brief Arah Kebijakan Pencapaian FOLU Net Sink 2030 dalam Kerangka Result Based Payment dengan mengunduh dokumen yang tersedia di bawah ini: 

Related Article

5 Hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal yang Harus Diperhatikan Pemerintah dalam Menyusun Second NDC

5 Hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal yang Harus Diperhatikan Pemerintah dalam Menyusun Second NDC

Dalam konteks mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, masyarakat adat memainkan peran penting terutama di negara-negara seperti Indonesia yang memiliki beragam komunitas adat dan keanekaragaman hayati tinggi.

Mereka seolah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari alam itu sendiri. Mereka hidup, tumbuh, dan berkembang, dekat dengan alam bahkan alam sudah menjadi rumah bagi mereka.

Akan tetapi, kenyataan sangat ironis. Laporan Reconciling Conservation and Global Biodiversity Goals with Community Land Rights in Asia menyebutkan hanya 10% dari lahan masyarakat adat dan komunitas lokal yang diakui oleh pemerintah nasional. Padahal masyarakat adat dan komunitas lokal berkontribusi besar bagi penanggulangan krisis iklim.

Pemenuhan keadilan iklim belum tegas dan eksplisit dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Padahal, dalam konteks mitigasi perubahan iklim, masyarakat adat dan komunitas lokal dapat disebut sebagai garda terdepan perlindungan alam khusus hutan alam yang tersisa.

Misal, melalui tata kelola berbasis pengetahuan lokal dan budaya setempat, masyarakat mampu menjaga kelangsungan ekosistem, memenuhi penghidupannya secara berkelanjutan sekaligus berkontribusi pada pencegahan kehilangan hutan.

BACA JUGA: RUU Masyarakat Adat Menyatukan Keberagaman, Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat, dan Memperkuat Prinsip-prinsip Kebangsaan

Berdasarkan data RRI, masyarakat adat dan komunitas lokal menempati dan mengelola lebih dari 50% lahan dunia, di mana satu pertiga hutan alam yang tersisa di dunia berada di tanah adat tersebut. Hutan yang dikelola masyarakat adat diketahui memiliki 80% keanekaragaman hayati dunia.

Sementara itu, berdasarkan analisis bersama Forest Watch Indonesia (FWI) dan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) setidaknya 70% hutan alam yang tersisa di wilayah adat memiliki kondisi tutupan hutan yang baik dan 72% wilayah adat merupakan ekosistem penting (mangrove, karst, key biodiversity area hotspot, koridor satwa, dan lainnya).

Urgensi Keberpihakan Second NDC

Sebagai kelompok yang rentan, masyarakat adat dan lokal harus dijamin dan diperhatikan hak-haknya dalam SNDC, mulai dari hak atas tanah hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yayasan MADANI Berkelanjutan, merangkum 5 hak masyarakat adat dan komunitas lokal yang setidaknya harus diprioritaskan, yakni:

1. Hak Atas Tanah dan Wilayah

Pengakuan hak tanah dan wilayah adalah prasyarat bagi keterlibatan masyarakat adat dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Tanah dan wilayah adat menjadi sumber kehidupan dan identitas budaya bagi masyarakat adat. Per Juni (2024), KLHK mencatat hanya 286 ribu ha hutan adat yang sudah terekognisi. Padahal BRWA setidaknya telah menginventarisasi sekitar 28,2 juta ha wilayah adat tersebar di Indonesia. Maka, untuk mencapai target mitigasi dan adaptasi, SNDC harus memastikan percepatan pengakuan dan penjaminan hak atas tanah bagi masyarakat adat dan lokal.

2. Hak untuk Mempertahankan Budaya dan Tradisi Lokal dalam Aksi Adaptasi dan Mitigasi

Proyek adaptasi dan mitigasi yang dikembangkan perlu mengakomodasi nilai dan budaya kearifan lokal setempat. Hal ini dapat memastikan proyek adaptasi dan mitigasi yang dilakukan tepat sasaran. Budaya dan tradisi masyarakat adat seringkali berkaitan erat dengan cara mereka mengelola lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Untuk itu, SNDC harus menghormati hak masyarakat adat untuk mempertahankan dan mengembangkan tradisi mereka, yang mencakup praktik-praktik berkelanjutan dalam pengelolaan hutan, pertanian, dan pengumpulan hasil hutan non-kayu sebagai bagian dari upaya adaptasi dan mitigasi berbasis lokal.

BACA JUGA: Madani’s Insight: Hutan, Perubahan Iklim, dan Hak Masyarakat Adat dalam Rencana Kerja Pemerintah 2022

3. Hak untuk Terlibat dalam Pengambilan Keputusan

Masyarakat adat dan komunitas lokal harus dijamin haknya untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi tanah dan wilayah mereka. Partisipasi aktif ini memastikan bahwa rencana dan kebijakan di SNDC mencerminkan kebutuhan serta nilai-nilai yang ada di masyarakat adat itu sendiri.

4. Hak atas Keberlanjutan Ekonomi

SNDC harus mendukung hak masyarakat adat untuk mengembangkan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Ini dapat mencakup dukungan untuk usaha kecil, akses ke pasar, dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan ekonomi hijau. Dengan cara ini, masyarakat adat dapat menjadi bagian dari solusi iklim sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.

5. Penjaminan Pemulihan Hak Masyarakat dari Dampak Proyek Pembangunan

Proyek pembangunan nasional, contohnya proyek transisi energi melalui pembangunan PLTA dan elektrifikasi, seringkali memperparah kerentanan masyarakat lokal dan adat. Mestinya, proyek mitigasi dan adaptasi tidak hanya memastikan terjadinya penurunan emisi tetapi juga memastikan keselamatan sosial. Oleh karena itu, SNDC harus menjamin pemulihan hak masyarakat terdampak proyek pembangunan, terutama proyek yang dicanangkan untuk aksi adaptasi dan mitigasi.

Dengan memastikan hak-hak ini, harapannya SNDC tidak hanya dapat mencapai target mitigasi dan adaptasi iklim, tetapi juga membangun pondasi bagi keadilan sosial dan lingkungan. Hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal adalah bagian integral dari solusi iklim yang adil dan berkelanjutan.

***

Related Article

Penuhi Ambisi Sektor Energi, Second NDC Jangan Sampai Korbankan Hutan dan Lahan

Penuhi Ambisi Sektor Energi, Second NDC Jangan Sampai Korbankan Hutan dan Lahan

Menurut laporan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) atau Biennial Update Report (BUR3) yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia kepada UNFCCC pada 2021, sumber emisi GRK utama di Indonesia berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan lahan (AFOLU) serta sektor energi, masing-masing berkontribusi sebesar 50,13% dan 34,49%. Meski demikian, emisi GRK dari sektor energi diprediksi akan melebihi sektor kehutanan pada 2030.

Penurunan emisi dari kedua sektor ini merupakan kunci pencapaian komitmen iklim Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa rencana aksi mitigasi sektor energi dalam Second NDC tidak mengorbankan upaya mengurangi deforestasi dan degradasi hutan.

Menilik aksi mitigasi sektor energi pada Enhanced NDC (ENDC), ada beberapa rencana yang perlu ditinjau kembali untuk melihat keterkaitannya dengan sektor hutan dan lahan, yaitu (1) pemanfaatan biofuel, (2) pemanfaatan biomassa untuk co-firing PLTU, serta (3) elektrifikasi.

Tantangan dan Risiko dari Pemanfaatan Biofuel

Target pemanfaatan biofuel dalam ENDC cukup besar, yaitu B40 dengan target pemanfaatan 18 juta kiloliter FAME pada 2030.

Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada minyak sawit sebagai bahan baku utama biofuel karena pengembangan kelapa sawit masih terkait erat dengan deforestasi hutan alam dan kebakaran hutan.

Pada 2023, lebih dari 27 ribu hektar hutan primer hilang di area izin perkebunan sawit (GFW 2023, dianalisis MADANI Berkelanjutan). Selain itu, sejumlah besar lahan (128 ribu ha) juga terindikasi terbakar di area izin sawit (Area Indikatif Terbakar 2023, Madani Berkelanjutan).

Risiko Pemanfaatan Biomassa

Rencana pemanfaatan biomassa juga dikhawatirkan akan meningkatkan tekanan terhadap hutan alam Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan biomassa pada 107 unit PLTU dengan tingkat co-firing 10 persen, Trend Asia mengestimasi bahwa diperlukan setidaknya 2,33 juta hektar lahan Hutan Tanaman Energi (HTE). 

Pembangunan HTE secara besar-besaran ini berpotensi menyebabkan deforestasi, mengingat sejarahnya 38 persen dari total tutupan hutan tanaman industri pada 2019 berasal dari pembukaan hutan alam.

Dampak Ekspansi Energi Terbarukan

Pengembangan energi terbarukan yang mendorong ekspansi tambang dan industri nikel juga memiliki potensi untuk menyebabkan deforestasi dan alih fungsi lahan.

Sejak 2001, lebih dari 117 ribu hektar hutan primer hilang di area konsesi nikel (GFW 2023, dianalisis MADANI Berkelanjutan).

Indonesia belum memiliki peta jalan penggunaan lahan terintegrasi dalam kebijakan transisi energi yang mensyaratkan bebas deforestasi dan lahan gambut. Oleh karena itu, pemanfaatan bioenergi dan elektrifikasi masih berisiko menyebabkan alih fungsi hutan dan ekosistem gambut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selain itu, ENDC juga belum mencantumkan komitmen untuk mengatasi potensi trade-off antara penggunaan biofuel dan ketahanan pangan, keanekaragaman hayati, serta upaya menekan deforestasi dan kebakaran hutan.

Rekomendasi untuk Menguatkan Komitmen Iklim Indonesia dalam SNDC

Yayasan MADANI Berkelanjutan mengajukan beberapa rekomendasi untuk memperkuat komitmen iklim Indonesia dalam SNDC:tikan

  1. Jaminan Bebas Deforestasi. SNDC harus memastikan bahwa transisi energi, baik elektrifikasi maupun pemanfaatan biofuel dan biomassa, dilakukan tanpa merusak hutan alam dan ekosistem gambut. Peta jalan SNDC perlu mencakup rencana penggunaan lahan terintegrasi yang mensyaratkan bebas deforestasi hutan alam dan eksploitasi lahan gambut.
  1. Diversifikasi Bahan Baku Biofuel. Pemerintah perlu mengadopsi strategi diversifikasi bahan baku biofuel yang berkelanjutan yang tidak berkompetisi dengan kebutuhan pangan. Bahan baku yang berasal dari limbah dan residu, seperti minyak jelantah (Used Cooking Oil) perlu diutamakan agar tidak menambah tekanan kepada lahan. Hal ini perlu disertai demokratisasi dan desentralisasi pengembangan biofuel berbasis potensi lokal untuk memenuhi kebutuhan lokal terlebih dahulu. Selain itu, pemerintah perlu menyusun rencana penggunaan lahan terintegrasi berbasis hak untuk mencegah risiko deforestasi, degradasi hutan, berkurangnya lahan pangan, hilangnya ekosistem keanekaragaman hayati, dan perampasan hak masyarakat adat dan lokal.
  1. Keadilan Iklim. Pemerintah perlu meningkatkan sinergi aksi mitigasi dan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mengadopsi keadilan iklim sebagai strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Ini termasuk penghormatan HAM, pengakuan hak, dan pelibatan bermakna kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat dan lokal, petani dan nelayan tradisional, perempuan marjinal, masyarakat miskin perkotaan, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat mencapai target iklimnya tanpa mengorbankan hutan dan lahan yang sangat penting bagi keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat adat dan lokal.

***

Related Article

Penting Gak Sih Pemerintah Susun Second NDC?

Penting Gak Sih Pemerintah Susun Second NDC?

Sobat Madani, setelah melakukan pembaruan dokumen NDC (Nationally Determined Contribution) atau dikenal dengan dokumen Enhanced NDC, sekarang pemerintah kembali menyusun Second NDC. Nah, menurut Sobat Madani, penting gak sih pemerintah susun Second NDC?

Baca juga: Mengenal Nationally Determined Contribution

Logika sederhana untuk menjawab soal penting atau tidak penting dalam hal ini adalah dengan melihat kembali esensi dari dokumen sebelumnya. Banyak pihak sudah mengatakan bahwa NDC sendiri masih belum ambisius. 

Climate Action Tracker menemukan bahwa NDC Indonesia belum cukup ambisius menahan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) juga menguatkan temuan bahwa Komitmen NDC seluruh negara pihak termasuk Indonesia justru akan mengarah pada meningkatnya suhu bumi mencapai 3-4 derajat Celcius. Atas dasar tersebut, NDC Indonesia layak untuk ditingkatkan sehingga menyusun Second NDC sangat penting. 

Selain itu, apa saja sih alasan yang membuat langkah untuk menyusun Second NDC menjadi sangat penting dan relevan? Berikut alasannya:

  1. Komitmen Terhadap Persetujuan Paris

Persetujuan Paris menetapkan target global untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celsius di atas level pra-industri, dengan upaya maksimal untuk menjaga kenaikan suhu di 1,5 derajat Celsius. Setiap negara yang meratifikasi persetujuan tersebut diharapkan untuk menyampaikan NDC sebagai langkah konkret dalam mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, dengan menyusun Second NDC dapat menunjukkan komitmen yang kuat terhadap persetujuan global ini.

  1. Perlunya Tindakan Mitigasi Iklim yang Lebih Ambisius

Pada 2023, dalam laporan Global Stocktake, negara-negara dunia baru saja menerima rapor merah atas kegagalannya dalam mengurangi emisi untuk memperlambat laju pemanasan global. Rapor merah ini menunjukkan bahwa komitmen iklim negara-negara yang ada sekarang hanya akan mengurangi emisi GRK sebesar 2% pada 2030 dibandingkan level emisi tahun 2019. Padahal, untuk memastikan laju peningkatan suhu global tidak lebih dari batas aman 1,5 Celcius, emisi GRK global harus turun sebesar 50% pada 2030 dan mencapai net zero emissions pada 2050. Hasil keluaran Global Stocktake ini harus menjadi acuan bagi setiap negara termasuk Indonesia untuk meningkatkan target pengurangan emisi GRK dengan lebih ambisius dan berkeadilan dengan implementasi yang lebih transparan, akuntabel, inklusif, dan partisipatif. 

  1. Peningkatan Ketahanan Terhadap Dampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim telah menyebabkan berbagai dampak yang merugikan, seperti banjir, kekeringan, cuaca panas ekstrem, badai, peningkatan muka air laut, hingga hilangnya tempat tinggal, mata pencaharian dan bahkan situs budaya. Dampak tersebut paling parah dirasakan oleh kelompok masyarakat rentan. Second NDC Indonesia harus mampu menjawab kerentanan yang dialami oleh masyarakat terhadap dampak perubahan iklim tersebut bukan hanya fokus pada menetapkan target penurunan emisi GRK. 

Rencana dan implementasi aksi mitigasi harus terintegrasi dengan aksi adaptasi sehingga tidak semakin memperlemah kemampuan masyarakat untuk mempertahankan diri mereka dalam menghadapi dampak perubahan iklim. 

  1. Pendorong Pembangunan Berkelanjutan

Penyusunan Second NDC bukan hanya tentang mengurangi emisi, tetapi juga berdampak pada rencana pembangunan masa mendatang. Dengan mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang berkelanjutan, seperti energi terbarukan, transportasi massal, dan pertanian berkelanjutan, pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi ketimpangan sosial seraya berkontribusi terhadap penurunan emisi.

  1. Pengaruh Global dan Reputasi Internasional

Tindakan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim tidak hanya akan berdampak secara domestik, tetapi juga akan mempengaruhi posisi dan reputasinya di dunia internasional. Secara domestik, target Second NDC Indonesia yang ambisius dan terukur akan melindungi kepentingan jangka panjang negara dan masyarakatnya. Sementara itu, di mata global, hal ini dapat memperkuat peran dan pengaruh Indonesia sebagai pemimpin regional dalam isu-isu lingkungan dan iklim.

Dengan mengambil langkah-langkah yang tepat sekarang, Indonesia dapat membuka jalan menuju masa depan yang lebih hijau, berkelanjutan, dan adil bagi semua.

Related Article

6 Rekomendasi Penguatan Second NDC untuk Adaptasi yang Berkeadilan

6 Rekomendasi Penguatan Second NDC untuk Adaptasi yang Berkeadilan

Halo Sobat MADANI! Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang menyusun Second Nationally Determined Contribution (SNDC). SNDC adalah dokumen komitmen iklim terbaru Indonesia yang akan memperbarui Enhanced NDC sebelumnya. Intinya, NDC ini adalah janji Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim, sesuai dengan Persetujuan Paris, yang bertujuan untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius, atau idealnya tidak melewati 1,5 derajat Celcius pada akhir abad.

 

NDC mencakup target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dan upaya meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, yang disebut target mitigasi dan adaptasi.

 

SNDC yang sedang disusun sekarang perlu lebih ambisius karena komitmen yang ada belum cukup untuk menghindari dampak terburuk perubahan iklim. Selain itu, masyarakat yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim sering tidak didengar atau dipertimbangkan kebutuhannya dalam proses penyusunan dokumen ini. Akibatnya, kebijakan adaptasi sering tidak adil dan tidak sesuai kebutuhan mereka.

 

Agar SNDC lebih ambisius dan adil, ada 6 hal penting yang perlu diperhatikan:

 

  1. Identifikasi dan Pengakuan Kebutuhan Kelompok Rentan

SNDC harus mengidentifikasi dan mengakui kerentanan dan kebutuhan spesifik kelompok rentan, seperti masyarakat adat, perempuan, penyandang disabilitas, warga lanjut usia, nelayan tradisional, petani kecil, orang muda, buruh dan pekerja informal. Strategi adaptasi harus dirancang sesuai kondisi dan kebutuhan mereka. Misalnya, dalam adaptasi pesisir, aksi adaptasi harus mempertimbangkan cara hidup nelayan tradisional dan perempuan nelayan.

 

  1. Perlindungan Hak-hak Kelompok Rentan

SNDC harus berkomitmen untuk melindungi hak-hak dasar kelompok rentan, seperti hak atas tempat tinggal, keamanan pangan, akses ke sumber daya ekonomi, hak atas tanah, serta  penerapan proses Free and Prior Informed Consent (FPIC) bagi masyarakat adat dan lokal. Pengakuan dan perlindungan hak-hak ini sangat penting untuk adaptasi yang efektif dan adil.

 

  1. Inklusi dan Partisipasi

Penyusunan kebijakan dan strategi adaptasi harus inklusif, melibatkan berbagai kelompok rentan dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga implementasi dan evaluasi. Pelibatan penuh masyarakat akan meningkatkan efektivitas tindakan adaptasi serta lebih tepat sasaran.

 

  1. Pembagian Tanggung Jawab dan Manfaat yang Adil

SNDC perlu memastikan pembagian tanggung jawab dan manfaat yang adil sesuai dengan kapasitas dan kemampuan para pihak. Kelompok rentan harus memperoleh manfaat paling besar dan tanggung jawab paling minim dari aksi adaptasi dan mitigasi yang dilakukan.

 

  1. Keadilan Restoratif dan Kompensasi

SNDC perlu menerapkan prinsip keadilan restoratif untuk mengatasi kerugian akibat perubahan iklim, dengan memperhatikan kebutuhan khusus kelompok rentan, termasuk jika terjadi maladaptasi atau dampak buruk akibat aksi mitigasi perubahan iklim.

 

  1. Monitoring dan Evaluasi

SNDC harus memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang kuat untuk mengukur efektivitas program adaptasi. Evaluasi ini harus melihat dampak kebijakan terhadap kehidupan sehari-hari kelompok rentan dan kemajuan dalam mengurangi kerentanan mereka.

 

Dengan memperhatikan rekomendasi ini, SNDC bisa menjadi lebih ambisius dan adil, sehingga mampu melindungi seluruh lapisan masyarakat dari dampak perubahan iklim.

Related Article

5 Hal yang Membuat Nationally Determined Contribution atau NDC Menjadi Bagian Penting dalam Upaya Mengatasi Perubahan Iklim

5 Hal yang Membuat Nationally Determined Contribution atau NDC Menjadi Bagian Penting dalam Upaya Mengatasi Perubahan Iklim

Nationally Determined Contributions atau NDC adalah komponen kunci dalam Kesepakatan Iklim Paris 2015 yang berfokus pada komitmen negara-negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan mengatasi perubahan iklim. NDC memainkan peran penting dalam mengatasi perubahan iklim karena menentukan tujuan dan tindakan konkret yang harus diambil oleh negara-negara untuk memenuhi tujuan global mengurangi pemanasan dunia di bawah 2 derajat Celcius.

NDC bukan hanya tentang komitmen nasional, tetapi juga merupakan elemen penting dari kerangka kerja global untuk mitigasi dan adaptasi iklim. Dengan NDC, Perjanjian Paris menciptakan platform bagi negara-negara untuk berkolaborasi, bertukar ide, dan mencari solusi inovatif untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

BACA JUGA: Rekomendasi Sektoral untuk Peningkatan Ambisi Iklim Indonesia dalam Rangka Penyusunan Dokumen Second Nationally Determined Contributions (SNDC)

Melalui komitmen ini, negara-negara di dunia secara kolektif bekerja menuju tujuan bersama, sambil mempertimbangkan konteks nasional masing-masing. Dengan peningkatan ambisi dalam setiap periode pelaporan, NDC diharapkan akan mendorong negara-negara untuk terus maju dalam mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

Ada 5 hal yang membuat NDC menjadi bagian penting dalam upaya mengatasi perubahan iklim global:

1. Menjadi Penggerak Aksi Global

NDC memungkinkan negara-negara menetapkan tujuan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) berdasarkan konteks nasional mereka. Dengan cara ini, NDC menciptakan platform di mana setiap negara berkontribusi dalam upaya global untuk membatasi pemanasan dunia di bawah 2 derajat Celsius. Fleksibilitas ini penting untuk memastikan bahwa negara-negara dengan tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda dapat berpartisipasi sesuai kemampuan mereka.

2. Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas

NDC mendorong transparansi karena Kesepakatan Paris mengharuskan negara-negara untuk melaporkan kemajuan mereka secara berkala. Dengan mekanisme pelaporan yang jelas, komunitas internasional dapat mengevaluasi sejauh mana negara-negara mematuhi komitmen mereka. Akuntabilitas ini mendorong negara-negara untuk tetap pada jalur yang benar dalam mencapai tujuan pengurangan emisi mereka.

BACA JUGA: Opsi Implementasi NDC Sektor Kehutanan 2021-2030

3. Mendorong Peningkatan Ambisi Melawan Perubahan Iklim

Karena NDC bersifat dinamis, negara-negara memiliki kesempatan untuk meninjau dan meningkatkan komitmen mereka setiap lima tahun. Proses ini memungkinkan negara-negara untuk menyesuaikan tujuan mereka berdasarkan perubahan dalam teknologi, kebijakan, dan kondisi global. Kemampuan untuk memperbarui NDC secara berkala menciptakan peluang untuk memperkuat ambisi global dalam mengatasi perubahan iklim.

4. Menyediakan Kerangka Kerjasama Internasional

NDC menjadi landasan bagi kerjasama internasional dalam menghadapi perubahan iklim. Kesepakatan Paris mendorong pertukaran informasi dan kolaborasi antarnegara, yang dapat memfasilitasi transfer teknologi, sumber daya, dan pengetahuan. Ini sangat penting bagi negara-negara berkembang yang mungkin menghadapi keterbatasan dalam mengimplementasikan tindakan iklim yang ambisius.

5. Menunjukkan Komitmen Politik

NDC mencerminkan komitmen politik negara-negara terhadap tindakan iklim. Dengan memiliki NDC yang jelas dan transparan, negara-negara menunjukkan kepada komunitas internasional bahwa mereka serius dalam mengatasi perubahan iklim. Komitmen politik ini penting untuk mendorong tindakan dan investasi yang diperlukan untuk mengurangi emisi dan beralih ke ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Saat ini, pemerintah Indonesia sedang berproses menyusun Second NDC. Dokumen ini dijanjikan akan selaras dengan upaya global menahan kenaikan suhu bumi di tingkat 1,5 derajat Celcius di akhir abad ke-21.

BACA JUGA: Lembar Fakta FOLU Net Sink 2030

Dalam Second NDC, komitmen baru akan diberlakukan untuk pencapaian target pengurangan emisi GRK dengan kemampuan sendiri (unconditional) dan dengan dukungan internasional (conditional) pada tahun 2031 sampai 2035. Indonesia juga akan memutakhirkan kerangka transparansi yang mencakup Sistem Registri Nasional (SRN) dan MRV (measurement, reporting and verification).

Mengingat makin parahnya dampak krisis iklim terhadap kehidupan rakyat Indonesia, target-target serta kebijakan mitigasi dan perubahan iklim dalam Second NDC diharapkan lebih ambisius dibandingkan sebelumnya. Dari sisi proses, penyusunan Second NDC harus dibuat lebih terbuka dan partisipatif, termasuk dengan partisipasi bermakna kelompok rentan, termasuk kelompok perempuan, masyarakat adat dan lokal, petani kecil, nelayan tradisional, serta penyandang disabilitas.

Related Article

5 Hal yang Membuat Nationally Determined Contribution atau NDC Menjadi Bagian Penting dalam Upaya Mengatasi Perubahan Iklim

Sumber Foto: MADANI Berkelanjutan

5 Hal yang Membuat Nationally Determined Contribution atau NDC Menjadi Bagian Penting dalam Upaya Mengatasi Perubahan Iklim


[6 Mei 2024] Nationally Determined Contributions atau NDC adalah komponen kunci dalam Kesepakatan Iklim Paris 2015 yang berfokus pada komitmen negara-negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan mengatasi perubahan iklim. NDC memainkan peran penting dalam mengatasi perubahan iklim karena menentukan tujuan dan tindakan konkret yang harus diambil oleh negara-negara untuk memenuhi tujuan global mengurangi pemanasan dunia di bawah 2 derajat Celcius.

NDC bukan hanya tentang komitmen nasional, tetapi juga merupakan elemen penting dari kerangka kerja global untuk mitigasi dan adaptasi iklim. Dengan NDC, Perjanjian Paris menciptakan platform bagi negara-negara untuk berkolaborasi, bertukar ide, dan mencari solusi inovatif untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

BACA JUGA: Rekomendasi Sektoral untuk Peningkatan Ambisi Iklim Indonesia dalam Rangka Penyusunan Dokumen Second Nationally Determined Contributions (SNDC)

Melalui komitmen ini, negara-negara di dunia secara kolektif bekerja menuju tujuan bersama, sambil mempertimbangkan konteks nasional masing-masing. Dengan peningkatan ambisi dalam setiap periode pelaporan, NDC diharapkan akan mendorong negara-negara untuk terus maju dalam mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

Ada 5 hal yang membuat NDC menjadi bagian penting dalam upaya mengatasi perubahan iklim global:

1. Menjadi Penggerak Aksi Global

NDC memungkinkan negara-negara menetapkan tujuan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) berdasarkan konteks nasional mereka. Dengan cara ini, NDC menciptakan platform di mana setiap negara berkontribusi dalam upaya global untuk membatasi pemanasan dunia di bawah 2 derajat Celsius. Fleksibilitas ini penting untuk memastikan bahwa negara-negara dengan tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda dapat berpartisipasi sesuai kemampuan mereka.

2. Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas

NDC mendorong transparansi karena Kesepakatan Paris mengharuskan negara-negara untuk melaporkan kemajuan mereka secara berkala. Dengan mekanisme pelaporan yang jelas, komunitas internasional dapat mengevaluasi sejauh mana negara-negara mematuhi komitmen mereka. Akuntabilitas ini mendorong negara-negara untuk tetap pada jalur yang benar dalam mencapai tujuan pengurangan emisi mereka.

BACA JUGA: Opsi Implementasi NDC Sektor Kehutanan 2021-2030

3. Mendorong Peningkatan Ambisi Melawan Perubahan Iklim

Karena NDC bersifat dinamis, negara-negara memiliki kesempatan untuk meninjau dan meningkatkan komitmen mereka setiap lima tahun. Proses ini memungkinkan negara-negara untuk menyesuaikan tujuan mereka berdasarkan perubahan dalam teknologi, kebijakan, dan kondisi global. Kemampuan untuk memperbarui NDC secara berkala menciptakan peluang untuk memperkuat ambisi global dalam mengatasi perubahan iklim.

4. Menyediakan Kerangka Kerjasama Internasional

NDC menjadi landasan bagi kerjasama internasional dalam menghadapi perubahan iklim. Kesepakatan Paris mendorong pertukaran informasi dan kolaborasi antarnegara, yang dapat memfasilitasi transfer teknologi, sumber daya, dan pengetahuan. Ini sangat penting bagi negara-negara berkembang yang mungkin menghadapi keterbatasan dalam mengimplementasikan tindakan iklim yang ambisius.

5. Menunjukkan Komitmen Politik

NDC mencerminkan komitmen politik negara-negara terhadap tindakan iklim. Dengan memiliki NDC yang jelas dan transparan, negara-negara menunjukkan kepada komunitas internasional bahwa mereka serius dalam mengatasi perubahan iklim. Komitmen politik ini penting untuk mendorong tindakan dan investasi yang diperlukan untuk mengurangi emisi dan beralih ke ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Saat ini, pemerintah Indonesia sedang berproses menyusun Second NDC. Dokumen ini dijanjikan akan selaras dengan upaya global menahan kenaikan suhu bumi di tingkat 1,5 derajat Celcius di akhir abad ke-21.

BACA JUGA: Lembar Fakta FOLU Net Sink 2030

Dalam Second NDC, komitmen baru akan diberlakukan untuk pencapaian target pengurangan emisi GRK dengan kemampuan sendiri (unconditional) dan dengan dukungan internasional (conditional) pada tahun 2031 sampai 2035. Indonesia juga akan memutakhirkan kerangka transparansi yang mencakup Sistem Registri Nasional (SRN) dan MRV (measurement, reporting and verification).

Mengingat makin parahnya dampak krisis iklim terhadap kehidupan rakyat Indonesia, target-target serta kebijakan mitigasi dan perubahan iklim dalam Second NDC diharapkan lebih ambisius dibandingkan sebelumnya. Dari sisi proses, penyusunan Second NDC harus dibuat lebih terbuka dan partisipatif, termasuk dengan partisipasi bermakna kelompok rentan, termasuk kelompok perempuan, masyarakat adat dan lokal, petani kecil, nelayan tradisional, serta penyandang disabilitas.

Related Article

Perpres NEK Harus Mampu Melindungi Iklim, Hutan dan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Perpres NEK Harus Mampu Melindungi Iklim, Hutan dan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Pemerintah pada 29 Oktober 2021 telah mengesahkan Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Upaya ini perlu untuk diapresiasi karena berperan penting dalam pencapaian komitmen iklim dan merupakan payung hukum untuk mencapai target penurunan emisi. 

Perpres 98/2021 ini menekankan bahwa Nilai Ekonomi Karbon (NEK) merupakan langkah untuk mendukung perlindungan masyarakat dari bencana iklim. Kami berharap Perpres NEK ini mampu berkontribusi melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan, termasuk iklim, hutan, sekaligus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat secara menyeluruh, serta dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat adat dan lokal terutama yang menjaga hutan,” kata Nadia Hadad, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, saat memberikan sambutan pada Talkshow Antara Masyarakat Penjaga Hutan dan Nilai Ekonomi Karbon yang diselenggarakan pada 6 April 2022. 

Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad saat menyampaikan kata sambutan pada Talkshow Antara Masyarakat Penjaga Hutan dan Nilai Ekonomi Karbon yang diselenggarakan pada 6 April 2022.

Hadir menjadi narasumber dalam Talkshow ini antara lain Agus Rusly, S.Pi., M.Si. (Kepala Subdit Dukungan Sumberdaya Perubahan Iklim, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK), Dr. Joko Tri Haryanto (Analis Kebijakan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan), Paul Butarbutar (Direktur Eksekutif METI/Co-founder IRID), dan Emmy Primadona (Koordinator Program Iklim, KKI-Warsi).

Apalagi hampir 40 ribu desa berada di sekitar atau tepi kawasan hutan (47%), sementara di dalam kawasan hutan hampir 4%. Harus diakui bahwa mereka dapat berperan penting dalam menjaga komitmen iklim Indonesia. Masyarakat ini harus dilibatkan secara aktif dan tidak hanya dijadikan elemen penerima manfaat saja, tetapi menjadi subjek,” tambah Nadia Hadad.

Emmy Primadona, Koordinator Program Iklim, KKI-Warsi, menambahkan bahwa banyak contoh baik di lapangan yang membuktikan bahwa Perhutanan Sosial terbukti mampu mereduksi emisi karbon melalui pengurangan laju deforestasi hutan. Contohnya seperti di Lanskap Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur (Bujang Raba), di wilayah Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Pendanaan yang mereka dapatkan dari karbon mencapai Rp 1 miliar. Dari hasil kesepakatan pemuka dan masyarakat desa, dana tersebut dibelikan sembako dan dibagikan merata kepada 1.259 kepala keluarga yang terlibat dalam pengelolaan Hutan Lindung Bujang Raba. “NEK menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan dukungan pendanaan untuk digunakan membiayai kegiatan menjaga hutan sekaligus kegiatan sosial seperti beasiswa, panti jompo, patroli hutan, dan sebagainya,” kata Emmy Primadona. 

Lebih lengkap materi narasumber dalam Talkshow Antara Masyarakat Penjaga Hutan dan Nilai Ekonomi Karbon dapat diunduh di dalam lampiran berikut. 

Related Article

Bahan Bakar Nabati (BBN) Dalam RPJMN 2020-2024

Bahan Bakar Nabati (BBN) Dalam RPJMN 2020-2024

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Bahan Bakar Nabati (BBN) masuk sebagai tahapan terakhir dari pencapaian. Teradapat tujuh target agenda prioditas pembangunan pada RPJMN 2020-2024, pengembangan BBN sendiri masuk pada agenda Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Pengembangan BBN menjadi salah satu strategi pembangunan rendah karbon. Pengembangan BBN sendiri melalui produksi Biodiesel dan Green Fuel. Kapasitas produksi bahan bakar nabati berbasis sawit dipenuhi melalui pemberdayaan perkebunan sawit rakyat.

Dalam target RPJMN 2020-2024, bauran EBT mencapai 23% hingga 2024, pemanfaatan BBN Domestik mencapai 17,4 kiloliter hingga 2024, dan pembangunan energi terbarukan green fuel berbasis kelapa sawit menjadi proyek prioritas strategis (major project).

Related Article

Literasi Keuangan: Green Banking atau Greenwashing?

Literasi Keuangan: Green Banking atau Greenwashing?

Krisis iklim telah menjadi isu global. Hampir semua pihak tidak ada yang menyangkal bahwa krisis iklim telah banyak menimbulkan bencana ekologi. Bencana ekologi akibat krisis iklim ini sudah mengganggu pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Tak heran bila sektor bisnis mulai mencitrakan dirinya sebagai bagian dari pihak yang mendorong pengurangan gas rumah kaca (GRK), penyebab krisis iklim.

Salah satu sektor bisnis yang mengidentikan perusahaannya berperan mendorong penurunan GRK itu adalah perbankan. Saat ini di dunia perbankan muncul istilah green banking. green banking adalah upaya perbankan untuk menjaga lingkungan hidup melalui penyaluran kredit atau kegiatan operasionalnya. Bank memang tidak secara langsung terkait dengan kegiatan perusakan alam, seperti perkebunan, pertambangan atau industri lainnya. Namun perbankan tidak lantas dapat dilepaskan dari persoalan meningkatnya kerusakan alam. Kebijakan bank dalam memberikan pinjaman atau pembiayaan dapat menjadi pemicu bagi kegiatan-kegiatan yang berdampak pada lingkungan.

Terkait dengan itulah, bank yang mengidentikan dirinya dengan green banking harus hati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Apakah kreditnya disalurkan ke industri yang ramah ligkungan atau justru industri yang merusak alam?

Hampir kita semua menjadi nasabah perbankan. Namun, hampir kita semua tidak tahu kemana uang kita di bank digunakan.  Pertanyaan berikutnya adalah darimana kita bisa memperoleh informasi sebuah bank masuk dalam kategori green banking?

Bila bank, tempat kita menyimpan uang, sudah terdaftar di bursa saham, kita akan lebih mudah mendapatkan informasi terkait dengan kemana saja uang kita dipinjamkan. Apakah uang kita dipinjamkan ke industri yang ramah lingkungan hidup atau sebaliknya mengancam keberlanjutan lingkungan hidup.

Pertama, kita bisa mendapatkan informasi di Annual Report Bank (AR). Annual Report (AR) adalah ringkasan keuangan dari aktivitas perusahaan dalam periode satu tahun. Di dalam AR juga tercantum analisis manajemen tentang kondisi keuangan saat ini dan rencana masa depan. Siapa pengguna eksternal? Pengguna eksternal adalah seseorang yang tidak mengelola atau bekerja untuk sebuah perusahaan dan mereka hanya memanfaatkan informasi keuangan perusahaan tersebut.

Kedua, kita juga bisa mendapatkan informasi di Sustainability Report Bank atau  Laporan Keberlanjutan.  Sustainability Report Bank merupakan laporan yang berisi informasi kinerja perusahaan pada aspek ekonomi, lingkungan dan sosial yang dilakukan dalam periode satu  tahun. Selain untuk pemegang saham, laporan ini juga ditujukan pada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan yang disampaikan secara transparan.

Penyusunan Sustainability Report Bank biasanya juga bertujuan untuk mengkomunikasikan komitmen perusahaan dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Sustainability Report Bank juga dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan terbuka pada seluruh pemangku kepentingan tentang kegiatan pembangunan berkelanjutan yang telah dilakukan oleh perusahaan.

Biasanya, Sustainability Report dan Annual Report disusun dalam waktu yang bersamaan, meski nantinya disajikan dalam dua laporan yang terpisah. Namun, informasi di Sustainability Report dan Annual Report seringkali berisi klaim sepihak dari pihak bank. Terkait itu kita perlu mencari informasi lain.

Ketiga, kita bisa mencari informasi di Media Massa. Biasanya sebuah bank memiliki tim media relation yang selalu mengupdate informasi ke media. Tak jarang informasi itu terkait dengan dukungan pendanaan bank tersebut ke sebuah proyek pembangunan.

Keempat, bila kebetulan bank kita adalah BUMN, kita juga bisa mencari informasi dengan cara meminta Informasi Publik dengan Payung Hukum UU KIP. Kita bisa mengajukan permohonan informasi tentang kemana uang nasabah dipinjamkan. Misalnya kita bisa bertanya, berapa persen uang nasabah yang dipinjamkan ke proyek energi kotor seperti batubara. Meskipun dalam Pasal 1 UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik), definisi Badan Publik tidak menyebutkan secara eksplisit BUMN/BUMD, tetapi definisi tersebut menyebutkan bahwa badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari APBN/APBD. BUMN/BUMD adalah Badan Publik yang termasuk dalam pengertian ini.

Dalam beberapa kejadian, seringkali informasi yang diterbitkan secara resmi oleh pihak bank berbeda dengan informasi di luar bank tersebut. Sebagai contoh, dalam informasi remsinya di Sustainability Report dan Annual Report, sebuah bank mengklaim mendukung proyek ramah lingkungan hidup, tapi fakta di lapangan justru bank tersebut terlibat dalam pembiayaan proyek yang tidak ramah lingkungan. Jika itu yang terjadi bukan lagi green banking tapi greenwashing.

Greenwashing merupakan bentuk praktik tipuan pemasaran melalui pencitraan palsu. Perusahaan seolah-olah telah menjalankan praktik usaha yang ramah lingkungan. greenwashing ini bisa menyesatkan konsumen. Realita di lapangan tidak seindah kata-kata, mungkin itulah salah satu rangkaian kalimat untuk menggambarkan praktik greenwashing.

Dalam Sustainability Report BNI  di 2020 misalnya, bank tersebut menyatakan memiliki komitmen mengimplementasikan keuangan berkelanjutan, yang salah satunya bertujuan untuk mengurangi emisi GRK. Padahal, dalam laporan Urgewald, sebuah lembaga yang berbasis di Jerman, BNI terbukti sebagai salah satu dari enam bank di Indonesia yang masih memberikan pinjaman ke perusahaan batu bara.

Padahal, batubara adalah salah satu energi fosil yang sangat merusak. Kerusakan yang diakibatkan oleh batubara bukan hanya terkait dengan lingkungan hidup, namun juga kesehatan. Rentang kerusakan alam akibat batubara terbentang dari penambangan hingga pembangunan PLTU. Lauri Myllyvirta, aktivis Greenpeace International mengatakan, penggunaan batubara menyebabkan 60 ribu orang Indonesia meninggal tiap tahun. Donna Lisenby, Koordinator Kampanye batubara Global Waterkeeper Alliance, mengatakan, dari 26 persen bayi lahir di sekitar tambang batubara berpotensi cacat.

Terkait dengan krisis iklim, emisi GRK dari batubara ini mendorong percepatan krisis iklim. Pembakaran batubara menghasilkan lebih banyak karbon dioksida per unit energi yang dihasilkan daripada bahan bakar fosil lainnya. Dibandingkan dengan gas, batubara melepaskan 66% lebih banyak CO2 per unit energi yang dihasilkan. Bukan hanya itu, tambang batubara melepaskan metana ke atmosfer. Metana dua puluh kali lebih kuat daripada karbon dioksida sebagai GRK, penyebab krisis iklim

Terkait dengan itulah, tak heran komunitas fossil free kampus di Indonesia, yang dimotori fossil free UI dan UGM, membuat petisi di https://www.change.org/GaPakeNanti. Dalam petisi itu, anak-anak muda kampus  mendesak BNI segera menghentikan pendanaan ke energi batu bara. Petisi itu dilatarbelakangi oleh janji bank BUMN tersebut di Sustainability Report yang akan ikut mendukung penurunan GRK.

Singkatnya, di tengah naiknya isu lingkungan hidup, sebuah bank bisa mengklaim secara sepihak sebagai green banking. Kita sebagai konsumen harus kritis apakah klaim green banking itu sebenarnya adalah bentuk lain dari greenwashing. Untuk itulah diperlukan sebuah literasi keuangan agar kita sebagai konsumen tidak menjadi korban dari penyesatan informasi terkait green banking ini.

Oleh: Firdaus Cahyadi

Pemerhati Lingkungan Hidup

Related Article

id_IDID