Kategori: Madani Insight

Dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) 2022, Indonesia memperkuat target pengurangan emisi GRK-nya menjadi 31,89% dengan usaha sendiri dan 43,2% dengan dukungan internasional. Indonesia juga berambisi untuk mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat, sebagaimana tertera dalam Strategi Jangka Panjang menuju Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim 2050 (Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience/LTSLCCR). Salah satu strategi Indonesia untuk mencapai net zero emission adalah Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, kebijakan publik untuk mewujudkan sektor hutan dan lahan Indonesia yang menyerap lebih banyak emisi daripada yang dikeluarkan.

Pelajari tentang cara Indonesia mencapai FOLU Net Sink 2030 dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemenuhannya dengan mengunduh dokumen di bawah ini.

Pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia telah memperbarui komitmen iklim melalui dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC). Dalam dokumen tersebut, komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan upaya sendiri meningkat dari 29% menjadi 31,89%. Komitmen penurunan emisi dengan dukungan internasional pun meningkat dari 41% menjadi 43,2%. Meski kontribusi beberapa sektor lain meningkat, sektor hutan dan lahan masih menjadi tulang punggung pencapaian komitmen iklim Indonesia. Dalam ENDC skenario dengan upaya sendiri, sektor hutan dan lahan menanggung 55% dari beban penurunan emisi.

Indonesia juga memiliki target untuk menjadikan sektor hutan dan lahan sebagai penyerap karbon bersih atau net sink pada 2030. Target ini dikenal sebagai Indonesia FOLU Net Sink 2030, yang rencana aksinya dijabarkan dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 168/2022. Untuk mencapai berbagai target di atas, mengurangi laju hilangnya hutan alam menjadi suatu keharusan. Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia telah kehilangan hutan alam seluas 4,7 juta ha  Sementara itu, sisa hutan alam Indonesia yang tersisa tercatat 89,7 juta ha. 

Tulisan ini mengulas penurunan luas hutan alam Indonesia pada kurun 2020-2021 dengan menekankan pentingnya perlindungan hutan alam yang tersisa. Hutan alam berperan dalam mengatasi krisis iklim, mencegah bencana, dan menjadi sumber kehidupan masyarakat adat dan lokal. Oleh karena itu, kebutuhan lahan untuk program pembangunan harus diarahkan pada lahan-lahan yang sudah tidak ditutupi hutan alam dan bebas dari potensi konflik dan lahan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun setiap tahun merefleksikan prioritas pembangunan nasional yang akan dijalankan pemerintah satu tahun ke depan, termasuk ke arah mana pemerintah akan menggelontorkan dana negara. RKP 2022 merupakan rencana kerja ketiga yang disusun untuk memenuhi target RPJMN 2020-2024 dan rencana kerja kedua di tengah pandemi COVID-19.

RKP 2022 mengusung tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.” Tema ini masih berkesinambungan dengan upaya pengendalian COVID-19 yang menjadi prioritas dalam RKP 2021. Pemerintah akan melanjutkan berbagai upaya pengendalian COVID-19 seperti pembatasan sosial; pengetesan, pengobatan, serta pelacakan; dan vaksinasi untuk mencapai herd immunity. Pemerintah juga memprioritaskan pemulihan ekonomi nasional untuk menanggulangi dampak pandemi sekaligus mewujudkan transformasi ekonomi yang dicita-citakan RPJMN 2020-2024, yaitu peralihan dari perekonomian yang sangat bergantung kepada sumber daya alam menuju perekonomian yang menekankan daya saing manufaktur dan jasa modern bernilai tambah tinggi.

Berbeda dengan RKP 2021, RKP 2022 mencantumkan pemulihan hijau atau green recovery. Melalui green recovery, pemulihan ekonomi pascapandemi diharapkan tidak membangun ekonomi semata, tetapi juga membangunnya dengan cara yang lebih baik. Dari tujuh (7) Prioritas Nasional dalam RKP 2022, isu lingkungan hidup masuk sebagai salah satu Prioritas Nasional, yakni Prioritas Nasional 6 (PN 6): “Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.” Sayangnya, alokasi dana bagi PN 6 relatif kecil.  

Kajian ini dibentuk untuk mendorong pemerintah mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan secara utuh sebagai tujuan akhir dari pembangunan mengingat saat ini sektor ekonomi yang menyumbang pendapatan tertinggi masih didominasi sektor tinggi karbon. Adanya peluang bisnis teknologi hijau seperti pengembangan baterai yang akan meningkatkan kebutuhan tambang juga perlu diperhatikan agar tidak berujung pada ekspansi pembukaan lahan dan eksplorasi yang masif sehingga upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan tidak menggagalkan upaya pembangunan hijau.

Baca selengkapnya dalam Madani Insight – Hutan, Perubahan Iklim, dan Hak Masyarakat Adat dalam Rencana Kerja Pemerintah 2022

Pada 2019, Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) resmi terbentuk di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia setelah melewati proses pendirian dan penyesuaian selama delapan tahun. Peruntukannya juga tidak hanya dibatasi untuk kegiatan REDD+, tetapi sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang mendorong dan mengelola pembiayaan di bidang Lingkungan Hidup. 

Keberadaan bahan ini diharapkan berbagai pendanaan terkait lingkungan hidup, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, dapat dioptimalkan untuk pencapaian target komitmen iklim Indonesia. Prinsip-prinsip integritas lingkungan hidup, partisipasi efektif masyarakat sipil, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan lokal yang berangkat dari instrumen pendanaan REDD+ telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembentukan BPDLH. Artinya, keberadaan dan kejelasan terkait kerangka pengaman atau safeguards sosial dan lingkungan menjadi penting untuk memastikan bahwa pendanaannya memenuhi prinsip-prinsip tadi.

Sejak awal BPDLH terbentuk, Madani mengadvokasikan perumusan safeguards yang mengedepankan prinsip-prinsip di atas. Mulai dari analisis dan rekomendasi terkait “hal-hal yang harus diperhatikan agar menjadi instrumen pendanaan yang adil dan inklusif” pada saat operasional BPDLH disiapkan, meluncurkan studi yang mengidentifikasi ruang kosong atau gap yang belum ada dalam kebijakan BPDLH pada 2021 yang mencakup belum adanya kriteria kelembagaan multipihak baik proses maupun strukturnya, cara memantau penerapan safeguards, dan lainnya.

Meski demikian, masih terdapat banyak hal yang harus dipastikan dalam operasionalisasi BPDLH. Pertama, memastikan masyarakat adat dan lokal yang selama ini melindungi hutan alam dapat terfasilitasi dengan baik. Kemudian memastikan kepatuhan terhadap konsep safeguards hingga ke tingkat tapak, memastikan mekanisme pengambilan keputusan yang inklusif, memastikan pencegahan korupsi, dan lain sebagainya. 

Kajian ini dibuat untuk melanjutkan studi yang telah dilakukan sebelumnya sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Harapannya, studi ini dapat digunakan sebagai rekomendasi terhadap mekanisme operasionalisasi dan safeguards kelembagaan, mulai dari kriteria proses sampai strukturnya. Kehadiran studi ini diharapkan dapat menjadi kontribusi Madani untuk mengisi ruang kosong dalam pengimplementasian penyaluran dana BPLDH untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin akan ditimbulkan. Dengan begitu, dana-dana yang disalurkan BPDLH dapat memberikan manfaat maksimal bagi negara, masyarakat, dan pencapaian komitmen iklim Indonesia.

Baca Madani Insight Memperkuat Pendanaan Lingkungan Hidup yang Inklusif, Transparan, dan Akuntabel lebih lengkap dengan mengunduh bahan di tautan di bawah ini:

arget untuk mencapai kemandirian energi nasional dan target pencapaian komitmen iklim sesuai Nationally Determined Contribution (NDC) menjadi dua tujuan besar Nasional saat ini, dan pencapaian keduanya mutlak mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Untuk mencapainya, solusi yang dipilih oleh Pemerintah adalah melalui penerapan energy mix policy (kebijakan bauran energi).

Pada sektor bahan bakar, kebijakan yang dipilih adalah melalui penerapan Bahan Bakar Nabati (BBN), baik untuk sektor PSO maupun non-PSO dengan menggunakan biodiesel berbahan dasar kelapa sawit (crude palm oil). Namun pilihan ini masih sangat rentan, karena sangat tergantung dengan satu jenis komoditas saja dan masih memiliki berbagai tumpukan permasalahan sosial–ekologis lainnya. 

Usulan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) yang telah masuk ke dalam PROLEGNAS 2020-2024 merupakan peluang untuk mempertimbangkan berbagai hal yang diperlukan untuk lebih memperjelas arah kebijakan energi (khususnya Bahan Bakar Nabati) Indonesia. 

Namun, dalam draft terakhir dari RUU EBT masih belum mengatur mengenai diversifikasi bahan baku untuk BBN maupun aspek keberlanjutan lain dari penerapan BBN. Oleh karena itu, ringkasan kebijakan ini memberikan dua rekomendasi untuk dipertimbangkan dalam penyusunan RUU EBT, terutama terkait:

1) Penguatan pengaturan terkait pemenuhan prinsip keberlanjutan sosial dan lingkungan dalam pengembangan BBN, mencakup industri hulu hingga hilir dari BBN;

2) Penguatan pengaturan terkait ketentuan pengembangan BBN dengan mengedepankan diversifikasi komoditas sebagai bahan baku dan penekanan terhadap pemanfaatan teknologi BBN generasi 2 (pemanfaatan limbah sebagai bahan baku).

Dapatkan dokumen Policy Brief Mendorong Prinsip Keberlanjutan dan Diversifikasi Bahan Baku Bahan Bakar Nabati dalam RUU Energi Baru Terbarukan dengan mengunduh lampiran yang tersedia di bawah ini.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan komitmen iklim dalam Updated NDC di mana Indonesia harus menurunkan target deforestasi di bawah 3,25 juta hektare pada periode 2020-2030. Pemerintah juga telah mengumumkan aspirasi untuk mencapai net sink FOLU pada tahun 2030 yang artinya angka deforestasi dan karhutla Indonesia harus ditekan lebih jauh lagi. 

Kebijakan moratorium sawit yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit (Inpres 8/2018) dapat mendukung Indonesia untuk mencapai dua tujuan tersebut. Namun, Inpres ini telah berakhir pada 19 September 2021 dan hingga saat ini tidak ada keputusan untuk memperpanjangnya.

Tidak diperpanjangnya Inpres 8/2018 menimbulkan dua kekhawatiran. Pertama, meningkatnya risiko deforestasi dan kerusakan gambut akibat kembali diperbolehkannya pemberian izin perkebunan sawit di Kawasan Hutan. Hal ini berpotensi berdampak pada sekitar 1,73 juta hektare hutan alam di area Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) di luar perlindungan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB), di luar Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS), dan di luar izin dan konsesi eksisting.

Kedua, kekhawatiran akan terjadinya pembukaan hutan alam dan ekosistem gambut di dalam izin perkebunan sawit yang berada di Kawasan Hutan yang belum terbangun (ditanami sawit), yang berpotensi untuk diputihkan berdasarkan UUCK. Hal ini berpotensi berdampak pada 1,16 juta hektare hutan alam dan 1 juta hektare ekosistem gambut tersisa di dalam land bank izin perkebunan sawit yang berada di Kawasan Hutan. Dari luasan tersebut, hingga 0,8 juta hektare hutan alam dan 0,76 juta hektare ekosistem gambut berisiko terdeforestasi karena tidak tumpang tindih dengan izin kehutanan dan berada di Hutan Produksi sehingga dapat dilepaskan dari Kawasan Hutan.

Jika seluruh hutan alam yang berpotensi terdampak di atas hilang, hingga 78% “jatah” deforestasi Indonesia untuk mencapai target Updated NDC pada 2020- 2030 akan habis. Padahal, potensi deforestasi terencana Indonesia ke depan dari sektor lain juga masih tinggi. Luas hutan alam di dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) saja masih mencapai 2,9 juta hektare. Hutan alam yang terdapat di Area of Interest Food Estate yang merupakan Proyek Strategis Nasional mencapai 1,5 juta hektare di 4 provinsi saja. Belum lagi potensi kebutuhan akan lahan dari Kawasan Hutan untuk pemukiman dan lahan pertanian serta risiko deforestasi tidak terencana seperti pembalakan liar, perambahan, dan karhutla yang belum bisa dihilangkan sepenuhnya. Jika deforestasi di atas terjadi, kuota deforestasi Indonesia untuk mencapai komitmen iklim akan terlampaui dan aspirasi net sink FOLU di 2030 akan sulit tercapai.

Pemerintah telah berhasil menurunkan laju deforestasi hutan alam hingga ke titik terendah dalam 10 tahun pada 2019-2020. Memperpanjang Inpres 8/2018 atau kebijakan moratorium sawit dapat membantu Indonesia mempertahankan capaian ini, memenuhi komitmen iklim, sekaligus meningkatkan citra keberlanjutan produk sawit Indonesia di mata internasional. Apabila kebijakan moratorium sawit tidak diperpanjang, Pemerintah perlu mempertegas langkah- langkah untuk mengurangi risiko deforestasi dan kerusakan gambut dari sektor sawit untuk mencapai komitmen iklim Indonesia dan agenda net sink FOLU 2030, yakni dengan:

1. Menghentikan pemberian izin baru dan perluasan perkebunan sawit ke seluruh wilayah berhutan alam dan ekosistem gambut dan memfokuskan pembangunan industri sawit pada peningkatan produktivitas, terutama produktivitas petani sawit,
2. Menjalankan safeguards PP 23/2021 untuk tidak melepaskan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) yang masih produktif (berhutan alam), termasuk untuk perkebunan sawit,
3. Menuangkan komitmen penghentian pelepasan dan konversi HPK yang masih berhutan alam sebagai bagian dari implementasi agenda net sink  FOLU 2030 ke dalam kebijakan tertulis atau peraturan perundang- undangan yang mengikat.
4. Menginventarisasi dan mengevaluasi izin usaha perkebunan sawit di Kawasan Hutan yang masih memiliki land bank berupa tutupan hutan alam dan ekosistem gambut; dan
5. Membatasi penyelesaian keterlanjuran izin perkebunan sawit di Kawasan Hutan hanya pada wilayah-wilayah izin yang sudah ditanami sawit dengan mengecualikan seluruh land bank yang masih bertutupan hutan alam dan ekosistem gambut yang belum ditanami sawit.

Dapatkan Madani Insight Mengoptimalkan Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut Pasca-Moratorium Sawit untuk Mencapai Komitmen Iklim Indonesia dengan mengunduh di tautan ini.