Kategori: Berita dan Opini

Saksikan peluncuran Biofuel Synthesis Report: pada tanggal 22 September 2022 pukup 09.00 – 11.30 WB. Daftarkan diri Anda di sini bit.ly/LaunchingReportBBN.

Perundingan iklim negara-negara G20 yang diadakan pada Rabu, 31 Agustus 2022, tidak berhasil menyepakati komunike bersama tentang adopsi energi bersih karena keberatan atas bahasa yang digunakan dalam menjelaskan target iklim dan konflik Rusia-Ukraina.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Siti Nurabaya bakar, memulai pertemuan tingkat menteri lingkungan dan iklim G20 di Nusa Dua, Bali, dengan mendesak anggota G20 untuk mengurangi emisi dan mencegah bumi terdorong ke titik “di mana tidak ada masa depan yang berkelanjutan.”

Namun, beberapa negara, termasuk Tiongkok, berkeberatan dengan bahasa yang sebelumnya telah disepakati dalam pakta iklim Glasgow dan perjanjian G20 sebelumnya yang menyatakan pembatasan kenaikan suhu bumi rata-rata di atas 1,5 °C, menurut pejabat yang menghadiri pertemuan tersebut, tetapi menolak disebutkan namanya karena ia tidak berwenang untuk berbicara kepada media.

Sumber diplomatik lain mengatakan kepada Reuters bahwa ada ketidaksepakatan tentang bahasa seputar iklim dan juga referensi tentang perang di Ukraina.

Menteri LHK sebelumnya mengatakan bahwa ia berharap komunike bersama akan ditandatangani pada akhir hari, tetapi kemudian tidak menyebutkan hal tersebut saat konferensi persnya pada hari Rabu.

Sementara itu, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Arifin Tasrif, menyebutkan kepada wartawan bahwa pertemuan menteri transisi energi pada hari Jumat belum menyepakati komunike bersama “karena ada perbedaan antarnegara.” Namun, bagaimanapun, proposal tidak mengikat yang disebut Bali Compact telah disahkan oleh anggota G20 dan akan dirundingkan saat pertemuan para pimpinan negara G20 pada bulan November nanti.

Indonesia, selaku pengekspor utama dan pengguna batubara, telah bergabung dalam perjanjian global untuk menghentikan penggunaan batubara secara bertahap dan menginginkan hampir seperempat energinya berasal dari sumber terbarukan pada tahun 2025, naik dari sekitar 12% pada saat ini.

“Yang penting sekarang kita bekerjasama untuk mengkoordinasikan kebijakan, memperkuat kerjasama, dan memastikan agenda transisi energi kita bergerak maju,” kata Arifin saat membuka pertemuan di Bali.

Menggarisbawahi tantangan ke depan, Badan Energi Internasional dalam sebuah laporan pada hari Jumat menyatakan bahwa Indonesia perlu memastikan reformasi kebijakan terjadi agar bisa lebih cepat  beralih ke energi yang lebih bersih mengingat teknologi tersebut sudah tersedia secara komersial dan hemat biaya.

Bali Compact, yang rinciannya tidak segera tersedia, bertujuan untuk memperkuat perencanaan dan pelaksanaan energi nasional, meningkatkan investasi dan pembiayaan, serta meningkatkan ketahanan energi, kata Arifin.

Ketua Indonesia juga tidak merilis komunike bersama setelah perundingan iklim G20 awal pekan ini, yang diwarnai keberatan atas bahasa yang digunakan pada target iklim dan perang di Ukraina.

Pertemuan Iklim G20 Berlangsung Saat Cuaca Ekstrem

Pertemuan iklim G20 berlangsung ketika peristiwa cuaca ekstrem –  kebakaran, banjir, dan gelombang panas – melanda beberapa bagian dunia, termasuk banjir yang belum pernah terjadi sebelumnya di Pakistan dalam beberapa pekan terakhir yang telah menewaskan sedikitnya seribu orang.

Para ilmuwan mengatakan sebagian besar peristiwa cuaca ekstrem seperti itu disebabkan oleh perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia dan hanya akan meningkat dalam tingkat keparahan dan frekuensi saat dunia mendekati ambang batas pemanasan 1,5 °C di atas tingkat praindustri.

Pejabat lingkungan dari Australia, Brasil, India, Jepang, Korea Selatan, dan utusan khusus Presiden AS untuk iklim, John Kerry, adalah beberapa orang yang menghadiri perundingan di Bali.

Indonesia sebagai ketua G20 saat ini mengundang perwakilan dari Uni Afrika untuk bergabung dalam pembicaraan untuk pertama kalinya, kata Siti, seraya menambahkan bahwa suara dari semua negara, terlepas dari kekayaan dan ukurannya, harus didengar.

Turut hadir adalah Alok Sharma, presiden Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP26) ke-26 tahun lalu, yang mengatakan perang di Ukraina telah meningkatkan urgensi kebutuhan untuk beralih ke sumber energi terbarukan. KTT iklim COP27 akan diadakan di Mesir November ini.

“Krisis energi saat ini telah menunjukkan kerentanan negara-negara yang mengandalkan bahan bakar fosil yang dikendalikan oleh aktor-aktor yang bermusuhan,” katanya. “Keamanan iklim telah menjadi sinonim dengan keamanan energi dan ancaman kronis perubahan iklim tidak akan hilang,” tambahnya.(*)

Sumber:

https://www.reuters.com/business/energy/indonesia-seeks-g20-buy-in-energy-transition-agenda-2022-09-02/

https://www.reuters.com/business/environment/g20-host-indonesia-urges-cooperation-tackle-global-climate-issues-2022-08-31/

Para menteri iklim dan energi berselisih mengenai Ukraina, keuangan iklim, metana, pengiriman, pungutan karbon, dan ambisi 1,5 °C atau 2 °C yang harus menjadi batas pemanasan global

Para menteri energi dan iklim dari beberapa negara ekonomi terbesar dunia gagal menyepakati komunike bersama pada pertemuan G20 di Bali, Indonesia. Dengan dua bulan waktu tersisa menuju KTT COP27, tuan rumah Mesir COP27 memperingatkan negara-negara G20 agar tidak ada “kemunduran” komitmen iklim.

Draf teks komunike yang dilihat oleh Climate Home News menunjukkan bahwa para menteri G20 berbeda pandangan terkait bahasa yang digunakan bagi perang Rusia di Ukraina, keuangan iklim, dan mana yang seharusnya menjadi target iklim dunia—pembatasan kenaikan suhu bumi di atas 1,5 atau 2 °Celsius. 

Setelah perundingan gagal, Presiden COP26, Alok Sharma, dan Presiden COP27 yang akan datang, Sameh Shoukry, memberikan peringatan bagi negara-negara yang mengendorkan janji iklimnya.

Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry, mengatakan, “Anggota G20 harus mengambil peran utama dalam memastikan bahwa tantangan hasil dari situasi global saat ini tidak menjadi alasan atau pembenaran bagi penundaan terus-menerus dalam memenuhi janji iklim atau pengunduran diri  dari hasil kerja keras perjuangan global melawan perubahan iklim.”

“Adalah suatu hal yang mengkhawatirkan untuk melihat batubara muncul kembali sebagai sumber energi di beberapa bagian dunia,” katanya, seraya menambahkan bahwa kekurangan pendanaan iklim juga mengkhawatirkan.: “Ini juga menyangkut komitmen pendanaan iklim, terutama janji $100 miliar dolar A.S., yang implementasinya masih tertinggal  jauh  sedangkan kebutuhan negara berkembang terus meningkat.”

Alok Sharma, anggota parlemen Inggris yang memimpin perundingan iklim tahun lalu, mengatakan, “Tentu saja apa yang kami lihat adalah sejumlah negara yang mundur dari komitmen yang mereka buat di Paris pada tahun 2015 dan di Glasgow tahun lalu.” Baik Sharma maupun Shoukry tidak menyebut negara manapun.

Seorang menteri yang hadir menjelaskan pertemuan tersebut kepada Climate Home mengatakan, “tidak ada yang terjadi di Bali. Kegagalan. Kepresidenan yang lemah.”

Para menteri iklim dan lingkungan hidup mengadakan pertemuan satu hari pada hari Rabu dan para menteri energi bersidang pada hari Kamis. Tidak ada kelompok yang bisa menyepakati komunike bersama. Sebagai gantinya, “Bali Compact” diharapkan akan diterbitkan.

Climate Home telah berbicara dengan beberapa sumber di Bali dan melihat dokumen yang menunjukkan bahwa kedua kelompok menteri menghadapi perbedaan yang sama.

Invasi Rusia ke Ukraina

Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia sekaligus perwakilan iklim Indonesia, memulai dialog dengan dengan permohonan untuk “membangun jembatan, bukan tembok”. Utusan iklim Italia Alessandro Modiano menyerukan komunike tingkat menteri untuk mengikutsertakan bahasa yang, “mencerminkan perang agresi Rusia yang tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan terhadap Ukraina”.

Sebuah draf teks menyatakan bahwa, “beberapa anggota mencatat bahwa tantangan yang ada untuk mengatasi perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati telah diperburuk oleh perang di Ukraina.” Namun teks teks tersebut tidak akan pernah disetujui oleh Rusia dan sehingga teksnya tidak bisa menjadi teks bersama.

Diskusi serupa terjadi antara para menteri energi. Usulan bahasa yang menganggap perang di Ukraina bertanggung jawab atas melonjaknya harga energi dan penurunan ekonomi global didukung oleh negara-negara G7, tetapi ditentang oleh negara-negara berkembang, termasuk Rusia, menurut suatu sumber.

Keuangan iklim

Draf teksnya juga menunjukkan ada ketidaksepakatan tentang seberapa kuat komunike bersama perlu mengkritik kegagalan negara-negara kaya untuk memenuhi janji pendanaan iklim senilai $100 miliar dolar A.S. bagi negara-negara berkembang pada tahun 2020.

Ada ketidaksepakatan lebih lanjut tentang seberapa besar penekanan pada “kerugian dan kerusakan”⁠—mengacu pada kerusakan yang disebabkan oleh dampak iklim yang tidak dapat dipulihkan atau diadaptasikan.

Negara-negara berkembang telah menyerukan pembiayaan kerugian dan kerusakan yang ditentukan terlebih dahulu yang kemudian dibayar oleh negara-negara yang paling bertanggung jawab menyebabkan perubahan iklim. Negara-negara kaya sejauh ini menolak.

Ambisi

Perselisihan yang berlangsung lama mengenai apakah akan menekankan pembatasan pemanasan global “jauh di bawah 2 °C” atau hingga 1,5 °C di atas tingkat praindustri terus berlanjut. Di dalam Perjanjian Paris, negara-negara sepakat untuk membatasi kenaikan suhu global hingga “jauh di bawah 2 °C” dan “mengejar upaya” untuk membatasi hingga 1,5 °C.

Sumber kedua pada pembicaraan tersebut mengatakan kepada Climate Home bahwa Tiongkok dan India mendorong penekanan 2 °C, dengan perwakilan Tiongkok menggambarkannya sebagai lebih “layak secara ilmiah”.

Saat COP26, semua negara sepakat untuk “meninjau kembali dan memperkuat” target iklim 2030 mereka pada akhir 2022. Sejak saat itu, hanya sedikit negara yang melakukannya.

Sebuah proposal untuk mengulangi perjanjian dengan tenggat waktu pengikutsertaan dalam laporan sintesis PBB pada 23 September juga tidak menemukan konsensus.

Sementara itu, India mendorong penggunaan istilah tujuan ‘global net zero’. Usulannya ditentang Jerman dan Uni Eropa yang berpendapat bahwa hal tersebut mengalihkan perhatian dari tindakan pada tahun 2020-an, kata sumber Climate Home.

Tanda kurung siku

Sumber ketiga di Bali mengatakan kepada Climate Home bahwa Indonesia, yang telah kehilangan hampir 20% tutupan pohonnya sejak tahun 2000, memimpin penentangan bahasa yang keras terkait deforestasi dan degradasi lahan.

Tidak ada kesepakatan tentang bahasa untuk mengurangi emisi metana meskipun lebih dari 100 negara menandatangani perjanjian metana global saat COP26 untuk mengurangi emisi metana kolektif 30% pada tahun 2030. Tiongkok,, India, dan Rusia belum turut serta.

Draf teks tersebut mengusulkan bahasa untuk membersihkan industri perkapalan, tetapi  masih dalam tanda kurung yang berarti tidak ada kesepakatan.

Draf teksnya juga menyebut usulan untuk “menghilangkan tindakan sepihak dan lintas batas serta hambatan yang tidak kondusif untuk mengatasi tantangan perubahan iklim” – referensi untuk pungutan karbon yang diadopsi oleh EU atas barang impor dari negara-negara dengan standar lingkungan yang lebih rendah.

Tiongkok, India, Brazil, dan Afrika Selatan sebelumnya menyebut pajak perbatasan karbon yang direncanakan EU bersifat  “sepihak” dan “diskriminatif”. Sebagai tanggapannya, EU mengusulkan teks alternatif yang mempromosikan “dialog dalam desain dan pelaksanaan langkah-langkah kebijakan domestik, konsisten dengan aturan internasional”.

Sumber:

Collapse of G20 talks in Bali spark fears of ‘backtracking’ on climate pledges

Forestry and other Land Uses (Kehutanan dan penggunaan lahan lain/FOLU) Net Sink merupakan keadaan ketika sektor hutan dan lahan menyerap lebih banyak karbon daripada yang dilepaskannya ke atmosfer. Saat ini, alih-alih menjadi penyerap emisi karbon, sektor hutan dan lahan di Indonesia justru menyumbang lebih dari 40% keseluruhan emisi karbon Indonesia.  Sehingga, aspirasi pemerintah untuk mewujudkan FOLU Net Sink pada tahun 2030 perlu diapresiasi.

Bagaimana FOLU Net Sink dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat? Apakah program Perhutanan Sosial dapat mendukung? Lantas bagaimana dengan masyarakat adat dan komunitas lokal?

Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Forest Digest bekerja sama dengan Yayasan Madani Berkelanjutan menyelenggarakan Seri III Diskusi Publik Menjaga Hutan, Menjaga Indonesia: Pengelolaan Hutan Lestari Berbasis Masyarakat dalam Rencana FOLU Net Sink 2030, dilaksanakan pada:

📆 Rabu, 13 Juli 2022
⏰ Jam 13.00 – 16.00 WIB
📌 Zoom Meeting

Yayasan Madani Berkelanjutan (Madani) is a non-profit organization that aims to strengthen various local and national initiatives in saving Indonesian forests by bridging relations amongst stakeholders (government, private, civil society) in order to achieve innovative joint solutions of the land and forest governance.

Indonesia has committed to reducing carbon emissions with the target 29%-41% of the BAU level in 2030, which is reflected in the Nationally Determined Contribution (NDC). This target is a national achievement that certainly requires all parties’ participation, including policymakers and the community at the sub-national level. In addition, low-carbon development is an important direction for green development policies and strategy which has been outlined in the 2020-2024 RPJMN. The concept of low-carbon development and the NDC target needs to be integrated into every aspect of development planning, both at the Central and Regional Governments. There is a need for synchronization of methodologies, institutions, and development planning between national and sub-national that supports the achievement of carbon emission reduction targets and the implementation of green development. This is an opportunity to facilitate and mobilize government support, particularly local governments, NGOs, and youth groups to implement and/or encourage the increase in ambitions for climate targets and actions in Indonesia.

Job Summary

We are currently expanding our team and looking for Program Assistant (PA). The candidate will assist Madani’s program related to Climate Change Advocacy.

Under the direction and supervision of the Program Officer (PO), selected candidate is expected to help PO taking care of several jobs, including but not limited to: operations, administration, research, networking and convening to support the program.

Duties and Responsibilities:  

1. Assist PO in implementing the program, from preparation, resource allocation and management, to activity reporting
2. Collect and manage the program’s database
3. Be actively involved in the process of Madani’s program study preparation, report and proposal
4. Prepare program administration and finance documents, as well as assist in monitoring and managing program finances
5. Process the data and information related to relevant issues and provide analysis / supporting study for program implementation
6. Establish good communication and relations with partners, networks, including Central Government, especially the Local Government
7. Stay abreast of relevant Government policies and the dynamic of climate change issues
8. Have the ability to advocate environmental, climate change, low carbon development, NDC, and other issues
9. Be actively involved in Madani’s activities and committed to do all assigned tasks
10. Continuously improve personal capacity and help increase organization capacity

Qualifications:

1. Preferred a Bachelor (S1) Degree graduated from Environmental Science / Environmental Geography / Forestry / Development Economics
2. At least two years’ experience in the same position. Preferably have experience working in the field of climate change / forest governance, and familiar with the planning and development processes of the Central and or Regional Governments
3. Familiar with planning, monitoring, evaluating, and reporting processes
4. Demonstrate the ability to conduct research / analysis related to certain issues for the needs of Program implementation
5. Experience in advocating and building networks with CSOs or local communities working on environmental issues
6. Experience in managing project administration and finance
7. Proficient in Microsoft Office and preferably able to operate analysis tools
8. Able to communicate using English both orally and in writing 
9. Demonstrate the ability to work alone and in a team, accustom to analytical thinking, creative and detail oriented
10. Eager to learn new thing and has a great sense of humor

Please send your application via this link by July 17th at the latest.

Please indicate your application by putting the following code in the subject line: PA – MADANI